Mangkir Bagir Menghambat

Menurut Anda, apakah sikap Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yang tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (14/11), menghambat upaya pemberantasan korupsi? (16 - 23 November 2005)
Ya
	90,23%	471
Tidak
	8,05%	42
Tidak tahu
	1,72%	9
Total	100%	522

Bagir Manan kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dua pekan lalu.

Akhir September kemarin, KPK menerima pengaduan tentang jual-beli perkara penyalahgunaan dana reboisasi hutan tanaman industri di MA. Tersangka kasus penyalahgunaan yang diduga merugikan negara Rp 100,9 miliar adalah Probosutedjo.

Saat dilaporkan ke KPK, perkara itu tengah melalui proses kasasi di MA. Di pengadilan tinggi, Probosutedjo divonis bersalah. Ganjaran yang diterima Probosutedjo adalah penjara selama dua tahun.

Akhir September, Probosutedjo menga­ku mendapat ”barter perkara” dari Pono Waluyo. Pria yang memperkenalkan diri sebagai utusan Bagir Manan itu diperkenalkan kepada Probosutedjo oleh peng­acaranya, Harini Wiyoso. Dalam per­temuan itu, Pono menyebut harga pembebasan Probosutedjo adalah Rp 5 miliar.

Cerita ini tentu mengarahkan tudingan ke Bagir. Apalagi Harini, yang juga pen­siunan hakim tinggi Yogyakarta, mengaku bertemu orang pertama di mahkamah pada awal September. Dalam pertemuan itu, Harini, yang baru saja pensiun sebagai hakim, tak sekadar berpamitan dengan Bagir. Harini mengaku sempat menyinggung kasus Probosutedjo dengan Bagir. Itulah alasan KPK memanggil Bagir.

Bagir telah membantah tudingan bah­wa ia menjadi makelar keadilan. Ia mengaku tak kenal siapa pegawai kroco­ MA yang mencatut­ namanya. Untuk itu, awal bulan kemarin Bagir berjanji untuk siap diperiksa. Tak hanya itu, Bagir mengaku telah memerintahkan anak buahnya agar bekerja sama dengan para penyidik KPK dan Komisi Yudisial.

Janji itu yang diingkari oleh Bagir, de­ngan alasan: ”Keterangan sudah diberikan oleh Wakil Ketua (Mahkamah Agung Marianna Sutadi),” ujar Bagir. Marianna menyatakan bahwa Bagir baru bersedia diperiksa jika KPK telah menyampaikan tentang keterangan apa yang diperlukan.

Menanggapi ketidakhadiran Bagir, anggota Komisi Yudisial, Irawady Joenoes, mengatakan keliru bila Bagir mengetahui apa yang diinginkan penyidik terlebih dahulu, misalnya membuat daftar pertanyaan. ”Bisa-bisa membuat Bagir siap-siap. Lagi pula banyak hal yang semestinya bisa dirahasiakan,” ucapnya.

Untung Thomas, responden Tempo Interaktif di Sorong, Papua, menilai tindakan Bagir mangkir dari panggilan KPK telah menghambat upaya pemberantasan korupsi. ”Karena memberi teladan contoh yang buruk,” ujar Untung. Sebagian besar responden Tempo Interaktif memberikan suara yang senada dengan Untung.

Indikator Pekan Ini: Presiden Yudhoyono tengah­ berancang-ancang untuk me­nerbitkan aturan tentang pejabat yang berbisnis. Rencana itu dibuka oleh Presiden sebelum menghadiri KTT negara-negara anggota Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Busan, Korea Selatan, Kamis (17/11). Presiden berharap aturan berbentuk instruksi presiden itu dapat menutup pe­luang para pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya. Menurut Anda, efektifkah rencana peng­aturan pejabat dalam berbisnis (dwifungsi politisi) melalui instruksi presiden? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com