Kian Panas Pucuk Beringin

SEKITAR 30 politikus Golkar berkumpul di Hotel Ambhara, di seberang Terminal Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu dua pekan lalu. Mereka penentang Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sebagian adalah politikus yang dipecat karena mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden pada 9 Juli lalu.

Rapat dimulai setelah makan siang. Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Zainudin Amali, dan Zainal Bintang tampil sebagai pemimpin pertemuan. Peserta rapat bergiliran menyampaikan unek-unek tentang perkembangan politik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta kepemimpinan Aburizal. "Kami mendiskusikan dan meminta masukan pakar hukum dan tokoh senior tentang pembentukan presidium," kata Yorrys pada Kamis pekan lalu.

Menurut Yorrys, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar tak mengatur kevakuman kepemimpinan partai sebelum terpilih ketua baru. Presidium dianggap cocok menyiapkan musyawarah nasional untuk memilih ketua. Peserta pertemuan umumnya berpendapat bahwa masa jabatan Aburizal sudah berakhir pada 8 Oktober 2014. Adapun Aburizal berpatokan pada rekomendasi musyawarah di Pekanbaru, lima tahun lalu, yang menyebutkan musyawarah nasional digelar pada 2015-mundur setahun dari jadwal lima tahunan yang terlalu dekat dengan pemilihan umum.

Menurut Yorrys, presidium akan diisi tokoh senior, seperti pendiri Golkar Suhardiman, mantan Menteri Pertambangan Ginandjar Kartasasmita, mantan Menteri Perumahan Rakyat Cosmas Batubara, dan mantan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief. Pada Rabu pekan lalu, Yorrys menemui mereka, termasuk Jusuf Kalla. "Mereka setuju, hanya meminta agar Golkar tak pecah lagi," ujar Yorrys.

Cosmas membenarkan informasi Yorrys. Pertemuan dengan para penggagas, kata dia, akan diadakan pekan ini. Ia setuju Aburizal segera menggelar musyawarah nasional agar penyelamatan Golkar bisa terfokus.

Untuk mendapatkan legitimasi, Yorrys dan para penggagas presidium akan mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mereka juga mengantisipasi gugatan kubu Aburizal atas keabsahan presidium. "Kami tahu ini bakal panjang," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Golkar Sharif Cicip Sutardjo, yang dikenal satu kubu dengan Aburizal, mempertanyakan landasan pembentukan presidium. Musyawarah nasional, kata Cicip, diselenggarakan pengurus pusat partai atau diusulkan setidaknya oleh dua pertiga pengurus Golkar tingkat provinsi. "Model presidium ini tidak bisa dipakai," ujar Cicip.

Politikus Golkar, M.S. Hidayat, mengakui sudah didekati penggagas presidium. Menurut dia, semestinya pentolan Golkar bertemu untuk membereskan konflik ini. "Rupanya dialog sudah tertutup sehingga beberapa orang menjadi outsider," ucapnya. Dia belum memastikan hadir dalam musyawarah nasional jika jadi digelar pekan depan oleh presidium.

Hidayat menyatakan kemunculan presidium bisa berakhir dengan keluarnya para penggagasnya dari Golkar. Situasi partai beringin sekarang, kata dia, mirip dengan perpecahan pada 2004 dan 2009, dengan berdirinya Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerindra, juga Partai NasDem. Politikus Golkar, Andi Sinulingga, tak menampik kabar adanya rencana pembentukan partai baru meski belum menjadi kesepakatan bersama.

Senin pekan lalu, Hidayat menemui Aburizal di Menara Episentrum, kantor kelompok usaha miliknya. Hidayat, yang juga salah satu calon ketua umum, ingin memastikan waktu pelaksanaan musyawarah nasional. Dia berharap kepastian soal itu bisa menurunkan tensi faksi-faksi di partainya.

Menurut Hidayat, Aburizal mengatakan musyawarah nasional diselenggarakan paling lambat pada akhir Januari 2015. "Saya akan mendorong Aburizal memberi pernyataan secara resmi," ujarnya.

Aburizal enteng menanggapi rencana presidium menggelar musyawarah. Menurut dia, para penggagas presidium adalah mereka yang tak memiliki hak suara di Golkar. "Yang ngomong siapa, sih?" katanya.

Wayan Agus Purnomo