Sang Pemalas, Minggir!

Reformasi ternyata tak sepenuhnya mengubah watak anggota DPR kita. Dalam hal keberanian berbicara, anggota parlemen memang lebih vokal. Tapi, dalam hal disiplin menghadiri rapat, anggota legislatif era kini tak jauh beda dengan zaman dulu. Komitmen kerja sebagai wakil rakyat juga banyak dipertanyakan. Banyak sidang DPR yang lengang karena ditinggalkan pesertanya. Tak sedikit pula anggota dewan yang ngobyek, mencari duit dengan memainkan isu yang dibawa ke parlemen. Sudah jadi rahasia umum bahwa penetapan undang-undang atau penentuan pejabat publik seperti direksi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sumber ?cari duit lebih? di Senayan. Karena mutu parlemen yang rendah itulah muncul ide agar mekanisme recall alias pencopotan anggota DPR dihidupkan kembali. Mekanisme ini pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Ketika itu partai diberi wewenang mencopot anggotanya di parlemen jika dianggap menyeleweng dari garis partai. Namun, karena partai tak bisa lepas dari intervensi pemerintah, kala itu recall dipakai untuk membersihkan Senayan dari anggota DPR yang menentang pemerintah. Meski dibayang-bayangi kekhawatiran kembalinya praktek semacam itu, responden jajak pendapat ini setuju mekanisme recall dihidupkan lagi. Argumennya sederhana: perubahan politik seperti dicita-citakan gerakan reformasi sepenuhnya berada di pundak parlemen. Lembaga inilah yang secara formal dibentuk oleh publik melalui pemilu. Jika DPR tak berfungsi, perubahan politik hanya jadi angan-angan. Karena itu, anggota DPR yang malas atau melacur sebaiknya segera dienyahkan. Tentu saja, jika sepenuhnya meniru gaya Orde Baru, recall akan kembali jadi senjata untuk menyingkirkan lawan politik. Itulah sebabnya Ketua MPR Amien Rais mengusulkan agar prakarsa recall bukan diambil oleh partai politik, melainkan DPR sendiri. Tujuannya agar penetapan keputusan recall bisa diambil dengan meminimalkan vested interest. Responden sepakat terhadap jalan tengah ini, meski sebetulnya mereka sudah muak dengan kerja DPR. Lebih dari separuh responden, misalnya, mengatakan tak lagi percaya pada parlemen atau partai politik. Tapi legislatif dan partai politik adalah perangkat sah sebuah sistem politik yang demokratis. Mereka dibentuk dan dipilih oleh publik dalam pemilu. Itulah sebabnya responden mengaku tetap menghormati aturan per-undangan yang dihasilkan parlemen dan tetap akan mengikuti pemilu pada 2004 nanti. Kesetiaan ini mestinya tak dikhianati anggota DPR kita.

Arif Zulkifli

---

Apa pendapat Anda tentang akan dihidupkannya kembali mekanisme recall untuk anggota DPR?
Setuju	68,8%
Tidak setuju	31,2%
Jika setuju, apa alasan Anda?*
Anggota DPR adalah wakil rakyat, jadi pantas dikenai recall jika bersalah	60,5%
Recall akan membuat anggota DPR yang malas/bersalah jera	37,9%
Recall efektif menghukum anggota DPR yang malas/bersalah	36,2%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Jika tidak setuju, apa alasan Anda?*
Recall hanya mengulang tradisi politik Orde Baru	53.4%
Recall bisa dimanfaatkan untuk menyingkirkan politisi yang kritis	44,8%
Anggota DPR dipilih rakyat, jadi tidak bisa dikenai recall sembarangan	32,5%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Menurut Anda, jika pun recall akan dilaksanakan, siapa yang berhak melakukan recall?
DPR	41,9%
Partai	30,5%
Rakyat di daerah pemilihan anggota DPR bersangkutan, melalui pemungutan suara	27,6%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Menurut Anda, siapa yang berhak menetapkan kriteria recall?
DPR	57,8%
Partai	16,1%
Rakyat di daerah pemilihan anggota DPR bersangkutan	26,1%
*Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban.
Selain recall, apa yang harus dilakukan terhadap anggota DPR yang mangkir?
Dinonaktifkan	44,2%
Hukum pidana berdasarkan ketetapan pengadilan	33,9%
Skorsing	21,9%
Melihat banyak anggota DPR yang mangkir/tidak disiplin/bekerja berdasarkan kepentingan pribadi, apakah Anda masih percaya pada lembaga-lembaga di bawah ini?
DPR
Percaya	42,3%
Tidak Percaya	57,7%
Partai politik
Percaya	40,0%
Tidak Percaya	60,0%
Selain itu, apakah Anda akan patuh pada undang-undang hasil DPR sekarang?
Ya	92,3%
Tidak	7,7%
Melihat kinerja DPR sekarang, apakah Anda akan ikut pemilu tahun 2004 mendatang?
Ya	88,5%
Tidak	11,5%

Metodologi jajak pendapat :

Jajak pendapat ini dilakukan oleh majalah TEMPO, bekerja sama dengan In-sight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 522 responden di lima wila-yah DKI pada 2-5 Maret 2002. Dengan menggunakan ukuran sampel tersebut, estimasi terhadap nilai parameter mempunyai margin error sebesar 5 persen. Survei dilakukan dengan metode multi-sampel acak bertingkat dengan unit analisis kelurahan dan rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka dan melalui telepon.

Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974