Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI jagat politik Indonesia saat ini, Hatta Rajasa termasuk salah satu figur terkemuka. Sebulan lalu dalam kongres di Batam, Kepulauan Riau, dia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dia memegang peran kunci pula di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Kedekatan Hatta dengan Presiden Yudhoyono tak bisa ditutupi. Dalam pemilihan presiden lalu, misalnya, dia menjadi ketua tim kampanye SBY-Boediono. Ketika Presiden Yudhoyono menyusun kabinet dari kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Hatta dan Sudi Silalahi tampak selalu mendampingi. ”Kalau dibilang saya punya keistimewaan dibanding menteri lain, tidak juga,” Hatta membantah soal kedekatan itu.
Semua prestasi politik itu ditempuhnya dalam waktu singkat. Hatta meninggalkan bisnis kontraktor perminyakan dan terjun ke dunia politik pada 1999, di masa awal reformasi. Dia kemudian menjabat berbagai posisi penting di Partai Amanat Nasional. Hanya dua tahun di DPR, Hatta kemudian bergabung dalam Kabinet Gotong-Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri. Presiden berganti dan kabinet dibongkar-pasang, tapi Hatta masih tetap bertahan.
Sabtu dua pekan lalu, di rumah dinasnya yang asri dan ditemani mantan anggota DPR Rizal Djalil, Hatta menerima Nugroho Dewanto, Sapto Pradityo, dan Irfan Budiman dari Tempo. Dengan lugas dia berbicara tentang program 100 hari kabinet, Panitia Khusus Bank Century, kedekatannya dengan Presiden Yudhoyono, sampai urusan Partai Amanat Nasional.
Dalam nada masygul dia menyampaikan kegundahan ketika berita tentang National Summit alias Pertemuan Nasional untuk membicarakan program pembangunan pemerintah akhir Oktober tahun lalu tertutup berita tentang kasus Cicak dan Buaya. “Tapi itu justeru menunjukkan pemerintah tak ada kaitannya dengan kasus itu,” ujarnya. Dia juga menjawab tudingan seperti dilontarkan George Junus Aditjondro dalam buku Gurita Cikeas. Berikut petikannya:
Sepanjang 100 hari pertama, Kabinet Indonesia Bersatu II seperti lebih disibukkan urusan kasus cicak-buaya dan Bank Century. Komentar Anda?
Program 100 hari pertama jangan dibayangkan seperti meluncurkan roket. Orang menunggu, hari kesepuluh…, lima…, tiga…, dua..., satu..., dan go…. Program 100 hari pertama merupakan bagian dari program lima tahun yang dikerjakan pemerintah. Ada lebih dari 100 kebijakan yang mengganggu pelaksanaan pembangunan sudah kami selesaikan lewat program quick win, debottlenecking, dan landasan strategis untuk melaju ke depan.
Apa contohnya?
Program quick win, misalnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Riau ingin membangun pembangkit listrik, tapi tak kunjung terlaksana. Padahal mereka punya kemampuan pembiayaan dan sumber bahan baku. Saya undang perbankan, PLN, dan gubernur, duduk bersama. Saya minta, percepat! Sebab semuanya memungkinkan. Contoh lain, pembuatan paspor untuk TKI, kenapa harus bayar? Padahal mereka sering berutang hanya demi membuat paspor. Jadi biaya itu harus dihilangkan.
Bagaimana pelaksanaan debottlenecking?
Program ini untuk menghilangkan sumbatan. Misalnya, investor hendak membangun jalan tol tapi tak bisa membebaskan tanah atau prosesnya berlarut-larut. Kami perbaiki semua peraturannya mulai peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri. Yang ketiga, fondasi strategis untuk melaju dalam lima tahun ke depan. Misalnya program public-private partnership, dulu peraturannya mengatakan perusahaan tak boleh menjual sahamnya sebelum proyeknya tuntas. Dengan cara itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan pembiayaan? Sekarang aturan itu diperbaiki. Sebelum jalan tol atau proyek jadi, investor baru boleh masuk.
Apakah kasus cicak-buaya dan Bank Century tidak mengganggu kabinet?
Kasus cicak-buaya sudah selesai. Saya berharap kasus Century ini cepat diselesaikan. Jangan malah jadi sinetron baru di televisi. Harus diselesaikan sesuai dengan kaidah hukum. Yang bersalah silakan dihukum. Tapi jangan salahkan kebijakan. Saya berprinsip, kebijakan itu dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Saya meyakini Sri Mulyani dan Boediono memiliki integritas.
Bagaimana kalau mereka terbukti melakukan pelanggaran pidana?
Mereka baru bisa dihukum bila ada bukti melakukan pelanggaran pidana.
Mengapa mereka berdua seperti dibiarkan tanpa dukungan?
Tidak ada pembiaran. Itu persepsi publik. Semua menteri solid dan kompak. Tak akan ada lagi yang mau mengambil kebijakan jika mereka disalahkan. Coba bayangkan, jika sekarang terjadi krisis ekonomi dan tidak ada yang berani mengambil kebijakan.
Pemerintah sudah didukung koalisi Partai Demokrat dengan beberapa partai lain. Kenapa di Panitia Khusus Century seolah-olah tak ada koalisi?
Kami tak bisa mengatur secara individu ketika rapat Panitia Khusus ditayangkan di televisi. Ada magnet tersendiri bagi mereka untuk menampilkan diri. Tapi kami yakin kasus Bank Century akan cepat selesai.
Jadi Panitia Khusus hanya panggung sandiwara?
Nanti mereka marah kalau dibilang seperti itu. Tapi, sekali partai mengambil keputusan, semua harus ikut. Sekali berkoalisi, kita harus konsisten berkoalisi. Jangan ambivalen.
Sebagai bekas ketua tim kampanye SBY-Boediono, Anda tidak ikut ”menertibkan” anggota partai koalisi di Panitia Khusus?
Jangan disebut menertibkan. Yang pasti saya selalu berkomunikasi dengan pimpinan partai lainnya. Sebagai pimpinan partai, kami harus sadar kapan saatnya berhenti jika proses itu membahayakan negara.
Bagaimana dengan keinginan Panitia Khusus memanggil Presiden?
Tak ada relevansinya pemanggilan Presiden dalam kasus Century. Kami terang menolak usul itu. Presiden memang penanggung jawab keuangan negara. Tapi, kalau ada salah satu satuan kerja atau pimpinan proyek yang bersalah, masak presiden yang harus bertanggung jawab.
Benarkah ada kesepakatan Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengganti Menteri Keuangan?
Saya tahu benar itu tidak betul.
Memang ada pertemuan antara Presiden SBY dan Aburizal?
Ada banyak pertemuan. Tapi tak pernah membahas soal itu.
Sebagai menteri senior yang dekat dengan Presiden, ada yang mengatakan bahwa Anda adalah The Real Vice President....
Sebutan itu tak boleh dikembangkan dan tak boleh terjadi. Pak Boediono tetap wakil presiden, saya hanya menteri koordinator, walaupun memang banyak sekali tugas dan tanggung jawab seorang menteri koordinator.
Dari mana asal mula kedekatan Anda dengan Presiden Yudhoyono?
Semua menteri dekat dengan Presiden. Tapi, karena kedudukan saya sebagai Menteri-Sekretaris Negara dan jabatan ini melekat dengan Presiden, frekuensi hubungan saya dengan Presiden sangat tinggi. Jadi publik melihat seolah-olah saya paling dekat dengan Presiden. Kalau dibilang saya punya keistimewaan dibanding menteri lain, tidak juga. Presiden percaya kepada semua menterinya.
Kabarnya, karena Anda punya banyak bahan guyonan?
Tidak. Masak kedekatan dengan Presiden hanya karena joke. Nanti ada menteri yang selalu diajak Presiden karena spesialis dagelan....
Atau karena Anda sering bermain golf dengan Presiden?
Tidak juga. Yang main golf dengan Presiden kan banyak.
Bagaimana keterkaitan Anda dengan Powertel seperti yang ditulis George Junus Aditjondro?
Saya sudah minta Menteri Perhubungan Fredy Numberi menjelaskan masalahnya, dan sudah dijelaskan. Yang pertama, tak pernah ada kredit dari Cina untuk membangun jalur kereta. Kedua, tak pernah Powertel mendapat pekerjaan di Departemen Perhubungan, apalagi untuk pengadaan kereta listrik. Jadi apa hubungannya dengan saya? Lha wong, Powertel itu di Departemen Perhubungan terdaftar saja tidak. Jadi tulisan itu seribu persen fitnah.
