Surat Pembaca

Penjelasan Akbar Tandjung

PADA Tempo edisi 2 Desember 2007, tulisan berjudul ”Tumbang, Lalu Saling Tuding”, terdapat kalimat yang cukup mengganggu. Alinea ketiga dari bawah berbunyi, ”Bekas Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung menilai ambrolnya target Golkar membuktikan Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar saat ini, tidak becus mengurus partai. Ia menuding Kalla malas turun ke daerah untuk menggarap dukungan.”

Saya merasa tak pernah diwawancarai Tempo khusus mengenai topik kegagalan Golkar dalam pilkada. Kalau ditanya soal itu, tak mungkin saya mengeluarkan kalimat seperti itu. Selama ini saya hati-hati dan santun dalam mengeluarkan pernyataan ke media, dan bukan sifat saya mengeluarkan kalimat seperti itu.

Dalam konteks ini, saya selalu mengatakan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar dan Wakil Presiden memiliki keterbatasan konsolidasi kelembagaan partai, mengingat Kalla tak bisa melakukan kunjungan ke daerah secara intensif, seperti saya lakukan ketika memimpin Golkar periode 1998–2004. Saya pernah mengusulkan DPP Golkar mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator wilayah agar pembinaan daerah lebih intensif sekaligus mengatasi masalah Golkar di daerah.

AKBAR TANDJUNG Jalan Purnawarman 18 Jakarta

—Terima kasih atas tanggapan Anda. Kami merumuskan, dalam kalimat kami sendiri, sejumlah kritik Anda dalam pelbagai forum yang kami hadiri. Salah satunya peluncuran buku The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi di Hotel Bidakara, Jakarta, 16 November 2007. Red.

Klarifikasi Mabes TNI

TEMPO edisi 26 November–2 Desember 2007 memuat artikel ”Presiden Ganti Panglima TNI” yang bisa menimbulkan pemahaman keliru. Di situ tertulis penjelasan Kepala Dinas Penerangan Umum Mabes TNI, ”...Kolonel Ahmad Yani Basuki mengatakan ada tiga calon yang direkomendasikan kepada presiden.”

Berdasarkan aturannya, institusi TNI tak punya kewenangan mengajukan atau merekomendasikan calon pengganti Panglima TNI yang sedang menjabat. Presiden punya hak prerogatif mengajukan salah seorang perwira tinggi aktif untuk disetujui DPR. Bisa dari yang sedang menjabat kepala staf angkatan atau mantan kepala staf. Setelah DPR setuju, presiden mengangkatnya secara resmi menggantikan pejabat lama.

MARSEKAL MUDA SAGOM TAMBOEN, SIP Kepala Pusat Penerangan TNI

—Terima kasih atas penjelasan Anda. Red.

Tanggapan Departemen Luar Negeri

PENGAJUAN daftar calon duta besar oleh presiden kepada DPR bersifat rahasia. Pemerintah, DPR, dan publik, termasuk media, harus memperlakukannya rahasia pula sampai diumumkan resmi. Karena itu, kami menyayangkan Tempo edisi 19–25 November 2007 yang memuat nama-nama calon duta besar dan komentar beberapa anggota DPR.

Hak media untuk memperoleh dan menyebarkan informasi ada batasnya. Informasi rahasia harus dirahasiakan karena menyangkut tata krama hubungan antarnegara. Karena itu, pembahasan dengan DPR pun bersifat tertutup. Departemen Luar Negeri mengharapkan Tempo memperhatikan hal ini.

Y. KRISTIARTO S. LEGOWO Juru bicara Departemen Luar Negeri

Koreksi Memoar Des Alwi

MAJALAH Tempo edisi 19–22 November 2007 memuat memoar Des Alwi. Des menceritakan di masa konfrontasi Malaysia ada peristiwa jatuhnya pesawat yang membawa 100 pasukan yang akan diterjunkan diam-diam di Malaysia, tapi pesawat itu jatuh di Laut Cina Selatan. Pilotnya bernama Kapten Djamaludin asal Gorontalo (halaman 71).

Setahu saya namanya bukan Djamaludin, tapi Letnan Kolonel Jalaludin Tantu. Untuk mengenangnya, nama Jalaludin diabadikan sebagai nama bandar udara Gorontalo.

SAID BADJEBER Jalan Raya Eyato 59 Gorontalo

Tanggapan BRI Soal Pensiun

SURAT direksi BRI Nomor B.167-DIR/SDM/03/2005 tanggal 18 Maret 2005 mengatur bahwa pekerja yang menjalani masa persiapan pensiun mulai 1 Januari 2004 tidak berhak menerima insentif tahun 2004. Bagi yang persiapan pensiunnya mulai 1 Februari 2004 dan seterusnya diberikan insentif berdasarkan upah bulan terakhir yang bersangkutan pada 2004 di tempat yang bersangkutan aktif bekerja sebelum masa persiapan pensiun, secara proporsional sesuai jumlah bulan masa aktif bekerja pada 2004.

Sdr. Sukirman yang menulis surat pembaca di Tempo edisi 25 November 2007 menjalani MPP tanggal 1 Oktober 2004 dan dipecat karena usia pensiun pada 1 Oktober 2005. Berdasarkan data kami, ia sudah menerima bonus dan insentif sesuai dengan ketentuan.

HARTONO SUKIMAN Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI

Rekening BCA Tak Aman

SAYA purnawirawan polisi yang menyimpan uang pensiun di BCA sejak 2004. Saya tidak pernah melakukan transaksi apa pun sejak April 2004. Asabri mengkredit langsung pensiun saya ke rekening tersebut. Karena kesibukan dan kepercayaan saya pada BCA, saya tidak pernah mengecek rekening itu.

Saya terkejut ketika pada 27 Juni 2007 mengambil uang tunai di ATM di Serpong dan melihat saldo cuma Rp 6 juta. Saya minta staf keuangan Lemdiklat Polri untuk mengecek kepada PT Asabri, yang dijawab bahwa transfer uang pensiun rutin setiap bulan. Kerja di luar kota membuat saya baru bisa ke BCA Cabang Hasanuddin Jakarta, tempat dikeluarkannya kartu ATM, tanggal 25 September 2007. Seorang staf dengan ramah mengatakan mestinya uang saya utuh, sementara rekannya dengan ketus menyalahkan saya karena tidak pernah mencetak buku tabungan.

Printout transaksi yang saya minta dengan membayar sejumlah uang menunjukkan setelah transfer dari Asabri pada hari yang sama atau esok harinya selalu ada debit, baik itu tarik tunai lewat ATM, internet banking, PBK, dan lain-lain. Per transaksi rata-rata Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta. Ini ajaib, karena kartu saya tak pernah keluar dari dompet. Lagi pula, saya tak pernah kenal apa itu internet banking. Esoknya saya kembali keluar kota untuk tugas. Baru pada 25 Oktober 2007 saya mengisi formulir komplain di BCA. Petugas berjanji akan menghubungi, tapi hingga kini tidak ada kabar sama sekali.

Kepercayaan saya kepada BCA sudah hilang. Sistem perbankan kita tak ramah bagi pensiunan seperti saya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi pembaca untuk hati-hati menabung di BCA.

PENGASIHAN GAUT Kompleks Perumahan Polisi Nomor 95 Ajeun Jeumpit, Aceh Besar

Bianglala Biang Macet

BUS Bianglala menjadi sumber kemacetan di sepanjang jalan Ciputat-Lebak Bulus. Bus-bus yang kebanyakan sudah tua dan bobrok kerap teronggok mogok di sepanjang rute yang sempit dan rusak itu. Akibatnya, ratusan kendaraan berjalan tersendat.

