Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian mencatat secara konsisten Indeks Ketahanan Pangan DKI Jakarta 2017-2021 berpredikat sangat tahan. Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemprov DKI selalu berupaya mempertahankan ketahanan pangan di Ibu Kota.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami bekerja untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga di berbagai sektor, mulai dari pangan, kesehatan, hunian, hingga hak warga dalam mendapatkan pendidikan secara merata,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jakarta mempertahankan ketahanan pangan warganya melalui penyediaan subsidi pangan yang semakin meningkat dan penerima manfaat yang juga semakin luas.
Subsidi pangan diberikan untuk 4.610.623 orang selama lima tahun, yaitu pada 2017-2021 dengan anggaran Rp 1,1 triliun.
Subsidi yang diberikan seperti daging, telur ayam, ikan, beras, dan susu dengan sasaran warga tidak mampu yang tergabung dalam Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, penyandang disabilitas, penghuni rusun, lansia, Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), guru/tenaga honorer hingga kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Program pangan murah tersebut diadakan setiap bulan. “Adanya program pangan bersubsidi ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup,” ujarnya.
Selain itu, ujar dia, telah terbangun 35 gerai Jakmart, 55 mini DC (Distribution Channel), serta empat Jakgrosir di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu dan 307 pusat distribusi pangan murah.
“Peremajaan fisik atau revitalisasi yang telah selesai pada enam pasar tradisional di Jakarta dan 10 pasar yang masih dalam proses revitalisasi,” katanya.
Revitalisasi dilakukan untuk menyediakan fisik pasar yang lebih baik dan diharapkan punya dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan dan transaksi perekonomian di Jakarta.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta turut melakukan kolaborasi antardaerah di bidang pertanian untuk memastikan ketersediaan beras bagi kebutuhan warga Jakarta.
Kerja sama penyediaan beras dilakukan dengan 40 daerah di Indonesia, di antaranya Pemkab Ngawi, Pemkab Sumedang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Blitar, dan berbagai daerah lainnya, serta lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, dan BUMD.
Anies Baswedan mengatakan kerja sama untuk ketahanan pangan tersebut juga dalam rangka pengembangan potensi daerah, percepatan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19. "Serta terjalin hubungan timbal balik positif antarwilayah untuk menyejahterakan warga,” ucap Anies.