Zulkifli Hasan: Prabowo Akan Menerapkan Birokrasi Mirip Orde Baru

Jadi apa alasan sebenarnya di balik peraturan ekspor pasir laut?

Saya melanjutkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan teknis mengenai perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada. Aturan mengenai sedimentasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga ada. Karena semua sudah selesai, masak, saya melanggar? Saya bagian dari pemerintahan dan posisi saya tidak lebih tinggi dari Presiden.

Salah satu syarat membuka ekspor adalah terpenuhinya kebutuhan domestik. Memang sudah terpenuhi?

Persyaratan ekspor memang harus dipenuhi, tapi pemenuhan syarat-syarat itu bukan di saya. Ada syarat lain, seperti analisis mengenai dampak lingkungan, benar atau enggak yang diambil hasil sedimentasi, dan tempat mengambilnya di mana. Setelah semua lengkap, baru ke saya. Saya enggak bisa menghambat ekspor jika semuanya sudah lengkap.

Seberapa besar permintaan pasir laut Indonesia dari negara lain?

Saya enggak mengerti ada yang beli atau enggak. Itu bukan urusan kementerian saya. Saya memang Menteri Perdagangan, tapi tidak mengurusi perdagangan pasir, melainkan barang.

Permintaan dari Singapura sangat besar dan Anda baru berkunjung ke sana. Membicarakan pasir laut juga?

Saya ke Singapura untuk berobat, bukan berkomunikasi soal pasir laut. Enggak ngerti saya.

Bisnis pasir laut duitnya besar. Karena itu, pernah terjadi pengiriman ilegal....

Ini bukan urusan dan inisiatif saya. Saya tidak mengikuti. Yang penting, kalau syaratnya sudah lengkap, saya sebagai bagian dari pemerintah harus mengikuti kebijakan yang dibuat.

Kami mendengar cerita bahwa peraturan ekspor cepat dikeluarkan karena ada desakan pengusaha....

Cepat bagaimana? Proses ini berjalan dua tahun. Saya kira ini kebijakan yang paling lama keluar. Peraturan Menteri Perdagangan saja kan bisa gonta-ganti setiap bulan.

Benarkah sudah ada puluhan pengusaha yang mendaftar menjadi eksportir?

Pasti banyak. Kan, mendaftarnya ke sana.

Jadi, dalam urusan ekspor pasir laut, siapa yang paling berwenang mengeluarkan persetujuan?

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda kedudukannya karena tak semua urusan ekspor dan impor ada di saya. Saya hanya mengurusi barang itu keluar atau tidak. Ada pihak lain yang menentukan barang ini bisa keluar atau tidak.

Di mana peran Kementerian Perdagangan?

Saya mengatur lalu lintasnya saja. Implementasi ini sudah masuk sistem Indonesia National Single Window. Jika syarat ekspor sudah terpenuhi semua, ya saya mesti membuka. Otomatis oke.

Bagaimana dengan pengawasannya?

Itu bukan bidang saya karena ada surveyor. Ibarat hendak menggelar konser, ada bermacam-macam permohonan izin, seperti dari kepolisian dan Kementerian Pariwisata. Jika semuanya sudah oke, syaratnya lengkap, dan masuk ke sistem, kami harus memberi izin.

Anda menjadi tukang stempel saja?

Jika semuanya benar, saya tak bisa bilang enggak. Itu semua ada prosedurnya.

Mengapa kebijakan ini baru dieksekusi menjelang pemerintahan Jokowi berakhir?

Ini konsekuensi karena kebijakannya dirumuskan sejak dua tahun lalu. Pembahasan kebijakan ekspor ini juga dilakukan sebelum saya menjadi menteri. Jika mau diramaikan, seharusnya sejak inisiatif ini pertama kali muncul.

Apa perintah Jokowi?

Saya enggak pernah mengadakan rapat dengan Presiden Jokowi mengenai ini karena sudah lama ada kebijakannya. Waktu itu saya belum menjadi Menteri Perdagangan. Saya mengadakan rapat bersama menteri koordinator, tapi dengan Presiden sudah selesai dan sudah jadi peraturannya. 

Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto belakangan menyarankan kebijakan ini ditunda. Apa respons Anda?

Ya, enggak apa-apa. Ditunda atau tidak, terserah orangnya. Saya hanya pintu terakhir, bukan orang yang menentukan.

Kebijakan Anda dalam melarang impor juga kontroversial. Aturannya berubah-ubah dalam waktu singkat. Apa yang terjadi?

Saya pernah berceramah di tempat Pak Prabowo. Saya bilang kita bisa menjadi negara maju kalau bisa bekerja dalam satu tim. Jika ada satu saja yang bunuh diri, ya bubar.

Anda ingin mengatakan ada kementerian yang tak kompak dalam mengatasi masalah impor?

Jika ada satu kementerian saja yang kebijakannya melenceng, situasinya akan sama dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Benarkah tak ada kajian yang komprehensif sebelum perumusan aturan itu?

Ketika kebijakan itu dibuat, aturan pendukung atau pertimbangan teknisnya tak ada. Dari pengalaman saya, keputusan menteri bisa batal di level eselon II. Padahal Presiden dan menteri sudah setuju. Rapatnya ruwet. Karena itu, saya bilang kita harus punya semangat yang sama.

