Adu Bukti, Tanding Saksi

Komisi Pemilihan Umum

-1 saksi ahli

Jokowi-Ma’ruf

-2 saksi fakta

-2 saksi ahli

Prabowo-Sandi

-14 saksi fakta

-2 saksi ahli

Tudingan Vs Bantahan

1. Penyalahgunaan anggaran negara dan program pemerintah.

Bantahan:

Program pemerintah didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disepakati bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalil:

- Kucuran dana kelurahan sekitar Rp 3 triliun mulai Januari 2019.

- Penyetaraan gaji perangkat desa dengan gaji pokok pegawai negara golongan II-A, Maret 2019.

Alat bukti:

- Kliping media massa

2. Aparat sipil negara, polisi, dan intelijen tak netral.

Bantahan:

- Akun @Opposite6890 merupakan akun pseudonim yang tak jelas pemiliknya dan kontennya mengandung kabar bohong.

- Kepala Kepolisian RI beberapa kali menerbitkan telegram yang berisi perintah kepada kepolisian untuk bertindak netral.

Dalil:

- Presiden inkumben didukung polisi dan intelijen.

Alat bukti:

- Akun Twitter @Opposite6890 yang mengungkap dugaan polisi memakai aplikasi Sambhar dan membentuk tim pendengung atau buzzer.

3. Penyalahgunaan birokrasi dan perusahaan negara.

Bantahan:

- DPR bisa memanggil pejabat BUMN dan menteri yang ditengarai menyelewengkan dana untuk pemenangan inkumben.

Dalil:

- Inkumben menggerakkan birokrasi dan badan usaha milik negara

Alat bukti:

- Aparat desa meneriakkan yel-yel Joko Widodo menang pemilu dalam acara di Pemalang, Jawa Tengah.

4. Pembatasan kebebasan pers.

Bantahan:

- Pemerintah tak pernah mengeluarkan larangan program Indonesia Lawyer Club .

- Situs jurdil2019.org diblokir karena pemiliknya menyalahgunakan izin.

- Kepemilikan media tak ada hubungannya dengan politikus di kubu 01.

Dalil:

- Pemerintah membungkam media yang kritis dan menjadikan media yang dikuasai pengusung inkumben sebagai alat propaganda.

Alat bukti:

- Satu media tak meliput reuni Persaudaraan Alumni 212 di lapangan Monumen Nasional.

- Pembatasan program ILC di TVOne.

- Situs jurdil2019.org diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. Penegakan hukum diskriminatif.

Bantahan:

- Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menindak dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pejabat negara dan kepala daerah, baik yang terafiliasi dengan kubu 01 maupun 02.

Dalil:

- Penegak hukum melakukan tebang pilih atas kasus yang melibatkan kubu 01 dan 02.

Alat bukti:

- Bawaslu memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena berpose dua jari dalam acara Partai Gerindra.

Tuntutan Prabowo-Sandi

1. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menyatakan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu presiden tak sah.

2. MK diminta menyatakan Jokowi-Ma’ruf melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

3. Membatalkan Jokowi-Ma’ruf sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden.

4. Menetapkan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.

5. Meminta MK memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang di beberapa provinsi

Otak-atik 22 Juta Suara

Kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta Mahkamah Konstitusi memenangkan pasangan itu. Mereka mengklaim kehilangan 22 juta suara yang berujung kekalahan.

Hasil Resmi Pemilu (154.257.601 suara sah)

01. Jokowi-Ma’ruf: 55,5% (85.607.362)

02. Prabowo-Sandi: 44,5% (68.650.239)

Hasil Pemilu Versi Prabowo-Sandi (132.223.408 suara sah)

01. Jokowi-Ma’ruf: 48% (63.573.169)

02. Prabowo-Sandi: 52% (68.650.239)

Selisih 22.034.193 suara

Yusril Ihza Mahendra. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Saksi ahli Prabowo-Sandi, Jaswar Koto, mengklaim ada 27 juta pemilih siluman dari populasi 110 juta orang. Angka itu didapat dari audit forensik.

- Jaswar juga mengatakan hasil audit sebelumnya menunjukkan 22 juta ghost voter dari populasi 89 juta orang.

- Menurut Jaswar, selisih penghitungan versi KPU dan Prabowo-Sandi terjadi karena ada pola kesalahan input. Dari 63 tempat pencoblosan yang diteliti, Jokowi-Ma’ruf kelebihan 1.300 suara, sedangkan Prabowo-Sandi dirugikan 3.000 suara.

Pengacara KPU, Ali Nurdin:

- Saksi ahli tak bisa memastikan bahwa 22 juta pemilih siluman semuanya memilih Jokowi-Ma’ruf.

Ketua tim hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra:

- Menuding bahwa klaim kemenangan Prabowo-Sandi ditentukan oleh penghitungan seorang ahli, Jaswar Koto.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Andre Rosiade:

- Angka itu adalah hasil perhitungan akhir dari formulir C1 yang dimiliki BPN Prabowo-Sandi.

Juru bicara MK, Fajar Laksono:

Ada dua pemahaman soal kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu. Pertama, terkait dengan apa yang sudah diputuskan KPU, terutama angka-angka hasil rekapitulasi suara. Kedua, MK bisa memutuskan dengan melihat proses pemilu.

“Soal keputusannya seperti apa, itu tergantung sikap majelis hakim.”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

- Pasal 475 ayat 1

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU.”

- Pasal 475 ayat 2

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.”

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK

- Pasal 10 ayat 1 huruf d

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

- Pasal 75

“Dalam permohonan yang diajukan, pemo­hon wajib menguraikan dengan jelas ten­­tang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.”

Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Pasal 5

Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu yang mempengaruhi:

a. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhak mengikuti putaran kedua pemilu presiden dan wakil presiden.

b. Terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden.

- Pasal 8 ayat 1 huruf b butir ke-4

Pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

NASKAH: RAYMUNDUS RIKANG

SUMBER: MAHKAMAH KONSTITUSI, TEMPO.CO, WAWANCARA