Pemangkasan Anggaran Kementerian

Perbesar

Surat Pembaca

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemangkasan anggaran menjadi kebijakan Prabowo Subianto atas nama penghematan dan efisiensi.
Tunggakan BPJS mencapai jumlah yang mencengangkan.
Apakah pegawai KPU digaji bulanan meski bekerja lima tahun sekali?

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan kementerian menghemat anggaran. Perintah tersebut didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui pernyataan Ketua DPR Puan Maharani. Sebetulnya ini bukan pertama kali presiden memerintahkan penghematan anggaran. Sebab, presiden-presiden sebelumnya juga memberikan perintah yang sama, bahkan berulang kali, tapi tidak pernah terealisasi dengan baik. Kebocoran anggaran terus berlangsung, bahkan ada kecenderungan meningkat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Celah kebocoran yang harus benar-benar ditutup terdapat pada belanja barang dan pengadaan proyek pekerjaan. Sebab, bukan rahasia lagi terjadi pengaturan pemenang lelang, pembelian barang yang sebetulnya tidak diperlukan, dan penggelembungan harga. Kemudian banyaknya perjalanan dinas fiktif atau upaya mengakali lamanya perjalanan untuk mendapatkan lebih banyak uang harian. Lalu rapat kerja dan seminar yang harus dipertimbangkan efektivitas dan tindak lanjutnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seminar sebaiknya dihilangkan saja karena selama ini terlihat hanya bersifat seremonial dan tidak tampak pertanggungjawabannya. Kemudian kegiatan studi banding perlu dikurangi, apalagi jika harus sampai ke luar negeri. Pada era digital sekarang kita dengan mudah bisa mendapatkan berbagai macam informasi bermanfaat yang diperlukan dalam bidang apa pun. Studi banding selama ini tidak lebih sebagai perjalanan liburan dengan uang rakyat. Yang terakhir adalah mengkaji ulang pegawai di pemerintahan, entah mengenai jumlah entah kelayakan mereka.

Yang paling penting adalah mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi bisa berjalan dengan efektif terhadap mereka yang menghambur-hamburkan uang rakyat. Seperti kita tahu, selama ini aparat pengawasan di kabupaten/kota dan provinsi sama sekali tidak berfungsi. Inspektorat di kementerian dan lembaga negara malah lebih sering melakukan pembenaran. Sementara itu, auditor negara seperti di Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kadang bisa diajak berselingkuh.

Apakah niat baik Presiden Prabowo bisa dipatuhi dan kita berhasil melakukan penghematan? Anggaran yang dihemat bisa dialihkan untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, membangun sekolah dan rumah sakit, serta meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis dan memperluas jangkauan penerima. Sistem harus diperbaiki dan rakyat prasejahtera semestinya lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sistem rewards and punishments layak diterapkan. Semoga Presiden Prabowo Subianto bisa dikenang karena mampu mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien.

Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat

Tunggakan BPJS

MENURUT data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, total tunggakan peserta jaminan kesehatan nasional per Desember 2024 mencapai Rp 21,48 triliun. Jumlah ini sungguh spektakuler. Data lain juga menyebutkan sebanyak 54,34 persen peserta yang menunggak berasal dari segmen peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Ada dua faktor penyebab penunggakan, yaitu ketidakmampuan membayar dan ketidaksediaan membayar.

Situasi ekonomi 2024 sampai saat ini memang tidak sedang baik-baik saja. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis, diikuti dengan harga-harga yang melonjak tinggi, membuat masyarakat sedikit melupakan masalah kesehatan. Apalagi masyarakat Indonesia belum insurance-minded. Sebab, asuransi kesehatan memerlukan dana untuk disisihkan. Walaupun BPJS sudah berupaya mengatasi masalah tunggakan ini, seperti melalui program new rehab (rencana pembayaran bertahap) dan program tanggung jawab sosial perusahaan berupa produk investasi reksa dana, hasilnya belum memadai.

Dari segi pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, pada 2024, tercatat klaim tertunda sebesar Rp 5 triliun. Klaim tertunda ini tak disebabkan oleh keuangan yang terganggu, melainkan beberapa hal lain. Di antaranya prosedur yang salah atau tidak tepat, indikasi perawatan yang tidak tepat, serta klaim yang tidak disertai dokumen pendukung yang diperlukan.

Dari informasi tersebut, masyarakat berharap BPJS dapat dikelola lebih baik, seperti lebih transparan kepada pemerintah (daerah atau pusat), serta menerapkan pendekatan aktif dan persuasif. Hal ini diperlukan agar masalah-masalah yang terjadi, baik tunggakan iuran maupun sengketa klaim, dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat memberikan manfaat yang besar untuk kesehatan masyarakat Indonesia.

Kosmantono
Banyumas, Jawa Tengah

Gaji Pegawai KPU dan Bawaslu

COBALAH Tempo membahas pekerjaan sehari-hari pegawai Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Setelah hajatan pemilu dan pemilihan kepala daerah selesai, apakah mereka masih tetap bekerja? Apakah gaji mereka dibayarkan tiap lima tahun atau bulanan? Jika mereka bekerja tiap lima tahun tapi mendapat gaji tiap bulan, negara bisa merugi.

Untuk pemerintah, tolong rumuskan lagi sistem pemilu yang lebih baik dan transparan. Mungkin perlu dibuat aplikasi. Jadi anggaran negara untuk menggaji karyawan KPU dan Bawaslu bisa dipangkas dan kita tak perlu kembali ke sistem pemilu era Orde Baru. Kecurangan pemilu pun bisa dikurangi.

Hardi Yan
Tembilahan, Riau

RALAT

Dalam artikel berjudul “Penyalur Pesan Presiden” di halaman 105 Tempo edisi 3-9 Februari 2025 terdapat kekeliruan. Tertulis, “Disposisi Sugiono ke bawahan diberikan secara lisan, enggak ada return-nya”, yang seharusnya berbunyi “...enggak ada written-nya”. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.