Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahasan RGM Kurang Lengkap
ARTIKEL Tempo edisi 2 September 2007 soal ”Bank Mandiri Digoyang” kurang lengkap. Pada halaman 115 tertulis, ”...mereka akhirnya kooperatif. Raja Garuda Mas bersedia menaikkan cicilannya dari US$ 61,2 juta menjadi US$ 120 juta per tahun.”
Restrukturisasi utang RGM tidak sesederhana itu. Pola tersebut justru bisa merugikan sindikasi Bank Mandiri. Lagi pula, hal itu sudah dibahas sejak Neloe masih direktur utama, tapi ditolak karena RGM minta konsesi. Konsesi ini disetujui saat Agus Martowardojo menggantikan Neloe, yaitu menjadwal ulang sisa utang dari 2010 menjadi 2015.
RGM punya pinjaman kepada 15 kreditor senilai Rp 13,6 triliun atas nama Riau Complex. Utang tersebut beberapa kali direstrukturisasi, terakhir pada 19 Oktober 2006, yang hanya diteken Bank Mandiri, BNI, dan Bank Panin. Kendati cicilan naik dari US$ 61 juta menjadi US$ 140 juta, masa jatuh tempo diperpanjang dari 2007 menjadi 2016. Kreditor lain menolak karena dinilai merugikan.
Bank Mandiri sebagai pemimpin sindikasi justru memberikan bunga tak lazim. Dengan demikian Mandiri bisa merugikan negara hingga 2013. Sebab, selama delapan tahun Mandiri memberikan diskon bunga yang besar kepada RGM. Kenapa Agus Martowardojo mau begitu saja merestrukturisasi utang yang berpotensi merugikan negara?
FX ARIEF POYUONO SE Ketua Presidium Nasional FSP BUMN Bersatu
Terima kasih atas tanggapan Anda. Soal utang RGM sudah kami ulas dalam beberapa edisi sebelumnya. Redaksi
Tanggapan Mabes TNI
SURAT ”Menagih Janji Mabes TNI” yang ditulis Achmad Rizal di lembar ini pada dua pekan lalu membuat kesan Mabes punya utang kepadanya. Mabes atau Panglima TNI maupun Kasum TNI atau Aspers Kasum TNI sama sekali tidak pernah meneken perjanjian dengan Sdr. Achmad. Juga, tak ada ”janji” membayarkan biaya pembuatan buku Bintang Sakti Maha Wira Ibu Pertiwi yang dibagikan pada Hari TNI 5 Oktober lalu.
Lagi pula, Sdr. Achmad Rizal dengan percetakan yang ditunjuknya, tidak pernah memperlihatkan hasil cetakan menjelang Hari TNI. Atas partisipasinya dalam membantu persiapan penyusunan buku itu, Sdr. Achmad sudah menerima imbalan yang dinilai telah memadai.
SAGOM TAMBOEN SIP Kepala Pusat Penerangan TNI
Protes Liputan Amrozi
SAYA muak membaca laporan Tempo berjudul ”Khotbah dari Nusakambangan” di edisi 21 Oktober 2007. Pembunuh-pembunuh massal kok diperlakukan bak pahlawan yang akan syuhada. Mereka tega menghabisi nyawa 202 orang tak bersalah.
Amrozi cs adalah pengecut yang tidak berani menghadapi orang yang dianggap musuh secara ksatria. Mereka belum bertobat, malah ingin terus berjihad, dengan membunuh banyak manusia tak bersalah. Untuk itu, saya akan berhenti menjadi pelanggan majalah ini setelah 16 tahun lebih.
