Peningkatan Pelayanan PLN Diragukan

Menurut Anda, apakah kenaikan tarif listrik akan menjamin pelayanan PLN lebih baik? 16-23 Juni 2010
Ya
	4,78%	32
Tidak
	91,79%	615
Tidak Tahu
	3,43%	23
Total	100%	670

SEMBILAN fraksi di Komisi ­Energi Dewan Perwakilan Rak­yat menyetujui kenaikan tarif dasar listrik mulai 1 Juli. Persetujuan diputuskan dalam rapat Komisi Energi dan pemerintah, Selasa pekan lalu. Kenaikan diberlakukan untuk semua golongan, kecuali untuk pelanggan 450-900 volt ampere dan di atas 6.600 volt ampere.

Namun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak kenaikan tersebut. Menurut Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS, kenaikan tarif tak akan meningkatkan kemampuan PLN dalam menyediakan listrik. ”Saya pesimistis kenaikan tarif 10 persen mampu mengatasi krisis listrik dan rasio elektrifikasi,” katanya pekan lalu.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan, Ismayatun, PLN justru ha­rus melakukan efisiensi operasional dan keuangan.

Dari hasil jajak pendapat Tempo Interaktif pekan lalu, mayoritas responden sependapat dengan PKS dan PDI Perjuangan. Sebanyak 91,79 persen responden yakin kenaikan tarif listrik itu tidak serta-merta meningkatkan pelayanan perusahaan setrum nega­ra ini. Sementara itu, hanya 4,78 per­sen responden yang berpendapat sebaliknya.

”Pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari tingginya tarif, tapi juga dari pembangkit yang menghasilkan energi yang murah dan ramah lingkungan,” ujar pembaca Tempo, Mustafa Kamal.

(Ilham)

Indikator Pekan Depan Perdebatan soal hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia semakin mengemuka. Ada yang mendukung, tak sedikit pula yang menentang. Di dalam Partai Demokrat pun silang pendapat itu terjadi. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, misalnya, berpendapat anggota TNI sudah saatnya diberi hak pilih dalam Pemilihan Umum 2014. ”Saya percaya mereka sudah mampu memakai hak pilih mereka secara matang dan dewasa,” kata Anas, Selasa pekan lalu. Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, yang juga anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, justru khawatir stabilitas politik terganggu jika TNI masuk ke dunia politik. ”Masih perlu pertimbangan matang sebelum benar-benar diterapkan,” ujarnya. Menanggapi perdebatan itu, Panglima TNI Djoko Santoso menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan DPR. Dia mengakui wacana itu pun masih dikaji oleh institusi TNI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak keberatan anggota TNI diberi hak kembali memilih. ”Hak politik anggota TNI tidak boleh dikebiri,” dia menegaskan. Setujukah Anda, anggota TNI diberi hak pi­lih mulai Pemilu 2014? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.