Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Blusukan Mencari Ulama

Presiden Joko Widodo berupaya mendekati ulama untuk mencegah unjuk rasa susulan. Dinilai terlambat membangun konsolidasi.

21 November 2016 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

MUHAMMAD Romahurmuziy tengah berada di business lounge Singapore Airlines, Terminal 2F Bandar Udara Soekarno-Hatta, ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno meneleponnya, Sabtu tiga pekan lalu. Ketua Partai Persatuan Pembangunan itu tengah menunggu pesawat untuk bertolak ke Amerika Serikat. Romy—begitu Romahurmuziy biasa disapa—hendak memenuhi undangan lembaga pemilihan umum Amerika untuk memantau pemilihan presiden.

Malam itu, Romy akan berangkat bersama tiga elite partai pendukung pemerintah tersebut. Mereka adalah Ketua Bidang Politik dan Luar Negeri Syaifullah Tamliha, Wakil Ketua Umum Reni Marlinawati, dan Wakil Sekretaris Jenderal Dony Ahmad Munir. Setelah menerima panggilan telepon Pratikno, Romy menceritakan isi pembicaraan kepada tiga koleganya itu. Menurut Syaifullah, Pratikno menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar partai menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang mengundang para ulama. "Rapatnya diminta tanggal 13 November," ujarnya Selasa pekan lalu.

Menurut Syaifullah, dalam pembicaraan dengan Romy, Pratikno mengatakan Presiden sengaja meminta dibuatkan acara agar dapat bersilaturahmi langsung dengan ulama serta pengurus PPP. Pratikno juga menyampaikan, Presiden meminta PPP dalam acara itu memberi wejangan kepada semua kader agar tidak terpancing seruan aksi lanjutan demonstrasi 4 November lalu. "Jadi cukup dikawal saja proses hukum yang berlaku," ujar Syaifullah.

Presiden juga ingin menggunakan momentum rapimnas untuk menjernihkan komunikasi dengan kader PPP yang ikut dalam Aksi Bela Islam II. "Pak Jokowi ingin berkomunikasi untuk meredam ulama PPP yang memang sudah mengeras," kata Syaifullah.

Dihadiri ratusan ribu orang dari organisasi kemasyarakatan Islam dan perseorangan, unjuk rasa Jumat tiga pekan lalu itu menuntut pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Demonstrasi damai itu berujung rusuh, setelah mayoritas pengunjuk rasa meninggalkan Istana. Tidak mau hal itu terulang, Presiden berjanji menuntaskan perkara Basuki dalam dua pekan. Rabu pekan lalu, Markas Besar Kepolisian RI menetapkan Basuki sebagai tersangka.

Tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, Pratikno juga menelepon Romy berulang kali ketika rombongan tengah transit di Bandara Frankfurt, Jerman. Menurut Romy kepada Syaifullah, Pratikno hanya ingin menyampaikan pesan Presiden, yang meminta acara itu digelar. Pratikno ingin pula memastikan wejangan agar kalangan akar rumput partai tenang bakal disampaikan Romy dalam pidato di rapimnas tersebut. Pada akhirnya, rapimnas pun terselenggara juga sesuai dengan pesan Jokowi.

Dalam sambutan saat rapimnas itu, Presiden mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki. Ia berharap bangsa Indonesia tidak terpecah hanya karena perbedaan politik. "Jangan sampai kita menjadi terpecah belah. Kebersamaan kita sebagai bangsa menjadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang sudah diproses dalam wilayah hukum itu," ujarnya.

Romy membantah kabar bahwa rapimnas digelar atas permintaan Istana. Ia menegaskan, acara itu bertujuan menyerukan kepada kader agar tidak menghabiskan energi pada satu perkara. "Presiden memang sudah lama berencana hadir," katanya. Ditemui pada Kamis pekan lalu di Istana Negara, Pratikno tidak bersedia menjawab soal komunikasinya dengan Romy. Ia hanya melambaikan tangan dan bergegas pergi.