PHILIP BOOL Winslow Victoria 3281, Australia
Redaksi menerima surat senada dari Yoko Santoso di Yogyakarta. Sebagai media, kami berupaya menghadirkan perspektif dari dua sisi. Di edisi yang sama kami muat kolom Komaruddin Hidayat yang memberi perspektif lain soal jihad. Redaksi
Salut Ulasan SBY-JK
HEBAT! Liputan Tempo pekan lalu soal rapor pemerintahan SBY-JK selama tiga tahun. Saya juga suka kolom Wimar Witoelar tentang pemimpin orang muda. Great job Tempo! Dalam situasi sekarang terlalu buruk bagi SBY tidak mengambil kesempatan dengan bersikap safe player dalam wawancara. Omong-omong apakah dibuat pertanyaan kepada publik siapa presiden alternatif dan siapa saja kabinetnya? Selamat dan teruslah membuat liputan yang bagus.
DEVA RACHMAN Buaran Jakarta Timur
Terima kasih. Soal presiden alternatif sudah tercakup di dalam survei itu. - Redaksi
Kecewa Jakarta Realty
SAYA kecewa cara Jakarta Realty memperlakukan pembeli kios Jakarta City Center di Tanah Abang. Selama kurun 2004–2005 saya dipaksa pindah dua kali karena pengembang mengubah layout gedung dan saya diwajibkan menambah biaya Rp 8 juta dari harga awal Rp 132 juta.
Tak cukup di situ. Ketika kios ketiga akan ditempati, saya terkejut karena di sana menjulang tiang seukuran 0,71 x 0,72 meter persegi. Tentu saja tiang itu—yang tidak tercantum dalam maket saat pemilihan dan tak ada informasi sebelumnya—mempersempit kios berukuran 5,5 meter persegi itu. Menurut teman saya yang berpengalaman dalam soal kios, harga per meter harus mengacu kepada harga pertama.
Dua kali—6 Juni dan 20 Agustus lalu—saya minta pengembalian kelebihan uang kepada Citicon sebagai pihak pemasaran JaCC, tapi tak ada kejelasan hingga sekarang. Mereka malah menyalahkan saya karena meneken surat pindah dengan menambah uang. Padahal, saya melakukan itu karena dipaksa.
Apakah ini cara Citicon mendapat untung? Bagi saya ini sebuah penipuan karena jika saya batalkan pembelian, uang hanya kembali setengahnya. Saya mengimbau agar calon pembeli lain berhati-hati dan jangan tergiur nama besar Jakarta Realty.
MERCI R. ROSMARITTA Pulogadung, Jakarta Timur
Cara Berpikir Fauzi Bowo
DALAM wawancara dengan Tempo, pada edisi 22–28 Oktober 2007, Gubernur Jakarta Fauzi Bowo memberi harapan warga Ibu Kota. Mungkin dia gubernur pertama yang pola berpikirnya berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Sebuah awal baik untuk memulai tindakan baik. Tapi berat.
Bukan rahasia jika birokrat kita masih asing dengan meritokrasi. Yang ada hanya ”asal bapak senang” sehingga layanan publik terkesampingkan, yang ada layanan atasan. Fauzi harus memberdayakan sumber daya manusia Jakarta yang melimpah dibanding daerah lain. Jika tak mampu, Jakarta akan sama dengan negara ini yang tak bisa memanfaatkan sumber dayanya.
DR HADI SATYAGRAHA Petamburan, Jakarta Pusat
Mempertanyakan Singapore Airlines
PADA 19 Oktober 2007 saya membawa delegasi Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia pulang dari Phu My Hung International Exhibition di Ho Chi Minh, Vietnam. Seorang kolega, Tony Wismantoro, menggunakan tiket elektronik 6182110522190 pukul 17.15 tujuan Jakarta.
Sedangkan saya berangkat naik Garuda pukul 13.40. Saya coba menawar berangkat lebih awal untuk kolega saya itu. Kebetulan di bandara Tan Son Nhat ada penerbangan SQ pukul 11.50. Setelah menerima tiket dan paspor, petugas check in menanyakan nomor kartu kredit sesuai yang tertera di tiket elektronik itu. Aneh, bukankah nama di tiket bisa dicocokkan dengan di paspor?
