Publik Terbelah Soal Boediono

Setujukah Anda pada desakan mundur terhadap Wakil Presiden Boediono dan Menteri Sri Mulyani?
Ya
	46,89%	1.011
Tidak
	50,32%	1.085
Tidak Tahu
	2,78%	60
Total	100%	2.156

AKSI massa menuntut pengusutan kisruh penyelamatan Bank Century, November 2008, meluas. Demonstrasi tak hanya terjadi di Ibu Kota, tapi juga di berbagai daerah. Mereka menganggap penyuntikan dana Rp 6,7 triliun ke bank hasil merger sejumlah bank kecil itu sebagai skandal.

Para demonstran menyoroti peran Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penyuntikan dana itu. Ketika itu Boediono adalah Gubernur Bank Indonesia. Adapun Sri Mulyani Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu I. Sejumlah demonstran menuntut dua pejabat itu mundur dari jabatan masing-masing.

Hasil jajak pendapat Tempo Interaktif pada 2-09 Desember 2009 menunjukkan responden terbelah. Mereka yang tidak setuju dan setuju hampir sama besar.

KOMENTAR

Jangan main hakim sendiri, mereka belum tentu bersalah. Sabar saja, tunggu hak angket.

(Dono, Jakarta)

Perlu dicari tahu dulu sampai sedalam-dalamnya, setelah itu kita adili bersama orang yang terlibat, termasuk Presiden, jika memang terkait dengan masalah ini.

(Iwan Gendong, Medan)

Jelas bailout adalah kesalahan fatal dan berakibat fatal. Boediono dan Sri Mulyani harus mundur.

(Habiburokhman, Jakarta)

Sebaiknya Pak Boediono dan Ibu Sri Mulyani mundur dulu dari jabatannya untuk memperlancar pemeriksaan.

(Ahmad Medzakir, Penajam Paser Utara)

Bahan Indikator Pekan Depan Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang prestasinya dalam pemberantasan korupsi, Selasa malam pekan lalu, menuai kritik. ”Naik cuma 0,8 dalam lima tahun, dengan skala 1 sampai 10, apa itu berhasil?” ujar pengamat politik Arbi Sanit. Dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi itu, Yudhoyono memang mengutip angka indeks persepsi korupsi (IPK) hasil survei Transparency International. Menurut Ketua Dewan Eksekutif Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis, kenaikan IPK itu memang kemajuan. ”Tapi kemundurannya lebih besar,” ujarnya. Misalnya, terjadi kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. ”Dan ada upaya secara legal menyunat kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya. Menurut Anda, apakah komitmen Presiden Yudhoyono untuk memberantas korupsi akan dijalankan dengan sungguh-sungguh? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.