Surat

Hak Jawab Kartu Prakerja

Sehubungan dengan penulisan opini redaksi majalah Tempo yang diterbitkan pada 25 April 2020 bertajuk “Berbagi Bisnis Staf Khusus”, kami perlu memberikan tanggapan berupa hak jawab. Dalam opini itu tertulis: “PT Ruang Raya merupakan startup teknologi yang ditunjuk pemerintah menjadi mitra dalam program kartu prakerja. Ruangguru, demikian perusahaan Belva lebih dikenal, menjadi salah satu penyedia kursus online dalam proyek senilai Rp 5,6 triliun—dari total anggaran Rp 20 triliun—tanpa proses lelang. Meski Belva mundur dari staf khusus, Ruangguru tidak mundur dari proyek yang diperolehnya.”

Tanggapan: Kartu Prakerja adalah program bantuan langsung ke masyarakat untuk mengakses pelatihan keterampilan atau vokasi. Pemerintah tidak menyelenggarakan pelatihan sehingga tidak dilakukan pengadaan atau penunjukan lembaga pelatihan dalam program Kartu Prakerja. Penerima manfaat bebas memilih pelatihan sesuai dengan minat, kebutuhan, dan penilaian terhadap manfaat dari pelatihan tersebut. 

Desain program Kartu Prakerja seperti sekarang ini disusun bersama-sama lintas kementerian dan lembaga. Dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, Kementerian Koordinator Perekonomian telah mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menegaskan bahwa desain program Kartu Prakerja bukanlah ranah pengadaan barang dan jasa. Penegasan yang sama kembali disampaikan BPKP dan LKPP serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam rapat dengan Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja kemarin. Sebelum Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dikeluarkan, Deputi IV Kemenko Perekonomian berkirim surat untuk meminta pandangan dari Kejaksaan Agung, BPKP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Permohonan ini ditindaklanjuti dengan rapat yang dipimpin Deputi IV Kemenko Perekonomian, yang mengundang perwakilan ketiga institusi tersebut dengan topik pembicaraan mengenai desain implementasi program, termasuk komisi atau fee yang diterima mitra. Dengan demikian, penulisan Kartu Prakerja sebagai proyek pengadaan barang atau jasa tanpa lelang adalah deskripsi yang tidak akurat.

Karena konsumen memiliki kedaulatan penuh atas penggunaan bantuan biaya pelatihan prakerja, semua lembaga pelatihan dan platform digital pun harus bersaing dengan sehat. Penerima manfaat dapat menentukan pilihan tanpa arahan atau paksaan dari pemerintah, lembaga pelatihan, ataupun platform digital. Karena itu, tidak benar bahwa salah satu—dari ratusan—lembaga pelatihan yang tersedia dalam ekosistem dipandang memperoleh proyek dari pemerintah.

Peran kami adalah memastikan peserta mendapat nilai atau manfaat terbesar dari bantuan pelatihan. Caranya, memastikan mekanisme pasar berfungsi dengan terus menambah jenis pelatihan, jumlah lembaga pelatihan, ataupun jumlah mitra platform digital agar persaingan sehat terjadi. Kami percaya kombinasi antara kedaulatan konsumen dan persaingan sehat akan meningkatkan kualitas pelatihan vokasi di Indonesia.

Panji Winanteya Ruky
Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja

Masukan untuk Jakarta

SAYA membaca artikel Tempo edisi 2-8 Maret 2020 tentang rapor penanganan banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikatakan kedodoran dan berantakan. Pada halaman 6 tertulis: “Para ahli banjir di Jakarta pasti banyak dan mereka mesti punya solusi untuk menanganinya.” Jakarta itu luas sekali, meliputi Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Setiap wilayah dipimpin wali kota.