Penutupan Tempat Perjudian

Di sebuah media elektronik, salah seorang anggota DPRD DKI menyatakan akan mogok kerja bila tuntutan mereka terhadap Pemda DKI untuk menutup tempat perjudian dan tempat maksiat lainnya tidak dipenuhi.

Secara tegas undang-undang melarang adanya perjudian dan adanya tempat maksiat lainnya. Seharusnya sikap yang ditunjukkan anggota DPRD itu adalah mendesak dan memberikan ultimatum kepada Pemda DKI, dalam hal ini gubernur, bila dalam batas waktu tertentu tidak dapat memenuhi tuntutan anggota DPRD yang terhormat, Bapak Gubernur dipersilahkan mundur dari jabatannya.

Sikap "sungkan" sebagaimana ditunjukkan anggota DPRD itu menunjukkan bahwa lembaga eksekutif memang lebih dominan dan lebih berwibawa daripada lembaga yudikatif. Apalagi bila jabatannya itu diisi oleh ABRI aktif yang dikaryakan, tentunya akan membuat anggota DPRD semakin gentar.

Pad era reformasi ini sikap mental seperti itu sudah tidak layak dipertahankan. Seharusnya anggota legislatif (DPRD/DPR) lebih sering menyanyikan lagu "... maju tak gentar, membela yang benar..." agar semangat membela kepentingan rakyat tetap tumbuh subur di dalam hati sanubarinya. Apalagi masa kerja para anggota dewan yang terhormat itu sudah sangat pendek, seharusnya mereka berusaha agar bisa ditulis dengan tinta emas oleh sejarah.

Anggota dewan seharusnya juga lebih proaktif mengangkat dan menangani masalah aktual yang berkembang di masyarakat, misalnya adanya gerakan mendirikan posko gotong-royong dengan mengatasnamakan Megawati (PDI Perjuangan). Keberadaan posko-posko semacam itu perlu dicermati karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Ahmad Baedowi
Minangkabau Dalam RT 5/14
Menteng Atas, Setiabudi
Jakarta Selatan 12960