Aksi sang ketua

SEAKAN sudah rutin, perkara penggantian KTP Kotamadya Banjarmasin kembali dihebohkan. Tempo hari, sewaktu Riduan Iman duduk sebagai Walikota. Kali ini, di zaman Walikota Siddik Susanto. Dimulai oleh Anang Adenansi anggota DPRD Kalsel. Ia menampik rencana penggantian KTP yang cuma berharga Rp 150, terima jadi itu. Padahal menurut yang berwenang di Balaikota Banjarmasin, itu cukup ringan sebab "tak sampai selembar harga karcis bioskop". Itu pun untuk waktu 3 tahun Namun Anang tetap menampiknya. "Keberatan saya, bukan karena harganya yang Rp 150. Saya tahu, itu relatif murah", tukas Anang yang merencanakan 15 Mei kemarin mengirim delegasi besar (tapi akhirnya gagal), yang disebutnya "Aksi Anang dan kawan-kawan". "Tapi biaya tambahan lebih separoh harga kontrak saya nilai kurang wajar. Semacam pemerasan kepada rakyat", oceh Anang di depan pers. Menurut kontrak, harganya Rp 96,38. Tambahannya buat rupa-rupa dana. Ia juga menilai, "tambahan harga itu mencerminkan kurangnya dedikasi aparat terhadap rakyat". Tapi Anang, yang barangkali merasa aksinya semacam bentuk dedikasi, menolak memikul segala jabatannya, selagi ia melakukan aksinya itu. Aksi yang direncanakannya itu terdiri dari 300 orang, mewakili segala unsur masyarakat, termasuk mahasiswa. Tapi unsur yang terakhir itu, 8 Mei, artinya 3 hari setelah Anang ngoceh, ditampik pula oleh Hamidhan. dan Syamsul Mu'arif, masing-masing Ketua DM Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN Antasari. "Kami tak bertanggung jawab terhadap pengatasnamaan 'unsur mahasiswa' dalam rencana aksi tersebut", bunyi pernyataan sikap 2 DM tadi yang mendahului Anang datang menghadap Walikota dan PimpinAn DPRD Kodya Banjarmasin dengan 20 mahasiswa. Toh hajat Anang tak kesampaian. Meski pada 15 Mei, dengan berjaket loreng Angkatan '66 (bernama Hasanuddin Madjedi) mencoba mendatangi DPRD Banjarmasin. Sebab sebelumnya bagi Dandim 1007 Banjarmasin, Letkol Ibrahim Saleh, "apa pun namanya, tidak bisa diartikan lain, kecuali suatu demonstrasi". Kegiatan seperti itu, kata Ibrahim Saleh, "tetap dilarang berdasarkan keputusan Kopkamtib tahun 1972". Sedang Danres 1301, yang oleh Anang dimintai izinnya dan disanggupi menjaga ketertiban, dengan surat nomor B/738/PKN/254/V/76, menolak permohonan izin Anang. Dan Anang, 12 Mei menghadap Danres yang baru beberapa hari dilantik, buat menyatakan, "mentaati keputusan". Apakah aksi Anang buat cari popularitas, begitu orang bertanya. "Popularitas saya sudah lebih dari cukup untuk takaran Kalsel" ukas Anang. Hebat nian 'tokoh' yang suka merangkap banyak jabatan ketua ini (ia juga ketua PWI Cabang Banjarmasin dan Dewan Kesenian Daerah Kalsel serta KNPI Kalsel).Cari popularitas takaran nasional?