Ancaman Kedua Setelah Tersangka

LOKET pendaftaran calon peserta demonstrasi sempat dibuka di halaman rumah Suwardi di Kelurahan Nologaten, Ponorogo, Jawa Timur, pada Senin pekan lalu. Spanduk bertulisan "Tempat Pendaftaran Aksi Bela Islam III ke Jakarta: Disediakan 100 Bus Berangkat dari Ponorogo" menjadi latar belakang meja pendaftaran. Suwardi mengatakan inisiatif membuka pendaftaran itu datang dari umat Islam yang berhimpun dalam Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB) Ponorogo.

Menurut pedagang palawija berusia 47 tahun ini, semula mereka yang mendaftar akan menjadi peserta demonstrasi ke Jakarta, yang rencananya berlangsung pada Jumat, 25 November. Demonstrasi ini mereka sebut "Aksi Bela Islam III" menyusul demonstrasi besar-besaran pada Jumat, 4 November lalu. Demonstrasi ini memprotes pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, pada 27 September lalu di Kepulauan Seribu tentang Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51.

Sebagian umat Islam menuding Basuki menista Islam. Sebelumnya, demonstrasi dengan tuntutan yang sama terjadi di Jakarta pada Jumat, 14 Oktober lalu. Seperti di Jakarta, pada Jumat itu juga berlangsung demonstrasi menuntut Basuki di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ponorogo di dekat alun-alun kabupaten tersebut. Demonstrasi ini diikuti oleh setidaknya 5.000 orang. "Kami terpanggil membela agama," kata Suwardi.

Ia mengatakan tak terlalu sulit menggalang duit untuk mengongkosi sekitar 5.000 orang yang akan berangkat ke Jakarta. Menurut dia, dalam perhitungan sederhana, dengan memungut Rp 50 ribu per orang, akan terkumpul Rp 250 juta. Apalagi jumlah orang Islam di Ponorogo sekitar satu juta. "Uang kotak amal pengajian keliling sudah cukup, bahkan lebih," kata Suwardi.

Sehari setelah membuka pendaftaran calon demonstran, Suwardi dipanggil ke kantor Kepolisian Resor Ponorogo. Kepala Polres Ajun Komisaris Besar Harun Yuni Aprin meminta demonstrasi cukup dilakukan di Ponorogo. Menurut Harun, keberangkatan massa dalam jumlah besar ke Jakarta bisa menimbulkan masalah. "Kami bersepakat kegiatan cukup di Ponorogo," kata Harun. Suwardi setuju dengan Harun. Sebagai gantinya, pada 25 November ini, sejumlah kelompok umat Islam Ponorogo meresmikan kepengurusan FKUIB.

Rencana demonstrasi besar di Jakarta pada 25 November muncul setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan perwakilan demonstran yang berhimpun dalam Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Bachtiar Nasir, di Istana Kepresidenan pada Jumat, 4 November lalu. Ketika itu, Kalla menyatakan polisi perlu waktu dua pekan, yang artinya jatuh pada Jumat, 18 November, untuk memutuskan laporan perkara penistaan yang ditudingkan ke Basuki. Pembina GNPF-MUI, Rizieq Shihab, dalam orasi demonstrasi seusai pertemuan tersebut, berjanji mendatangkan massa lebih besar sepekan setelah itu jika pengusutan kasus Basuki jalan di tempat.

Ancaman mengulang unjuk rasa juga terdengar dalam pertemuan konsolidasi seusai demonstrasi di Pagaruyung Ballroom, lantai tiga Hotel Balairung, Jalan Matraman Raya 19, Jakarta Timur, pada Rabu dua pekan lalu. Rapat yang berlangsung sejak bakda asar hingga waktu isya sekitar pukul 19.00 ini dihadiri seratus orang, di antaranya Rizieq Shihab, Bachtiar Nasir, Ratna Sarumpaet, dan sejumlah pensiunan jenderal. "Pertemuan itu terbuka, tak ada yang ditutup-tutupi," kata Rizieq.

Seorang pejabat yang mengetahui laporan intelijen soal rapat itu mengatakan pertemuan membahas upaya GNPF-MUI memberi tekanan agar Basuki segera dihukum. Laporan itu sangat detail, berisi daftar nama sejumlah tokoh yang hadir, jam tokoh memberikan pernyataan, dan substansi pernyataan dari tiap orang yang berbicara dalam forum. Ada yang menyatakan, jika Basuki tak jadi tersangka, mereka akan mengerahkan massa lima kali lebih besar dibandingkan dengan demonstrasi 4 November lalu.

Muaranya, jika Basuki tak jadi tersangka, demonstrasi bisa mengarah pada aksi menurunkan Joko Widodo dari kursi presiden. Namun Rizieq membantah pertemuan tersebut targetnya menggulingkan pemerintah. Menurut dia, gerakan mereka bertujuan membela Al-Quran, menegakkan hukum, dan menyelamatkan Republik Indonesia. "Gerakan kami jangan digoreng-goreng sebagai gerakan politik atau subversif," ujarnya.

Kamis petang pekan lalu, Rizieq dan sejumlah pemimpin kelompok umat Islam lain mendatangi gedung parlemen. Mereka ditemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin dan empat pemimpin lain, di antaranya Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Rizieq mendesak DPR memanggil Presiden Joko Widodo berkaitan dengan sikapnya yang tak menemui demonstran, dan terjadinya rusuh. "Gunakan hak angket, hak bertanya, hak interpelasi, atau apa pun namanya," kata Rizieq. Menanggapi Rizieq, Ade Komarudin berjanji menyampaikannya kepada para anggota Dewan. "Akan kami bawa aspirasi ini ke pimpinan fraksi dan ke rapat pengganti Badan Musyawarah," katanya.

Sejumlah organisasi Islam telah menyatakan demonstrasi 25 November batal. Pembatalan itu mereka sampaikan dalam konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis pekan lalu. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Muhammad Siddik mengajak umat Islam menghindari ikut rencana demonstrasi itu. "Kami ajak masyarakat memantau proses hukum Basuki," ucap Siddik.

Berbeda dengan Dewan Dakwah, GPNF-MUI menyatakan demonstrasi yang semula akan berlangsung pada 25 November mundur sepekan menjadi 2 Desember. Juru bicara Munarman menyatakan demonstrasi ini merupakan salah satu reaksi tak puas atas penetapan status tersangka Basuki. Menurut dia, Basuki semestinya langsung ditahan. Aksi ini, kata dia, akan diisi salat Jumat. Posisi imam dan khatib di Bundaran Hotel Indonesia. "Massa ada di Jalan Sudirman dan M.H. Thamrin," ujar Munarman di Arrahman Quranic Learning Center, Tebet Utara, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu.

Rizieq menyatakan aksi ini akan diikuti 67 organisasi kemasyarakatan. "Kami menyerukan pemilik gedung (sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin) memberi dukungan," ucapnya. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mensinyalir ada yang menumpang demonstrasi untuk kegiatan tak konstitusional. "Kami mengajak masyarakat cinta damai, jangan terprovokasi," kata Tito.

Sunudyantoro, Ahmad Faiz, Rezki Alvionitasari, Arkhelaus W. (Jakarta), Nofika Dian Nugroho (Ponorogo)