Puan dan Tedjo Paling Layak Diganti

ISU perombakan Kabinet Kerja kian gencar. Meski reshuffle adalah hak prerogatif presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan Joko Widodo merombak susunan menteri dan pejabat tinggi yang pernah diangkatnya. Sebanyak 72,1 persen responden dalam jajak pendapat Tempo.co selama pekan lalu juga menganggap ini waktu yang tepat untuk reshuffle kabinet, setelah delapan bulan menteri-menteri itu bekerja.

Dalam survei lain yang digelar pada waktu yang sama, para responden menganggap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani paling layak diganti. Alasan para responden seragam. Rata-rata mereka menganggap Puan titipan ibunya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut para responden, Jokowi akan dianggap tegas dan memutus citra "presiden boneka" jika berani memecat Puan.

Di urutan kedua menteri yang paling layak diganti adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Para responden menganggap Tedjo kerap membuat pernyataan blunder yang merugikan pemerintah Jokowi. Misalnya, ketika publik membuat gerakan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dari upaya kriminalisasi polisi, Tedjo menyebut mereka sebagai "rakyat tak jelas".

Urutan berikutnya adalah Yasonna Laoly, Sofyan Djalil, dan Rini Soemarno. Menteri Hukum dan Hak Asasi Yasonna dianggap memperkeruh situasi politik dengan mengakui salah satu kubu pecahnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar. Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini dianggap tak kompeten karena rupiah nyungsep ke level 13 ribu per dolar Amerika Serikat dan target produksi minyak meleset. Padahal pemerintah mematok rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya Rp 12.500.

Siapakah menteri yang paling layak diganti jika Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja?
1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani: 65,44% (517)
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno: 57,47% (454)
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly: 47,47% (375)
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno: 38,48% (304)
5. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil: 38,23% (302)
Total: 800 responden

Indikator Pekan Ini

Apakah Anda setuju pengguna PSK dijerat hukum? www.tempo.co.