Saya menelepon ke sekretaris yang mengurus soal tiket lalu saya serahkan kepada petugas. Dia menolak karena yang dia maksudkan adalah kartunya agar bisa langsung digesek. Celaka dua belas! Ini mustahil karena kartu ada di Jakarta. Petugas menawarkan solusi dengan membeli tiket baru seharga US$ 440 (padahal harga tiket pp cuma US$ 592). Kami menurut karena tak ada jalan lain.
Saya berang dengan layanan SQ yang katanya berkelas internasional itu. Staf SQ Jakarta tak menyampaikan syarat apa pun jika pembayaran memakai kartu kredit saat konfirmasi sebelum berangkat ke Vietnam dari Jakarta. Sungguh memalukan.
DRS GODMAN AMBARITA MSI Direktur Eksekutif Perpamsi
Jalan Gereja St. Anna
JIKA kemarau, Jalan Laut Arafuru di depan gereja St. Anna menebar debu karena aspalnya bocel-bocel dan berlubang. Kini saat musim hujan, jalan itu berkubang air cokelat, becek, dan licin. Padahal jalan ini ramai mobil mewah karena di sekitarnya bertebaran perumahan-perumahan elite. Apalagi saat upacara misa berjalan.
Siapa yang bertanggung jawab memperbaikinya? Soalnya Jalan Buluh Perindu di depan Rumah Sakit Duren Sawit yang menjadi terusannya sudah dicor hingga Jalan Kolonel Sugiono untuk menghindari banjir. Kenapa perbaikan setengah-setengah? Jika Jalan Arufuru tidak segera diperbaiki, kemungkinan jalan ini tenggelam bila ada hujan lebat.
Y.B. HIDAYAT Duren Sawit, Jakarta Timur
Bangga Menjadi Orang Indonesia
RAKYAT Indonesia tengah terbuai euforia demokrasi Barat yang mengagung-agungkan liberalisme, materialisme, dan kapitalisme. Tak ayal, bila visi dan konsepsi kebangsaan Indonesia berdasarkan Pancasila mulai ditinggalkan. Bangsa Indonesia sesungguhnya punya sumber daya manusia luar biasa apabila dipoles.
Terbukti banyak anak Indonesia berhasil mengalahkan anak-anak dari negara-negara maju pada Olimpiade Fisika, Matematika, ataupun Biologi tingkat dunia. Malaysia itu dapat perunggu saja setengah mati. Padahal, dia bilang Indonesia itu bodoh (Indon). Bangsa-bangsa lain sudah banyak memuji Indonesia sebagai model negara demokrasi yang mengalami transisi paling mulus. Karena itu, kita harus menghilangkan sikap sinis terhadap prestasi yang sudah diraih.
JENIFER WOWORUNTU Lenteng Agung, Jakarta Selatan
Awasi Rel Kereta
AKHIR-akhir ini kasus pencurian penyangga rel kereta api kian meningkat, bahkan ada yang menggergaji rel kereta api hingga enam meter. Banyaknya kecelakaan kereta api tentu tidak lepas dari pencurian. Ini karena pengamanan lemah akibat kurangnya petugas malam hari.
Pencurian rel harus menjadi perhatian serius semua pihak. Masyarakat sekitar lintasan rel kereta sebaiknya ikut mengawasi dan menjaga agar rel kereta api aman. Pencurinya harus dihukum berat karena mengancam nyawa banyak orang.
PRIBADI SANTOSA Ciomas, Bogor
Narkoba Merusak Bangsa
TERBONGKARNYA pabrik sabu-sabu di Batam dengan omzet Rp 454 miliar membuktikan ancaman narkoba bagi generasi muda amat dekat dan serius. Indonesia mungkin sudah menjadi bagian jaringan internasional narkotika.
Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus bekerja sama dengan jaringan penanggulangan narkotika internasional di beberapa negara seperti Drug Enforcement Administration (DEA) Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat.
