Konflik Tanah Proyek Jalan Tol

Bung Karno dalam Kenangan

HOBI saya membaca dan mengoleksi buku. Bermacam-macam buku tersedia di perpustakaan pribadi saya di Temanggung, Jawa Tengah. Karena berbagai hal, dengan berat hati saya menawarkan tiga judul buku kepada pembaca Tempo, yaitu Bung Karno: Dibawah Bendera Revolusi; Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia; dan Limabelas Tahun Digul. Ketiga buku ini kesayangan saya. Kondisinya masih utuh dan lengkap. Tapi, karena sedang membutuhkan uang, saya terpaksa menawarkannya Rp 5 juta. Peminat serius bisa menghubungi saya di nomor 081380820254.

Muhisom Setiaki
Temanggung, Jawa Tengah

Mencari Keadilan

SUDAH empat tahun saya terisolasi akibat proyek jalan tol Cimanggis-Cibitung-Bekasi, Jawa Barat. Selama empat tahun itu saya mengikuti pengurusan tanah. Selama itu pula saya dipingpong ke sana-kemari.

Setelah Ombudsman ikut menangani masalah ini, pemerintah meninjau tanah saya. Atas rekomendasi Menteri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat kajian justifikasi teknis. Isinya: tanah saya layak mendapat ganti rugi, berikut empat lahan lain yang terkena proyek ini. Ganti rugi menggunakan dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara.

Setelah kajian justifikasi teknis diserahkan pada Maret 2021, belum ada kepastian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat ataupun BPN Kota Bekasi. Tiba-tiba muncul pesan balasan lewat WhatsApp dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil yang menyatakan tanah saya tidak terkurung. Menteri Sofyan juga menyarankan saya menggugat Kementerian PUPR, BPN, dan Gubernur Jawa Barat ke pengadilan.

Seharusnya Menteri Sofyan menyikapi masalah tersebut sesuai dengan fakta yang selama ini sudah diproses sesuai dengan aturan, yakni mendukung ganti rugi. Kenapa Menteri Agraria malah bertentangan dengan Menteri PUPR? Kenapa baru sekarang mempermasalahkan penetapan lokasi? Kenapa tidak sejak awal saya mengurusnya empat tahun lalu?