Zulkifli Hasan

Tempat dan tanggal lahir:

• Lampung, 17 Mei 1962

Pendidikan:

• Sarjana ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta
• Magister manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta

Jabatan publik:

• Menteri Perdagangan (2022-2024)
• Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (2019-2022)
• Ketua MPR (2014-2019)
• Menteri Kehutanan (2009-2014)

Laporan harta kekayaan:

• Rp 32,61 miliar

Selain masalah aturan, apa penyebab penumpukan kontainer di pelabuhan kita?

Pelabuhan untuk ekspor dan impor hanya Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya sudah kelebihan beban. Antrean kontainer bisa sampai setahun jika setiap kargo diperiksa satu demi satu. Karena sudah kelebihan beban, ya sudah akhirnya dikeluarkan saja kontainer itu.

Bukankah dwelling time di pelabuhan makin membaik?

Yang terjadi adalah ada barang legal, tapi masuk ke sini secara ilegal. Contohnya, ada barang yang jumlahnya tercatat 1 juta unit di dokumen perizinan, tapi yang masuk 5 juta. Jika hendak diperiksa satu per satu bisa saja, tapi pasti antreannya bakal panjang. Kami punya target dwelling time 2,90 hari.

Anda membentuk gugus tugas untuk mengawasi barang impor ilegal. Apa hasilnya?

Modus impor makin berkembang. Salah satunya muatan kargo tak sesuai dengan daftar atau jumlahnya berbeda. Jalurnya resmi, tapi sulit memeriksanya. Ada pula yang menyewa gudang, lalu menjual barangnya langsung di marketplace. Orang asing menjadi bandar dengan beroperasi di pusat grosir, seperti Mangga Dua dan Tanah Abang.

Jadi tak ada artinya membentuk gugus tugas?

Tim satuan tugas itu memang tak menyelesaikan masalah. Namun itu pilihannya.

Soal kabinet Prabowo, Anda sudah diajak berbicara?

Ya, kalau bertemu sering. Saya terakhir bertemu sebelum ke Singapura untuk berobat. Saya sedang mengajukan proposal kepada Pak Prabowo.

Apa itu?

Rakyat harus diberdayakan jika ingin pertumbuhan ekonomi 7 persen. Kami melihat keunggulan komparatif Indonesia dibanding negara lain, yakni komoditas seperti cengkih, kopi, lada, dan cokelat. Dulu itu yang membuat Belanda datang ke sini. Kami bikin kluster yang belum tertata.

Bagaimana respons Prabowo?

Pak Prabowo senang dan menerima paper saya itu. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan membantu penanaman tanaman pangan. Mereka jangan terus memberikan subsidi untuk orang kaya, melainkan membantu riset agar komoditas seperti cengkih, cokelat, dan kopi menjadi unggul.

Proposal Anda itu bagian dari negosiasi jatah menteri?

Itu kewenangan Pak Prabowo, ha-ha-ha....

Kabarnya para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju hampir pasti menjadi menteri koordinator....

Menteri koordinator apa? Enggak ngerti saya.

Apa benar Kementerian Perdagangan tetap akan menjadi jatah PAN?

Tahu aja, nih, ha-ha-ha....

Kami mendengar perebutan kursi menteri cukup sengit setelah partai baru bergabung. Bagaimana sebetulnya situasi di koalisi?

Pak Prabowo ingin sekali kita bersatu. Jadi saya tak berkeberatan bila Partai Keadilan Sejahtera atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergabung.

Seberapa besar peluang PDI Perjuangan masuk koalisi?

Pada kesempatan pertama setelah kami memenangi Pemilihan Umum 2024, saya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak Bahlil Lahadalia berkumpul. Saya ditanya siapa yang perlu diajak bergabung. Saya menjawab yang pertama PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga teman dan buat apa bermusuhan lama-lama.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau barang impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 6 Agustus 2024/Tempo/Tony Hartawan

Siapa juru lobinya?

Saya bertemu dengan petinggi PDI Perjuangan dan menyampaikan kepada mereka bahwa 20 tahun lagi Indonesia menjadi negara maju. Ayo, bareng-bareng. Kalau mau bertempur, lima tahun lagi bisa. Saya setuju semangat Pak Prabowo bahwa kita maju dulu. Ribut-ributnya nanti saja.

PDI Perjuangan akan bergabung sebelum pelantikan?

Saya belum tahu. Namun saya berharap kita bersatu. Jika sampai 2045 kita berada dalam keadaan sekarang dan tak berhasil maju, kita akan begini terus. Saya kira kita semua senang melihat para pemimpin akur. Pak Prabowo sudah bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau Mbak Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, bisa datang dan bertemu dengan Pak Prabowo, itu bagus juga. Kepentingan partai memang penting, tapi sekarang kepentingan Indonesia dulu, lah.

Apakah mengajak semua partai itu menjadi alasan menambah jumlah kementerian sesuai dengan kemauan presiden?

Setiap presiden memang punya gaya birokrasi berbeda. Saya pernah ikut dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak Jokowi. Menurut saya, Pak Prabowo akan menerapkan manajemen birokrasi yang mirip Orde Baru.

Apa maksudnya birokrasi yang mirip Orde Baru?

Fungsional dan bisa tertib. Menteri koordinator bertanggung jawab penuh mengkoordinasikan bidangnya. Keputusan diambil menteri koordinator. Jadinya berjenjang. Rapat terbatas dan sidang kabinet tinggal berisi paparan.