Sebagai seorang pengguna jalan, saya berharap pemilik perusahaan bus Bianglala tidak lagi mengoperasikan bus-bus tua itu. Selain merugikan pengguna jalan, juga membahayakan penumpang. Pemerintah Daerah harusnya juga melakukan audit rutin terhadap kelayakan bus-bus angkutan umum agar pengusaha tak lagi sembarangan mengoperasikan armada untuk mengejar untung semata tanpa memperhatikan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

DHARMA Ciputat, Tangerang

Hukum Mati Bandar Narkoba

INDONESIA tampaknya surga bagi para pemasok narkoba. Hakim kita sering kali menjatuhkan vonis yang ringan atas para tersangka. Akibatnya, upaya pemberantasan peredaran narkoba yang terus dilakukan aparat tidak menyurutkan sindikat internasional untuk terus memasok, bahkan tetap berencana mendirikan pabrik narkoba di Indonesia.

Tidak mengherankan kalau peredaran narkoba di Tanah Air dewasa ini sudah sangat memprihatinkan karena telah melibatkan anak-anak usia sekolah. Itu sebabnya, tidak aneh juga bila banyak pihak yang menuntut agar para bandar dan pengedar narkoba divonis hukuman mati.

H.R. SATYA NUGRAHA Jonggol, Bogor

Kedewasaan Berdemokrasi

DEMOKRASI tidak menghendaki kekerasan. Inilah tugas utama mereka yang terlibat dalam pemilihan umum maupun daerah yang sering kali diakhiri dengan keributan, seperti di Maluku dan Sulawesi. Kedewasaan adalah faktor utama dalam hal ini, terutama siap menang dan siap kalah. Bagaimanapun, kemenangan salah satu kontestan adalah kemenangan kita.

I MADE ADIYAKSA Jatiwaringin, Jakarta Timur

Korupsi Memacetkan Pembangunan

BANYAK pembangunan macet karena banyak pejabat yang diperiksa karena kasus korupsi. Banyak infrastruktur di negara ini yang rusak berat karena duitnya kurang akibat dikorupsi. Negeri ini miskin tapi banyak sekali mobil impor mewah berseliweran di jalan-jalan.

Semua orang ingin sejahtera. Untuk itu perlu kerja keras, bukan dengan cara korupsi. Ingat pembangunan macet akan merugikan kita semua. Karena itu, cukuplah sudah melakukan korupsi, karena pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Jangan korbankan pembangunan hanya karena kepentingan sesaat.

CHRISTOPER SIMANTUNTAK Lebak Bulus, Jakarta Selatan

Pejabat Bukan Budak Partai

ANGGOTA kabinet atau pejabat partai yang kebetulan pejabat negara sering memakai fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai. Ini ancaman bagi demokrasi kita. Aktivis partai macam begini tak pantas menduduki jabatan publik. Sungguh sial negeri yang dipenuhi petualang yang ”memakan daging saudaranya sendiri”.

SULAMI Mampang, Jakarta Selatan

Wartawan dan Korupsi

WARTAWAN harus memiliki keberanian membongkar skandal korupsi, kelas teri ataupun kakap. Untuk itu, wartawan harus profesional dan independen dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, minimal tak menerima amplop dari narasumber.

Amplop dari pejabat yang menjadi sumber berita merupakan uang negara yang tidak pernah dianggarkan, dan bila itu dikeluarkan bisa dikategorikan korupsi juga. Dengan pemberantasan korupsi mulai dari bawah, otomatis korupsi tingkat atas dapat terkuak pula.

ARYO SETYAKI Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Hukum Berat Pejabat Korup

DPR dan penegak hukum di negeri ini seperti pagar makan tanaman. Duit Bank Indonesia diembat juga. Sungguh memprihatinkan karena terjadi di tengah upaya pemerintah memberantas korupsi. Kasus ini harus diusut tuntas agar siapa yang salah diketahui dan diadili dengan proses hukum yang benar serta berkeadilan.

DWI LESTARI Perum Telaga Kahuripan Bogor, Jawa Barat

Bebasnya Adelin Lis

BEBASNYA Adelin Lis yang diduga sebagai cukong pembalakan liar dari Medan mencederai rasa keadilan masyarakat. Ini kian menegaskan bahwa mafia peradilan memang ada, plus beking pejabat tertentu. Semoga langkah Jaksa Agung melakukan eksaminasi kasus ini tak cuma basa-basi.

