Pemerintah Tak Melarang Vaksin Mandiri

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terus mengawasi penyaluran bantuan sosial Covid-19. Mulai tahun ini, semua bansos untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi diberikan dalam bentuk uang tunai. Belajar dari kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, tidak ada lagi bansos yang disalurkan dalam bentuk bahan pangan. Muhadjir mengatakan bansos tunai lebih aman dari para pemburu rente, walaupun memiliki kelemahan dalam pengawasan penggunaannya. Selain urusan bansos, Muhadjir terlibat dalam menggodok skema vaksinasi. Menurut dia, pemerintah tidak melarang masyarakat mencari vaksin berbayar yang dianggap lebih cocok, meskipun vaksinasi Covid-19 telah digratiskan. Muhadjir menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mempercepat tahap mengeluarkan emergency use authorization tanpa memangkas prosedur.

9 Januari 2021 | 00.00 WIB

material-symbols:fullscreenPerbesar

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa, 15 Desember 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi sepanjang 2021 disalurkan dalam bentuk uang tunai.
Pemerintah menyalurkan dana bansos sebesar Rp 85,82 triliun lewat program keluarga harapan, kartu sembako, dan bantuan sosial tunai untuk 38,8 juta orang.
Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mencari vaksin berbayar.

KASUS dugaan korupsi yang menjerat bekas Menteri Sosial, Juliari Batubara, membuat pemerintah mengubah skema penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah tidak lagi memberikan bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan. “Semua dalam bentuk uang dan disalurkan ke seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam wawancara khusus dengan Tempo, Selasa, 15 Desember 2020.

Pemerintah mulai menyalurkan bansos untuk 38,8 juta penerima pada Senin, 4 Januari lalu. Total dana yang disiapkan pemerintah untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan sosial tunai sepanjang 2021 mencapai Rp 85,82 triliun. Muhadjir, 64 tahun, menuturkan skema bantuan langsung tunai dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan oleh para pemburu rente. Namun, menurut dia, bantuan dalam bentuk uang tunai kerap dibelanjakan untuk selain bahan pokok dan kebutuhan anak sekolah, seperti rokok, minuman beralkohol, dan pulsa telepon seluler.

Selain ikut menangani penyaluran bansos, Muhadjir terlibat dalam penggodokan skema vaksinasi. Muhadjir, yang menjabat Wakil Ketua III Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), adalah salah seorang menteri yang semula mengusulkan adanya vaksin mandiri alias berbayar. Menurut dia, pengadaan vaksin, seperti halnya tes usap, tidak bisa sepenuhnya dikontrol pemerintah. “Karena itu, pihak swasta kemudian membuka (layanan) dan bersaing, termasuk harganya, berusaha meyakinkan mana yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Muhadjir menerima wartawan Tempo, Stefanus Pramono, Mahardika Satria Hadi, dan Linda Trianita di kantornya. Didampingi beberapa deputi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menceritakan persoalan seputar bansos Covid-19, tarik ulur vaksinasi, hingga tanggapan atas perkara dugaan rasuah yang menyeret Juliari Batubara. Wawancara dilengkapi dengan perbincangan melalui pesan WhatsApp pada Jumat, 8 Januari lalu.