Surat

Hak Jawab Mahkamah Konstitusi

Sehubungan dengan pemberitaan di majalah Tempo edisi 7-13 Oktober 2013, halaman 45, dengan judul "Hamdan Zoelva: Gaji Hakim Cukup buat Lima Istri", kami mengajukan hak jawab.

1. Pemberitaan tersebut merupakan hasil wawancara wartawan Tempo dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Hamdan Zoelva, dalam perbincangan santai untuk mendapatkan background kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Bapak Akil Mochtar, dan mengenai gaji hakim konstitusi.

2. Dalam wawancara tersebut ada beberapa pernyataan yang disepakati tidak dimuat (off the record). Namun wartawan Tempo telah melanggar kesepakatan, memuat pernyataan yang seharusnya off the record, dikutip tidak sesuai dengan konteks dan maksud dari pernyataan tersebut, dan bahkan dijadikan judul berita.

3. Dalam pemberitaan tersebut, pernyataan Bapak Hamdan Zoelva dikutip secara tidak utuh ketika menjawab pertanyaan wartawan: "Sebenarnya berapa gaji hakim konstitusi?" Kutipan jawaban yang dimuat untuk pertanyaan tersebut: "Kisaran Rp 50-100 juta. Itu lebih dari cukup untuk hidup mewah. Untuk istri lima juga cukup kok, tergantung produktivitas, he-he-he.…" Padahal pada saat itu Bapak Hamdan Zoelva memberi pernyataan: "Gaji hakim konstitusi kisarannya mencapai Rp 50-100 juta, tergantung produktivitas dalam menangani perkara. Untuk orang-orang yang 'rusak', jumlah gaji tersebut cukup untuk membiayai lima istri."

4. Pemberitaan tersebut telah nyata tidak sesuai dengan fakta sehingga menimbulkan makna berbeda dan cenderung negatif, yang dapat merugikan nama baik Bapak Hamdan Zoelva dan citra Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

Heru Setiawan
Atas nama Sekretaris Jenderal
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Jawab:

Anda tidak pernah menyatakan off the record ketika wartawan Tempo bertanya soal gaji hakim konstitusi. — Redaksi

---

Jawaban untuk Goenawan Mohamad

Terima kasih untuk catatan Goenawan Mohamad di majalah Tempo edisi 7-13 Oktober 2013, menanggapi kolom saya di edisi khusus Tempo 30 September-6 Oktober 2013. Berikut ini tanggapan saya untuk surat Saudara Goenawan. Untuk tidak mengulang-ulang, lebih baik saya kutip kembali apa yang pernah saya tulis, seperti yang tertera di dalam kolom tersebut. Dikatakan antara lain:

Republik Indonesia tidak lagi merdeka dan berdaulat, tapi menjadi satu negeri yang semikolonial dan semifeodal. Begitu pula keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. Tentang ini kenyataan telah berbicara sendiri, yaitu dengan terbentuknya apa yang disebut Sticusa (Stichting voor Culturele Samenwerking; Lembaga Kerja Sama Kebudayaan) sebagai salah satu pelaksanaan "culturele accoord" (kesepakatan kebudayaan) Indonesia-Belanda hasil dari KMB.

Pada satu pihak, di kubu kebudayaan nasional Dewantara, terjadi pengkristalan konsep dalam bentuk lahirnya konsep kebudayaan kerakyatan; pada lain pihak, dari kubu "l'art pour l'art" Takdir, terjadi pemuaian konsep dalam bentuk lahirnya konsep kebudayaan humanisme universal. Dua kubu inilah yang sepanjang 1959—terutama sejak 1962—sampai 1965 merupakan dua komponen kebudayaan yang berhadap-hadapan. Lekra tidak sekadar menolak "seni untuk seni" sambil membela seni dan ilmu yang "engagée". Lebih dari itu, "engagement" Lekra pun tegas, yaitu pada ideologi dan politik kemerdekaan dan kerakyatan.

Untuk memperjelas, perlu saya tambahkan: 1) bahwa saya tidak pernah menuliskan kata "semifeodalisme" dalam hubungannya dengan kata "Sticussa"; 2) saya tidak menulis nama-nama Sitor Situmorang, Pramoedya Ananta Toer, dan lain-lain dalam kunjungan ke Belanda atas undangan Sticussa. Tapi boleh saya sebut bahwa di antara mereka tidak ada yang diundang atas nama organisasi. Mereka diundang secara perseorangan.

Hersri Setiawan
Jalan Sulawesi II Blok A5 Nomor 10
Nusaloka Sektor XIV BSD, Tangerang