Ditolak Masuk Indonesia

BEGITU turun dari pesawat di Halim Perdanakusuma, 2 Agustus, Prof. Ben Anderson oleh petugas imigrasi dipersilakan terbang lagi meninggalkan Indonesia. Asisten Direktur Proyek Indonesia Modern pada Cornell University, Amerika Serikat itu rupanya masih tak disukai penguasa di sini. Menurut Kepala Humas Imigrasi Subagio. profesor yang juga menjadiAsisten Ahli Studi Pemerintahan Asia di Cornell University itu terlalu banyak mengecam pemerintah Indonesia, terutama dalan soal Timor Timur. Tapi, menurut Pangkopkamtib/Wapangab Laksamana Sudomo --sebagaimana dikutip Sinar Harapan -- sudah tak ada persoalan lagi mengenai penyusun buku Java in A Time of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946 dan Mythology and Tolerance of the Javanese itu. Dikatakannya, Juni lalu, ketika Sudomo bersama Dubes RI di AS, Ashari berada di Mexico City, ia sudah menelepon Indonesia mengenai permintaan visa Anderson, yang akan mengikuti suatu seminar sastra dan bahasa di sini, 19-22 Agustus. Ass. I Intel Hankam Benny Murdani katanya, waktu itu telah memberikan clearance. Karena itulah Anderson lantas memperoleh visa. Bahwa setiba di sini ia tiba-tiba dilarang masuk, itu karena "ternyata dia secara apriori terus saja menjelek-jelekkan Indonesia," ujar seorang perwira tinggi kepada TEMPO. Hal itu menyebabkan Anderson lebih layak dianggap politikus dan bukan ilmuwan, kata sumber TEMPO itu. "Kita sebetulnya telah mau bersikap terbuka," katanya lagi. "Lihat saja, Ruth McVey atau George McT. Kahin boleh masuh Indonesia. Mereka juga pernah mengkritik pemerintah Indonesia. Tapi pandangan mereka obyektif." Benedict R.O.G. Anderson bersama Ruth McVey termasuk di antara sekelompok sarJana yang menyusun suatu makalah yang belakangan terkenal sebagai Cornell Paper. Analisa tentang peristiwa G30S/PKI itu menyimpulkan: G30S adalah "persoalan intern AD" dan "PKI tidak terlibat." Menurut tulisan berjudul A Preliminary Analys of the September Movement itu, "pada saat-saat terakhir ada yang memancing PKI terseret." Kesimpulan itu sangat menjengkelkan pemerintah Indonesia. Tapi yang lebih menggusarkan pemerintah lagi ialah, ternyata Ben Anderson selama ini kukuh mempertahanhan analisa tersebut. Ditambah dengan kecaman-kecamannya yang keras mengenai Timor Timur di berbagai forum, maka penguasa tak ragu-ragu lagi bertindak. Menurut sumber TEMPO tadi, penolakan masuknya Anderson itu juga dimaksud untuk menhindari kemungkinan komentar bahwa pemerintah beraninya hanya pada orang Indonesia saja. Artinya, kalau orang Indonesia yang mengkritik, ditindak, sedang kalau orang asing tidak diapa-apakan.