Surat

Klarifikasi TNI

Dengan tidak mengurangi apresiasi kami kepada redaksi majalah Tempo, kami perlu mengklarifikasi berita yang diturunkan di halaman Opini majalah Tempo edisi 13-19 Oktober 2014, dengan judul "Dalam Kepungan Koalisi Prabowo". Pada kolom kedua alinea ketiga disebutkan bahwa ".... Petinggi TNI jangan bermimpi mendapat kuasa-opsi terburuk yang bisa saja terjadi jika pelantikan tak dapat diselenggarakan hingga 20 Oktober terlewati."

Majalah Tempo dengan sengaja menurunkan artikel dengan membawa-bawa institusi Tentara Nasional Indonesia ke ranah politik yang "seolah-olah" ada oknum petinggi TNI yang berkeinginan dan/atau bermain merebut kekuasaan dengan memanfaatkan situasi politik menjelang pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2014.

Tulisan majalah Tempo tidak mendasar karena TNI dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 pada Bab IV tentang Peran, Fungsi, dan Tugas TNI. Pada pasal 5 disebutkan, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

TNI sudah melaksanakan tugas menjaga keamanan selama semua tahapan pemilihan umum berlangsung. Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla merupakan tahapan terakhir pemilu. TNI tetap berkomitmen menyukseskan pelantikan tersebut.

Tidak ada niat sedikit pun dari TNI ataupun oknum petinggi TNI untuk merebut kekuasaan dengan mengorbankan komponen bangsa lain. TNI tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar dibanding dukung-mendukung kepentingan kelompok dan golongan tertentu. Pendirian TNI jelas, tegas, dan tidak mengenal kompromi dalam menjaga keutuhan NKRI. Bagi TNI, keutuhan NKRI adalah harga mati.

Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya
Kepala Puspen TNI

Tulisan yang Anda maksud adalah artikel opini atau editorial Tempo, dan bukan berita. Sikap redaksi itu diambil sebagai bagian dari upaya menyukseskan pelantikan presiden. Terima kasih atas perhatian Anda. -Redaksi

---

Pendapat tentang Edisi Khusus Benny Moerdani

Edisi Khusus Tempo tentang "Benny Moerdani, yang Belum Terungkap" memang enak dibaca dan perlu karena menyatunya fakta dan fantasi sehingga menumbuhkan banyak sensasi bagi para pembacanya. Yang menjadi pertanyaan saya: apakah memang harus semuanya diungkap sebagai bacaan publik? Tidak adakah bagian tertentu sepatutnya disimpan sebagai hal yang bersifat pribadi? Kalau memang dianggap perlu dan hendak diungkap, saya rasa perlu diadakan semacam diskusi terbuka, untuk dapat mendudukkan kebenaran atau ketidakbenaran tulisan atau wawancara dalam edisi Tempo nomor 32 itu. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari kemungkinan timbulnya kesan bahwa edisi khusus itu adalah titipan sponsor, entah siapa.

Untuk foto bersama di Wisma Duta Republik Indonesia di Roma, Italia, di halaman 56, sahabat saya, R. Haryoseputro, ditulis sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Eropa. Itu tidak benar. Haryoseputro tidak pernah menjadi pengurus PPI Eropa, bahkan bukan Ketua PPI Belanda. Yang pernah duduk dalam kepengurusan PPI Eropa secara resmi adalah Pintor Simandjuntak (almarhum, juru bicara Menteri Perdagangan di bawah Bapak Sumitro Djojohadikusumo). Pada waktu kunjungan Presiden Soeharto ke Roma, PPI Eropa sudah bubar.

Bing P. Lukman
Kantor Konsultan Hukum WLW
Gedung Menara Era
Jalan Senen Raya 135-137,
Jakarta Pusat

---

Tanggapan soal Ganja di Indonesia

SAYA ingin menanggapi surat Saudara Akmal mengenai ganja di Indonesia yang dimuat di majalah Tempo edisi 6-12 Oktober 2014.

Saya sependapat bahwa di Indonesia banyak sekali pohon ganja yang tumbuh di beberapa daerah. Hal itu dibuktikan dalam berbagai siaran televisi dan berita media massa lainnya mengenai upaya petugas keamanan memberantasnya.

Kalau saya boleh usul, ganja di Indonesia tak perlu dimusnahkan, tapi didayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan lebih luas, yakni pembuatan obat demi kesehatan manusia.

Pemerintah bisa membangun perusahaan farmasi di tempat-tempat yang selama ini disinyalir menjadi pusat tanaman ganja. Saya rasa pabrik itu lebih cocok dibangun di Sumatera karena di daerah tersebut banyak ditemukan pohon ganja dibandingkan dengan di Jawa.

Namun pemerintah perlu melakukan pengawasan ekstraketat dalam penggunaan ganja sebagai obat agar tidak disalahgunakan.

Yusmar W.P.
Bukittinggi, Sumatera Barat

---

Mohon Perhatian Kondisi Listrik di Seram

Indonesia telah merdeka 69 tahun, tapi kami, masyarakat di tiga desa di Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, mengalami byar-pet listrik luar biasa. Bayangkan, listrik padam lebih lama daripada menyala. Misalnya, dalam empat hari listrik mati, tapi menyala hanya sehari. Hal tersebut kami alami selama dua tahun ini.

Persoalan ini sudah berkali-kali kami laporkan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, tapi sampai sekarang belum mendapat tanggapan. Selain soal listrik, desa kami sangat terisolasi karena hanya bisa dilalui lewat sungai yang kering. Namun, jika hujan, kami semua tak bisa melihat dunia.

Kami memohon pemerintah memperbaiki fasilitas listrik agar kami bisa menikmati terangnya dunia. Demikian pula masalah lain desa kami agar pemerintah membangun jembatan supaya kami tidak terisolasi dari masyarakat lain.

Jhon
Seram Utara Barat, Maluku Tengah

---

RALAT

DALAM tulisan berjudul "Terganjal Tara Bandu" di majalah Tempo edisi 13-19 Oktober 2014, halaman 113, terdapat kesalahan penulisan nama. Di dalam tulisan dituliskan Administrador Distrito (Kepala Distrik) Ermera, Vitor da Costa. Yang benar adalah Vitor dos Santos. Atas kelalaian tersebut, kami mohon maaf.