PKB dan Fasilitas Negara

SEBAGAI akibat dari dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada Dekrit 23 Juli 2001, tentu mereka menolak hasil Sidang Istimewa 23 Juli 2001 yang memberhentikan Gus Dur dan menaikkan Megawati sebagai Presiden RI. Jika mereka kemudian membekukan kegiatan di parlemen ataupun menolak aktif dan mengajak melakukan pembangkangan politik, ini masuk akal dari sisi politik. Agar secara moral politik tindakan politisi PKB (baik di parlemen pusat maupun di daerah-daerah) itu mendapat simpati yang luas, mereka semestinya mengembalikan atau membekukan semua fasilitas negara yang diterima, seperti gaji, rumah, mobil, kulkas, dan mesin cuci. Sebab, kasihan konstituen mereka, yang telah ”membayar” lewat pajak untuk negara, sementara wakilnya mangkir ”kerja”. SUNARDIAN WIRODONO Griya Taman Asri H-302 Yogyakarta 55581