Pungutan Sertifikat Tanah

Saat penerimaan sertifikat, kami diminta membeli map atau sampul plastik dari Badan Pertanahan Nasional seharga Rp 100 ribu oleh Pokmas RW 012 Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Padahal sebelumnya kami juga dimintai uang sebesar Rp 900 ribu untuk pembuatan sertifikat tersebut.

Melalui rubrik ini, saya ingin bertanya apakah benar BPN menjual map atau sampul plastik untuk tempat sertifikat PTSL dengan harga Rp 100 ribu? Kalau benar, apakah tidak terlalu mahal? Ataukah ini hanya inisiatif dari Pokmas RW?

Dicky

Pisangan Baru, Jakarta Timur

Biaya Pengiriman FedEx

SUDAH sekitar satu tahun ini saya kerap membeli barang dari Cina dan memakai jasa ekspedisi FedEx. Tapi paket saya yang keempat mengalami masalah. Paket saya sudah sampai di Jakarta dan pihak FedEx, melalui Bapak Qoowie, meminta dokumen yang diperlukan. Saya lalu mengirim dokumen lewat e-mail ke Bapak Qoowie. Tapi, satu bulan saya menunggu, paket belum juga keluar dari Bea-Cukai Jakarta.

Setelah saya menelepon Bea-Cukai pusat dan diperiksa, ternyata dokumen yang diminta tidak diteruskan ke Bea-Cukai. FedEx Surabaya meminta karyawan di Jakarta meneruskan dokumen saya ke Bea-Cukai.

Sesudah tiga hari, paket saya tiba di Surabaya. Tapi FedEx Jakarta meminta biaya destroy Rp 4 juta. Padahal nilai barang cuma Rp 1,5 juta. Biaya itu pun berubah terus hingga turun menjadi Rp 2,6 juta. Padahal barang saya sebelumnya tak pernah kena pungutan apa pun. Karena tidak mau membayar biaya destroy, sampai hari ini saya belum menerima barang itu.

Ricardo Lemuel

Surabaya

Soal Pulau Reklamasi Jakarta

TERLEPAS dari segala macam kontroversinya, ada satu sisi yang sangat menarik untuk diketahui publik soal reklamasi Jakarta, yaitu efek yang akan didatangkan reklamasi dari sisi ekonomi. Beberapa waktu lalu, dalam pemberitaan media diinformasikan bahwa para pengusaha properti yang tergabung dalam Realestate Indonesia (REI) mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembangunan di pulau hasil reklamasi.

Setidaknya Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat REI Bambang Eka Jaya mengatakan akan ada banyak dampak positif dari pembangunan ini, seperti pemasukan pajak untuk pemerintah, penyerapan tenaga kerja, dan munculnya perekonomian baru. Lewat reklamasi, diharapkan banyak penyerapan tenaga kerja dari masyarakat, termasuk di pesisir utara Jakarta. Misalnya anak-anak nelayan, yang kelak tidak hanya bisa bersekolah di pulau reklamasi, tapi juga mendapat pekerjaan di tempat tersebut.

Melalui reklamasi, lebih dari 140 industri terkait juga akan ikut memperoleh dampak positif, dari yang langsung seperti building material sampai yang tidak langsung seperti interior. Demikian juga kelengkapannya, seperti lukisan atau barang seni dan barang elektronik.

Selain dampak positif tersebut, lewat reklamasi pemerintah akan menerima pendapatan baru dari sektor properti. Ada pajak retribusi yang disetorkan dari izin mendirikan bangunan. Dari transaksi dengan pembeli, pemerintah daerah juga mendapat 5 persen dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, tiap tahun pemerintah daerah pun dapat memungut pajak bumi dan bangunan.

Pembangunan di pulau reklamasi juga bakal memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor properti. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya terutama di DKI Jakarta.

Jadi, walaupun harus mempertimbangkan kemungkinan negatif yang akan terjadi karena dampak reklamasi, kita juga mesti membuka mata soal seberapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari reklamasi itu, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Secara geografis, adanya reklamasi pun bakal menambah jumlah lahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Bertambahnya daratan memberikan dan membantu orang melakukan kegiatan. Ada lokasi menunjang yang akan mampu menampung masyarakat Jakarta.

Aditya Gunawan

Kembangan, Jakarta Barat