Surat Pembaca

Koreksi Universitas Indonesia

TEMPO edisi 8-14 Maret 2010 menulis soal pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi, Suahasil Nazara dan Ari Kuncoro. Disebutkan bahwa keduanya dikukuhkan pada Rabu pekan lalu. Kami perjelas bahwa Rabu, 3 Maret 2010, Universitas Indonesia mengukuhkan dua guru besar Fakultas Teknik, Ermihadi Suganda dan Yuri M. Zagloel.

VISHNU JUWONO
Kepala Kantor Komunikasi

Terima kasih atas koreksi Anda. Suahasil dan Ari dikukuhkan sepekan setelahnya. —Redaksi.

---

Tanggapan BII

SEHUBUNGAN dengan keluhan Bapak Johannes Kitono soal iklan BII-BlackBerry yang tak sesuai dengan bunyi iklannya di Tempo edisi 8-14 Maret 2010, kami sudah menghubungi yang bersangkutan dan menyelesaikan persoalannya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

ESTI NUGRAHENI
Kepala Divisi Komunikasi

---

Usut Skandal Tiket Diplomat

KALAU setiap tahun diterbitkan 300 surat perjalanan pada pergantian 300 pejabat Departemen Luar Negeri, akan ada 2.400 tiket yang dimanipulasi. Perhitungannya begini: 300 yang diganti dan jumlah yang sama untuk pejabat baru. Kalikan dengan empat anggota keluarga masing-masing, yakni suami dan istri serta dua anak. Dengan selisih harga terendah harga tiket biro dengan harga penetapan Menteri Keuangan, akan terkumpul Rp 48 miliar per tahun. Jumlah yang fantastis.

Jangan hanya diplomat karier yang kena. Biro perjalanan semestinya juga terseret. Ungkap terus skandal ini sampai tuntas. Ayo, dong, tim investigasi Tempo turun lagi untuk mengungkap gunung es skandal-skandal di Kementerian Luar Negeri.

M.E.D. NGANTUNG
Setiabudi, Jakarta Selatan

---

Tegaskan Status Teroris

KEDATANGAN jenazah Dulmatin alias Amar Usman alias Joko Pitono di kampung halamannya, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu disambut gegap-gempita oleh sekelompok orang. Mereka datang dari berbagai kota di Jawa, seperti Solo, Pekalongan, Batang, dan Banyuwangi. Mereka menganggap Dulmatin bukan teroris.

Melihat sikap mereka, sudah saatnya pemerintah bertindak tegas terhadap pendukung terorisme. Jika penyambutan gegap-gempita macam begini dibiarkan, negara ini akan menjadi tempat perekrutan, bahkan pengaderan, calon pelaku peledakan bom bunuh diri. Sudah saatnya Majelis Ulama Indonesia menegaskan status Dulmatin sebagai teroris.

MASRUR SYUDI
Kemayoran, Jakarta Pusat

---

Krisis Air Jakarta

HASIL penelitian menunjukkan telah terjadi penurunan permukaan air tanah hingga 40 meter. Dalam beberapa tahun ke depan, Jakarta bakal dilanda krisis air tanah. Selain itu, faktor intrusi air laut ke wilayah daratan sudah cukup membahayakan kondisi air tanah di Jakarta sehingga tak layak minum.

Selain kesadaran terhadap lingkungan yang masih rendah, pemanfaatan air tanah secara jorjoran, terutama di kawasan padat penduduk, jelas jadi pemicunya. Lebih dari 53 persen pemakai air di Jakarta menyedot air tanah. Pada akhirnya kepedulian terhadap tanah Jakarta memang harus menjadi tanggung jawab kita semua. Kesadaran ini penting untuk didorong, misalnya dengan kebijakan mengenakan pajak setinggi-tingginya. Hal lain yang tak kalah penting adalah selama pengambilan air tanah tak terkendali, laju penurunan permukaan tanah Jakarta akan kian mengkhawatirkan.

LEE CHENG SWEE
Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat

---

Sebutkan Siapa Kawan Korupsimu

NEGARA kita sekarang sedang mengadakan pembersihan besar-besaran, terutama di bidang korupsi. Tak terhitung lagi para petinggi negeri yang kini meringkuk di penjara. Mantan menteri, gubernur, bupati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat lain masuk bui. Ini sungguh pekerjaan berat.

Masalahnya, para pejabat yang terbukti bersalah ini tak mau menyebutkan nama-nama kroni korupsi mereka. Kini, pada sidang kasus dugaan suap pada pemilihan Miranda S. Goeltom sebagai Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia, beberapa tersangka menunjuk teman-teman separtai mereka. Jika kasus ini tersibak tuntas, akan semakin banyak pejabat atau anggota Dewan terjungkal dan meringkuk di sel tahanan.

Korupsi cenderung tak dilakukan sendiri. Pelakunya pasti melibatkan atasan atau bawahannya. Para terdakwa seharusnya bisa menyebutkan teman-teman korupsi mereka.

PANDU SYAIFUL
Duri, Riau

---

Soal Anggaran KPK

DEWAN Perwakilan Rakyat berencana memotong anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi karena lambat menangani kasus Bank Century. DPR sepatutnya tak perlu melakukan tekanan politik seperti itu. Dewan semestinya tahu hasil Panitia Khusus Hak Angket Bank Century bukan merupakan alat bukti.

Pemotongan anggaran bisa berdampak pada penurunan kinerja KPK. Jika hal ini tetap dilakukan, DPR tak mendukung gerakan antikorupsi. Sekali lagi saya ingin menekankan, rencana pemotongan anggaran tidak relevan dikaitkan dengan kinerja KPK dalam menangani kasus penyelamatan Bank Century.

