Megawati, Presiden Pilihan Responden

KALAU boleh diumpamakan sebagai rumah, Sidang Umum (SU) MPR, yang pembukaannya telah dimulai Jumat pekan lalu, bolehlah ditempatkan sebagai pondasi. Dari sana bangunan negara dididirikan. Kalau pondasinya keropos, pasti rumahnya pun gampang roboh. Sebaliknya, kalau pondasinya kuat, rumahnya pun akan berotot.

Responden jajak pendapat TEMPO tampaknya sadar betul dengan hal tersebut. Karenanya, mereka menginginkan sidang akbar itu berjalan jujur dan terbuka. Dalam hal pemilihan presiden, misalnya, mereka mengusulkan dengan sistem voting terbuka. Artinya, dalam pemilihan orang nomor 1 Indonesia itu, anggota MPR yang jumlahnya 700 orang tinggal tunjuk tangan mau memilih siapa. Dengan cara ini, diharapkan politik pembelian suara bisa dihindari.

Selain itu, calon presiden mendatang juga harus bisa membuktikan kualitas dirinya di hadapan para wakil rakyat. Cara-cara pemilihan pada era Soeharto, yang tinggal ketok palu, harus ditinggalkan. Sebagian besar responden, misalnya, mengusulkan agar dalam SU MPR ada sesi ketika calon presiden bisa ”menjual” dirinya. ”Mereka harus mampu menyampaikan visi politik mereka lima tahun ke depan,” begitu kira-kira pendapat responden.

Lalu, siapa saja calon presiden pilihan responden? Menurut jajak pendapat ini, Megawati masih menduduki posisi teratas. Hampir separuh responden menjagokan putri bekas presiden Sukarno itu sebagai presiden Indonesia mendatang. Selebihnya, mereka menjagokan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Amien Rais, Gus Dur, dan Habibie sebagai the next president. Artinya, kandidat presiden versi responden cukup bervariasi.

Kehendak responden ini memang agak berbeda dengan kenyataan yang berkembang di lapangan. Soalnya, paling tidak sampai saat ini cuma ada tiga kandidat yang muncul ke permukaan. Mereka adalah Megawati dari PDI Perjuangan, Habibie dari Golkar, dan Gus Dur dari ”poros tengah”. Sisanya adalah calon-calon figuran.

Berkaitan dengan itu, dalam pertemuan pimpinan partai politik dua pekan lalu, telah disepakati suatu mekanisme pengusulan kandidat presiden yang agak longgar. Seorang calon, misalnya, bisa diusulkan oleh hanya 70 anggota MPR. Dengan demikian, calon figuran bisa naik pentas, meski tidak berasal dari partai besar.

Menariknya, formula ini ternyata tidak disepakati oleh sebagian besar responden. Tidak terlalu jelas apa alasan pandangan ini. Tapi, kalau fakta ini disilang dengan siapa calon presiden yang mereka jagokan untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang, ada pola yang menarik.

Mereka yang menjagokan Megawati dan Habibie sebagai presiden ternyata tidak setuju dengan rumus ”70 kursi untuk satu calon presiden” tersebut. Artinya, pendukung calon-calon ”berkekuatan besar” seperti Megawati dan Habibie tidak menghendaki ada pintu untuk calon lain.

Bagi pengamat politik asal Universitas Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, kenyataan ini logis dan wajar saja. Semakin sedikit calon yang naik ke gelanggang pertarungan calon presiden, semakin mudah persaingan ditangani. Menurut Eep, besar kemungkinan usulan ”70 kursi untuk satu calon presiden” itu datang dari politisi pendukung calon di luar ”mainstream”.

Apa pun hasilnya kelak, sidang umum memang menjadi harapan banyak orang. Rumah Indonesia baru harus tegak dengan sidang umum sebagai inti kekuatannya.

Arif Zulkifli

Metodologi jajak pendapat ini:

• Penelitian ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 500 responden di lima wilayah DKI pada 25-27 September 1999. Dengan jumlah responden tersebut, tingkat kesalahan penarikan sampel (sampling error) diperkirakan 5 persen.

• Penarikan sampel dilakukan dengan metode random bertingkat (multistages sampling) dengan unit kelurahan, RT, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi antara wawancara tatap muka dan melalui telepon.

MONITOR juga ditayangkan dalam SEPUTAR INDONESIA setiap hari Minggu pukul 18.00 WIB

Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974