F.S. HARTONO Purwosari, Yogyakarta

Narkoba di Kalangan Pekerja

POLRI giat berkampanye antinarkoba di kalangan pelajar dan kaum muda, tapi data menunjukkan bahwa kebanyakan pemakai narkoba adalah kalangan pekerja dan buruh. Pengguna narkoba di kalangan pekerja swasta pada 2006 menjadi 13.914 orang dan kalangan buruh pengguna narkoba pada 2006 sebanyak 4.675 orang.

Itu data pengguna yang terungkap. Pengguna riilnya mungkin jauh lebih banyak. Indonesia juga kian dianggap kondusif untuk bisnis narkoba dengan kian bertambahnya jumlah pengguna. Tak mengherankan jika banyak pecandu sulit sembuh dan gampang kambuh kembali.

EDI S. Kendari, Sulawesi Tenggara

Taman Makam Seniman

MUNGKIN sebaiknya perlu dibuatkan taman makam seniman, sebab seniman juga banyak jasanya kepada kita. Makam itu terutama untuk memudahkan penggemar mengunjungi makam untuk mendoakannya. Tentu saja yang dikubur di sana seniman bertaraf nasional. Selama ini pusara para seniman kita bertebaran di seantero Jakarta. Bahkan banyak yang tidak diketahui di mana dikuburkan karena tak lagi tenar di usia tua.

Melalui lembar ini saya juga ingin titip terima kasih kepada SCTV. Lewat Pundi Amalnya, SCTV telah menyumbang sebuah gedung sekolah dasar dengan kualitas luar biasa bagus, SD Negeri 2 atau 13 Sumani, Desa Kapuhsumani, Solok, Sumatera Barat. Di sinilah dulu saya pernah bersekolah.

PANDU SYAIFUL Duri, Riau

KTP untuk Pemilu

GAGASAN menggunakan kartu tanda penduduk sebagai kartu pemilih dalam Pemilihan Umum 2009 patut didukung karena bersifat strategis dan ekonomis. Ini sekaligus bisa mendorong validitas data kependudukan nasional.

Selama ini sistem data kependudukan memiliki banyak kelemahan. Teroris bebas membuat KTP sehingga sulit dideteksi, sedangkan TKI justru dipersulit atau ”diduitkan” oknum aparat dalam membuat paspor sehingga menjadi TKI ilegal di negeri jiran. Departemen Dalam Negeri harus menangani nomor induk kependudukan secara sempurna.

RETNO SAWITRI Jalan Nanas, Bandung

Penipuan Lewat SMS

PENIPUAN lewat SMS tak mati-mati. Pada 21 November 2007 saya menerima pesan dari nomor +622130570797, yang isinya memberi tahu jika saya bakal menerima uang Rp 15 juta. Saya telepon nomor yang disediakan (02132155337, 02132047447) dan tersambung kepada orang yang mengaku bernama Yoga.

Dia meminta saya standby di ATM karena uang segera ditransfer. Berkali-kali dia menelepon memastikan apakah rekening saya sudah bertambah saldonya. Ketika dia menelepon lagi, saya bilang bahwa saya sedang mengecek kebenaran kejutan SMS itu ke Kantor Pusat Indosat. Yoga yang tadinya sopan berubah marah dan memaki-maki lalu menutup telepon. Kepada pihak berwajib mohon melacak nomor-nomor telepon yang dipakai menipu seperti ini.

SURATNO H.S. Cilandak, Jakarta Selatan

---

RALAT

Pada rubrik Catatan Pinggir edisi pekan lalu terdapat kesalahan. Di alinea pertama tertulis: ”... di kota Timisoara di Rumania sebelah timur….” Seharusnya: ”... di kota Timisoara di Rumania sebelah barat….” Kami minta maaf atas kesalahan ini.