Kita berharap DPR tidak arogan, tetap mengedepankan etika dan akal dalam menyikapi suatu permasalahan. Jangan memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan rakyat.

YULIANTO
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

---

Presiden-DPR Sebaiknya Ketemu

AGAR masalah Bank Century bisa selesai, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya menggelar rapat konsultasi yang diatur dalam undang-undang. Rapat ini benar-benar dibutuhkan karena ada perbedaan di antara kedua institusi dalam kasus Bank Century. DPR melihat ada masalah dalam pemberian dana talangan bank. Presiden berpandangan sebaliknya. Pada saat yang sama muncul berbagai riak, seperti wacana boikot terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ancaman pemotongan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dengan rapat konsultasi, mudah-mudahan komitmen politik bisa dilahirkan bersama untuk menyerahkan pengusutan kasus Century kepada aparat hukum dan menghentikan politisasi kontraproduktif. Hasil rapat konsultasi diharapkan mengikat politikus DPR untuk patuh pada penegakan hukum dan mengurangi kebiasaan bermain liar di luar koridor parlemen.

MURTHADA SA’ALI
Jalan Pemuda 22, Banda Aceh

---

Babak Baru Kasus Century

BABAK pertama kasus Century telah usai. Babak kedua akan dimulai. Berbeda dengan babak pertama, pada babak kedua medan pertarungan tak lagi terfokus di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan digelar di banyak gelanggang. Bisa di KPK, kejaksaan, kepolisian, atau di Mahkamah Konstitusi.

Perhatian publik begitu tinggi karena berharap inilah kesempatan paling tepat untuk menangkap koruptor kelas kakap. Bagaimanapun, praktek penyimpangan keuangan sudah menjadi soal sehari-hari. Dari pengurusan kartu tanda penduduk, pembangunan rumah ibadah, pembagian beras murah untuk warga miskin, hingga pendaftaran anak sekolah, pegawai negeri, polisi, atau tentara, hampir selalu dengan sogokan.

RICARD RADJA
Kupang, Nusa Tenggara Timur

---

Pindahkan Ibu Kota

JAKARTA punya fungsi ganda: pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Ini merupakan sumber berbagai permasalahan, dari masalah politik, hukum, hingga masalah sosial yang tak pernah terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian persoalan sebenarnya bersifat semu. Kemacetan diatasi dengan membangun jalan tol atau jalan layang, melebarkan jalan, dan membuat jalan baru. Pada akhirnya lalu lintas tetap macet.

Kepadatan penduduk diatasi dengan membuat berbagai perumahan baru dan rumah susun, yang akhirnya justru membuat daya tarik orang daerah untuk menjadikan Jakarta semakin penuh sesak. Karena itu, sudah saatnya dan sebaiknya ibu kota Republik Indonesia dipindahkan dari Jakarta ke lokasi lain, misalnya Kalimantan.

Memindahkan ibu kota negara tak berarti harus membangun gedung-gedung baru untuk departemen atau nondepartemen. Cukup membangun kompleks pusat pemerintahan, perumahan presiden, menteri, staf ahli, dan pasukan pengamanan presiden.

Koordinasi dan komunikasi dengan para bawahan cukup melalui telepon, faks, e-mail, telekonferensi, dan sarana komunikasi lain. Dengan demikian, biaya pemindahan Ibu Kota tak sebanyak yang dibayangkan. Idealnya, pemindahan ibu kota Indonesia dilakukan tiap 25 tahun sekali.

HARIYANTO IMADHA
Tangerang, Banten

---

Jalur Hijau Manggarai

BEBERAPA waktu lalu, saya dan keluarga melintasi daerah Manggarai. Tampak di sisi Kali Manggarai sedang dibangun jalur hijau dan taman kota. Terlihat ada pengerukan dan tumpukan kaki-kaki beton yang hendak dipasang di sisi kali untuk menahan longsoran. Belok ke arah Jalan Sultan Agung, daerah hijau pun terputus, diganti dengan pagar beton yang dipasang di sepanjang kali menuju Pintu Air Manggarai.

Kebijakan baru Pemerintah Kota DKI Jakarta tentang penataan ruang kota memang bertujuan menjadikan Ibu Kota tempat tinggal nyaman bagi masyarakat. Menyulap sisi kali jadi taman kota merupakan gagasan cemerlang, karena memberi masyarakat kesempatan melihat lingkungan lebih rapi dan merasa menjadi bagian dari lingkungan tesebut.

Adanya pagar beton yang dibangun di sisi Jalan Sultan Agung memang membuat pemandangan di sekitar kali menjadi lebih rapi. Tapi, sangat disayangkan pagar beton tersebut justru semakin tinggi dan menutupi batas lurus mata, baik ketika kita berada di mobil, sepeda motor, maupun berdiri di jalan. Tembok beton tak lagi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melihat kondisi saudara-saudara yang tinggal di bawah jembatan. Kebijakan tata kota ini menimbulkan pertanyaan: apakah penataan ruang kota ini berwawasan lingkungan, tanpa berwawasan sosial?

Masalah lain dari proses pembangunan jalur hijau dengan blok itu adalah banjir. Hujan sebentar saja akan menimbulkan genangan alias banjir. Padahal, sebelum adanya tembok beton, genangan air tak separah itu. Sepertinya blok beton di sisi pagar yang baru dibangun tak difasilitasi celah atau lubang kanal yang dapat mengalirkan air ke kali di sebelahnya.

AGDALENA
S-2 Program Studi Ilmu Lingkungan
Universitas Indonesia