Menurut Anda, buku George Junus itu penting atau tidak untuk ditanggapi?
Menurut saya, silakan orang membuat buku. Tak perlu dilarang. Tapi yang pertama, harus ada pertanggungjawaban moralnya. Kedua, harus bertanggung jawab atas kebenarannya. Kalau memang isinya salah, ya, harus mau mengakui. Repot kalau setiap kali orang salah harus dilaporkan ke polisi. Tapi, kalau ada yang memfitnah, kita tetap berhak membela diri, termasuk dengan melapor ke polisi.
Partai Amanat Nasional mengaku reformis, tapi mengapa kongres di Batam memilih Anda secara aklamasi, tidak melalui pemungutan suara?
Pemilihan lewat jalur musyawarah bukan berarti tidak demokratis. Walaupun saya sebenarnya lebih senang prosesnya sampai selesai, yakni hingga pemungutan suara.
Apa yang sesungguhnya terjadi?
Dari 33 pemimpin wilayah PAN, 29 menyatakan dukungan kepada saya, dua pemimpin menyampaikan dukungan kepada saya dan Dradjad, dua lagi tak menyampaikan dukungan. Kenapa kemudian aklamasi? Karena pada malam sebelum pemungutan suara, saya diundang Pak Amien dan beliau menyampaikan berita bahwa Dradjad hendak mengundurkan diri dari pencalonan.
Apa jawaban Anda?
Saya selalu menghormati pilihan orang, walaupun dalam setiap perjalanan ke daerah, saya selalu mengatakan aklamasi bukan pilihan saya. Saya tak bisa menahan orang yang hendak mengundurkan diri. Tapi Dradjad mengundurkan diri dan menyampaikan dukungan kepada saya. Ya, berarti tak ada pilihan lain. Voting tak bisa dilanjutkan. Tak ada tekanan dari siapa pun.
Juga tidak ada tekanan dari Amien Rais?
Tidak sama sekali. Saya tahu persis bagaimana prosesnya.
Apakah penempatan Dradjad sebagai wakil ketua umum merupakan kompromi atau ada tujuan lain? Bukankah Dradjad sering berseberangan dengan Anda?
Saya sudah berdialog dengan Dradjad. Kami boleh berdebat apa pun, tapi sekali partai sudah memutuskan, kami harus tunduk pada keputusan partai. Kongres partai sudah memutuskan bergabung dengan koalisi yang mendukung pemerintah saat ini. Tidak berarti PAN kehilangan sikap kritis. Kalau koalisi diibaratkan sahabat, tentu kami harus mengingatkan kalau ada yang kurang baik. Soal posisi Dradjad, tidak ada satu pun orang setelah kompetisi selesai, masih berkompetisi. Selesai berkompetisi, tuntas, semua masuk ke partai. Tapi, walaupun semua masuk sebuah kapal besar, kaptennya tetap satu.
PAN terkesan masih bergantung pada Amien Rais....
Beliau tidak lagi banyak mencampuri urusan Partai. Sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Pak Amien memberikan nasihat kalau ada penyimpangan, bukan mencampuri. Dia sekarang lebih banyak memberikan dorongan ke anak-anak muda di partai. Beliau lebih banyak mendengarkan masukan. Jadi tidak seperti orang yang hendak menggenggam partai.
PAN menargetkan perolehan suara double digit dalam Pemilu 2014. Bagaimana mencapainya?
Dengan kerja keras, perolehan suara PAN semoga bisa menembus belasan hingga dua puluh persen. PAN merupakan partai tengah yang inklusif dan tidak meninggalkan massa tradisionalnya, sambil terus mengembangkan basis massa baru.
Pada saat mencalonkan diri sebagai ketua umum, apakah Anda minta restu ke Presiden?
Kalau minta restu dalam arti karena Presiden melarang anggota kabinetnya menjadi tokoh politik, saya kira tidak. Harus dibedakan antara saya sebagai menteri yang membantu presiden dan tunduk pada aturan kenegaraan dan saya sebagai anggota partai yang tunduk pada aturan partai. Beda sama sekali.
M. Hatta Rajasa
Tempat dan Tanggal Lahir Palembang, 18 Desember 1953
Pendidikan
Pekerjaan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