DWI LESTARI Perum Telaga Kahuripan, Bogor
Demokrasi Kita
INDONESIA mendapat The Democracy Medal Award yang akan diserahkan dalam konferensi International Association of Political Consultants di Bali, 12-14 November 2007. Penghargaan ini membuktikan demokrasi tumbuh di Indonesia dan masyarakat dunia mengakuinya.
Untuk itu kita harus bergandeng tangan mempertahankan demokrasi ini dengan kontrol pada elite politik yang mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebab, demokrasi adalah kedaulatan rakyat, bukan kedok nafsu kekuasaan segelintir orang di balik partai.
DONO SADONO Kemang, Jakarta Selatan
Jangan Benturkan Tua-Muda
SEMUA kalangan harus memperhatikan wacana tampilnya kepemimpinan kaum muda tidak disertai stigmatisasi negatif kepemimpinan kalangan ”tua”. Bagaimanapun, seluruh potensi bangsa hendaknya tetap bahu-membahu membangun bangsa tanpa pengkotak-kotakan generasi. Bangsa ini maju dan berjaya jika seluruh generasinya bersama membangun bangsa dan negara. Jangan benturkan kualitas antargenerasi, termasuk kualitas kepemimpinan. Saya yakin seluruh generasi warga bangsa tetap memiliki idealisme membangun bangsa.
ANDI BASSO Jalan Pahlawan, Makassar
Netralitas TNI
KONTROVERSI seputar penggunaan hak pilih TNI dalam pemilu 2009 terjawab sudah: TNI memutuskan tidak menggunakan hak pilih. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil survei internal TNI.
TNI khawatir, pemakaian hak pilih akan merusak kesatuan, kekompakan, dan solidaritas TNI. Sikap ini diikuti juga oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri).
Komitmen dan keseriusan TNI tidak berpolitik praktis patut kita dukung. Ini langkah maju bagi netralitas dan profesionalisme TNI. TNI harus berdiri di atas semua golongan politik, bukan tepercik oleh warna-warna politik yang dapat membuat TNI menderita disfungsi konstitusional sebagai alat negara.
FERDIANSYAH PUTRA Depok Jawa Barat
Perampasan Tanah di Dumai
JALAN Kelakap Tujuh, Dumai, Riau akan dilebarkan karena menghubungkan pusat kota dan terminal, juga jalur menuju Medan. Lurah Ratu Sima sudah mengatakan bahwa warga tak akan mendapat ganti rugi. Warga diharapkan menyerahkan tanah mereka secara sukarela.
Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana pemerintah merampas tanah warganya sendiri? Benarkah tidak ada uang ganti rugi untuk proyek publik seperti ini? Kini warga merasa cemas karena sudah diteror preman mengatasnamakan organisasi pemuda. Penggalian juga sudah dilakukan di sana-sini. Wartawan harus menyingkap ke mana larinya uang ganti rugi itu.
Nama dan alamat ada di redaksi.
Pemilu 2009 Rawan Korupsi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru telah mempresentasikan rencana anggaran Pemilu 2009 sebesar Rp 48 triliun. Jumlah ini jauh di atas subsidi pertanian yang cuma Rp 10 triliun per tahun atau setara dengan APBD provinsi Jawa Timur selama 10 tahun.
Besarnya anggaran ini amat tidak masuk akal. Ada beberapa poin anggaran KPU yang terkesan di-mark-up dan boros. Selain itu, poin anggaran untuk struktur gaji anggota KPU dengan unit pelaksana teknis pemilu di tingkat bawah juga amat timpang. Gaji anggota KPU diperkirakan Rp 30 juta per bulan, sedangkan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) cuma Rp 500 ribu. Karena itu kita harus mengawasi pengeluaran anggaran KPU yang rawan dikorupsi seperti periode lalu.
ZAENAL MUTTAQIEN Undaan, Kudus
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo