17 Provinsi Bahas Bantuan Dana bagi Lombok

Perbesar

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi gempa.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, mengatakan sudah ada 17 provinsi yang mulai membahas anggaran bantuan bagi penanganan korban gempa Lombok. "Dana tersebut rencananya akan ditransfer dari daerah ke rekening kas umum Pemerintah Provinsi NTB," kata Hadi, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pembahasan anggaran tersebut adalah respons atas surat permintaan bantuan yang dilayangkan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada pemerintah daerah untuk membantu korban gempa. Permintaan itu dituangkan dalam surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Hadi menuturkan, awal-nya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah pusat dan seluruh provinsi pada 6 Agustus lalu. Dalam suratnya, Majdi meminta bantuan dana.

Setelah surat itu, pemerintah provinsi banyak yang meminta masukan Kementerian Dalam Negeri mengenai payung hukum pemberian bantuan dana untuk provinsi lain. Buntutnya, Kementerian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 977 pada 20 Agustus lalu mengenai rincian payung hukum, serta meminta pemerintah daerah membantu Lombok.

Dalam surat yang diteken Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu, bantuan dana untuk Lombok dapat dianggarkan daerah lewat dana APBD dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau menggeser pengeluaran di pos belanja tidak terduga pada APBD tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sragen diketahui telah menyalurkan dana bantuan untuk korban gempa Lombok senilai Rp1 miliar. "Anggaran tersebut diambil dari dana tak terduga Kabupaten Sragen," kata Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, kemarin.

Adapun Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan akan menyiapkan material untuk pemba-ngunan kembali Lombok. "Saya telah membawa perwakilan dari Semen Indonesia, distributor baja, besi, serta batu bata di Jawa Timur dalam pembahasan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata dia.

Kepada Tempo, Gubernur Majdi mengatakan daerahnya memang membutuhkan banyak kucuran dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascalindu. Bantuan logistik yang ada saat ini, kata dia, bersifat jangka pendek, sedangkan dana tunai dibutuhkan untuk pemulihan jangka panjang. "Kami tidak memaksa. Bantuan dari pemerintah pusat juga sa-ngat optimal," kata dia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan bantuan dari pusat dan daerah lain sangat diperlukan. Soalnya, kerugian akibat gempa Lombok diperkirakan mencapai Rp 8 triliun, sedangkan dana anggaran daerah hanya ada Rp 5 triliun. INDRI MAULIDAR | RYAN DWIKIE | ANTARA | EFRI R.