Presiden Tak Usah Naik Gaji

Menurut Anda, layakkah gaji Presiden dinaikkan? (periode 26 Januari - 2 Februari 2011)
Ya
	24.87%	325
Tidak
	72.84%	952
Tidak Tahu
	2.3%	30
Total	100%	1307

SEBAGIAN besar pembaca situs berita Tempointeraktif.com menilai gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum saatnya dinaikkan. Mereka menilai kesejahteraan rakyat yang masih memprihatinkan lebih layak diperhatikan. ”Turunkan dulu harga-harga kebutuhan pokok,” kata satu pembaca, Lely Sitohang. ”Toh, gaji Presiden masih cukup besar,” katanya lagi.

Polemik tentang gaji Presiden ini bermula dua pekan lalu. Dalam sebuah acara, Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar mengenai gajinya sendiri yang sudah tujuh tahun tak pernah naik. Pernyataan RI-1 ini langsung menuai kecaman. Sejumlah politikus di parlemen menyindir ucapan SBY dengan menggalang gerakan ”Koin untuk Presiden” di Senayan.

Di tengah gencarnya kecaman, Menteri Keuangan Agus Martowardojo malah menambah ruwet persoalan dengan mengumumkan rencana pemerintah menaikkan gaji 8.000 pegawai dan pejabat, termasuk Presiden. ”Kenaikan gaji Presiden perlu agar mudah menyesuaikan gaji pejabat lainnya,” kata Menteri Agus.

Perkembangan ini menyulut masalah baru. Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin, menilai rencana kenaikan ini harus dibatalkan. ”Jumlah yang diterima pejabat saat ini sudah cukup,” katanya. Justru, kata dia, gaji pegawai rendahan yang perlu ditambah.

Hasil jajak pendapat Tempointeraktif.com menunjukkan mayoritas responden setuju dengan pendapat Lukman Hakim. Sebanyak 72,84 persen menilai gaji Presiden belum layak dinaikkan.

Indikator Pekan Ini KOMISI Pemberantasan Korupsi pekan lalu mulai memeriksa terpidana kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan. Langkah ini diambil setelah Wakil Presiden Boediono resmi mengundang Komisi untuk mengusut kasus Gayus. ”Itu bagus sebagai bentuk perkembangan baru,” kata Staf Khusus Presiden Denny Indrayana. Langkah Boediono ini pun sesuai dengan instruksi Presiden Yudhoyono dua pekan lalu. Selain mulai memeriksa Gayus, penyidik KPK membantu polisi dan Direktorat Jenderal Pajak menyisir dokumen wajib pajak yang disebut-sebut pernah ”dibantu” Gayus. Para wajib pajak yang menyuap Gayus memang masih bebas dari jerat hukum, setidaknya sampai pekan lalu. Padahal nama-nama perusahaan ini sudah lama disebut terang di media massa. Selain itu, KPK ikut dalam pertemuan koordinasi rutin setiap dua minggu di kantor Wakil Presiden, untuk memantau perkembangan penyidikan kasus mafia pajak ini. Percayakah Anda, KPK akan mampu membuka kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus Tambunan? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.