Permintaan menggelar rapimnas juga disampaikan Presiden kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kali ini Jokowi yang menyampaikan langsung. Menurut seorang politikus PAN, permintaan Jokowi itu disampaikan saat Zulkifli bertandang ke Istana sehari setelah aksi 4 November. Dalam pertemuan tersebut, Presiden berharap bisa bersilaturahmi dengan pengurus partai yang bergabung dengan pemerintah pada September tahun lalu itu.

Pertemuan Jokowi dan Zulkifli ini dibenarkan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Tapi ia membantah kabar bahwa Presiden meminta kepada Zulkifli agar PAN menggelar rapimnas. Menurut Eddy, acara itu sudah lama direncanakan dan bertujuan menyiapkan kader menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun depan. "Jadi tidak ada rapimnas digelar atas kehendak satu pihak," katanya.

Rapimnas PAN ini berlangsung pada Ahad pekan lalu. Sekitar 2.000 kader, yang terdiri atas pengurus tingkat pusat dan daerah, serta ulama dan tokoh PAN hadir dalam acara tersebut. Seorang petinggi PAN mengakui sebagian besar faksi yang berada di partainya memang ikut dalam Aksi Bela Islam II pada 4 November lalu. Kepada peserta rapimnas, Presiden juga menegaskan tidak akan melindungi Basuki dan mengintervensi proses hukum. Jokowi juga meminta semua kader PAN menahan diri. "Saya cukup heran mengapa kasus Basuki yang notabene urusan DKI harus menyeret Presiden," katanya.

Upaya Jokowi membangun solidaritas politik untuk meredam unjuk rasa susulan dilakukan juga dengan mengundang Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Kamis pekan lalu. Pada hari yang sama, Jokowi mengundang pula Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. "Saya tidak akan malu-malu mengatakan saya terus-menerus berusaha mengurangi ketegangan," ujarnya.

* * *

Presiden tak hanya berkeliling ke partai politik untuk meredam unjuk rasa susulan. Sejak 7 hingga 10 November, Jokowi rajin menemui sejumlah tokoh ormas Islam. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendapat giliran pertama. Dalam pertemuan di kantor PBNU itu, para pengurus menyampaikan keluh-kesah kepada Jokowi tentang aksi demo 4 November.

Dalam pertemuan itu, Ketua PBNU Said Aqil Siroj mengkritik komunikasi Presiden dengan ormas Islam. Said mengatakan Presiden mengakui komunikasi belum terjalin dengan baik. "Saya kritik, Pak Presiden kalau berkomunikasi dengan ulama jangan saat situasi genting saja," katanya. Presiden pun menerima kritik itu.

Keesokan harinya, Jokowi mengunjungi Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Lagi-lagi Presiden menjamin tidak akan mencampuri proses hukum Basuki. Setelah itu, Presiden mengundang perwakilan ormas Islam ke Istana. Ormas yang diundang antara lain Muslimat NU, Syarikat Islam, Majelis Rasulullah, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Ikatan Dai Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

Setidaknya 78 kiai dan ulama pemimpin pondok pesantren dari Banten dan Jawa Barat mendapat giliran selanjutnya. Mereka diundang ngobrol sambil lesehan di Istana Negara. Kepala Pondok Pesantren At-Tarbiyah, Karawang, Ahmad Ruhiyat, yang ikut pertemuan, menilai Presiden terlambat membangun konsolidasi dengan kalangan akar rumput.

Hampir bersamaan dengan safari ke partai politik dan ormas Islam, Presiden Jokowi juga menyambangi sejumlah kesatuan di Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI. "Saya datang ke markas-markas TNI dan Polri untuk memberikan rasa tenteram bagi masyarakat. Pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara. Negara aman, sangat aman," katanya.

Ananda Teresia, Raymundus Rikang, Istman M.P.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus