Sidang Istimewa MPR

SAAT ini bangsa Indonesia tampaknya sedang dilanda kegalauan dengan berbagai masalah yang muncul. Bermacam konflik, seperti pembantaian etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, yang menelan ratusan orang, pertikaian di Ambon yang masih menyisakan bara api, serta tak kunjung berhentinya ketegangan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR/MPR RI, serta anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, adalah sebagian masalah yang membuat ”meriang” republik tercinta ini.

”Penyakit” ini tentu saja harus segera dicarikan obatnya, supaya virus disintegrasi bangsa tidak semakin jauh memasuki setiap sendi kehidupan rakyat. Sayangnya, Gus Dur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terbukti belum dapat menyelesaikan berbagai permasalahan itu.

Bukan hanya itu, keadaan semakin bertambah buruk ketika DPR, yang katanya wakil rakyat, tidak mau berbicara untuk kepentingan bangsa. Lihat saja pengusutan kasus Brunei dan Bulog, misalnya. Apakah DPR sebelumnya pernah berdialog dengan rakyat untuk mengeluarkan memorandum mengenai kasus Bulog dan Brunei? Setahu saya, belum. Dari 393 anggota dewan yang menyetujui memorandum, paling hanya Amien Rais, Akbar Tandjung, Yusril Ihza Mahendra, Hamzah Haz, dan Fuad Bawazier yang setuju Gus Dur turun. Kalau begitu gambarannya, bisa jadi DPR RI hanya mendahulukan kepentingan elite.

Padahal, sebagai lembaga legislatif, DPR RI seharusnya bisa lebih leluasa berbicara untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh. Misalnya, bagaimana cara menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau bagaimana cara mengatasi setiap kerusuhan di Tanah Air secara cepat.

Lalu pertanyaannya sekarang, apa arti tumbangnya Gus Dur itu untuk kepentingan bangsa atau kepentingan nasional. Apakah keadaan akan menjadi lebih baik dan bisa membuat turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Itu bukan merupakan jaminan.

Namun, krisis bangsa yang kini sudah menjadi krisis multidimensional itu dapat diselesaikan bila semua kelompok elite politik mau berkorban dengan cara mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau ini terjadi, saya kira sidang istimewa MPR tidak perlu dilakukan.

IMAM SUDJUDI
Utankayu, Jakarta Timur