Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
ANGGOTA Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, Adnan Buyung Nasution, awalnya menolak terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur pengisian pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini akhirnya bersedia masuk dalam tim yang menyeleksi pimpinan sementara KPK. ”Dengan adanya tim ini, keinginan, harapan, dan kritik saya terpenuhi,” ujar Buyung kepada Rini Kustiani dari Tempo, yang mewawancarainya Kamis pekan lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo