Arisan Perusahaan Seolah-olah

HARLY Tambunan tidak menyangka kesediaannya meminjamkan alamat kantor untuk orang lain berbuntut masalah. Pengusaha ini mengaku awalnya dihubungi kerabatnya, lalu dia dihubungkan dengan seseorang yang ingin meminjam alamat perusahaannya pada awal tahun lalu. "Nama orang itu Yunus Marpaung, yang mengaku akan ikut tender di DKI Jakarta," katanya kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Harly menyatakan tak berkeberatan memenuhi permintaan itu. Ia memberikan alamat kantornya di Blok J Nomor 1, Ruko Taman Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nama perusahaan yang dipakai CV Sinar Bunbunan. "Saya hanya berkomunikasi lewat telepon dan tidak pernah bertemu dengan Yunus," ujarnya.

Pinjam-meminjam alamat perusahaan bukan hal baru bagi Harly. Ia biasa melakukannya ketika puluhan tahun menjadi makelar proyek di DKI Jakarta. Kini ia lebih banyak ikut lelang pengadaan di perusahaan negara. Menurut dia, alamat perusahaannya diperlukan agar peserta lelang seperti perusahaan besar. Alamat kantor juga diperlukan ketika pengecekan peserta tender oleh panitia pengadaan.

Menurut Harly, Yunus mendadak muncul pada pertengahan 2014. Ia membawa beberapa orang yang ditempatkan di kantornya. Papan nama CV Sinar Bunbunan dipasang. Setelah itu, beberapa kali pegawai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bolak-balik datang mengecek "kantor seolah-olah" itu.

Harly awalnya tidak tahu lelang yang akan diikuti perusahaan Yunus. Ia mengatakan hanya tahu Yunus memiliki kantor di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di sana, ada gedung tua yang terkenal sebagai penyedia jasa perusahaan kotak pos. "Sudah terkenal menyediakan perusahaan kop surat," kata seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pernyataan keras Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tentang anggaran siluman memberikan konfirmasi soal proyek Yunus. Harly baru tahu CV Sinar Bunbunan memenangi paket pengadaan alat penyimpan daya listrik atau UPS. Gubernur menuding ada penggelembungan harga barang. Proses tender juga tidak dilakukan dengan benar.

Yunus menghilang sejak Ahok membawa perkara ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Harly mengaku tidak bisa berkomunikasi meski sudah mendatangi kantornya di Kebon Sirih. Setelah kasusnya diambil Kepolisian Daerah Metro Jaya, kata dia, datang surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014. Puluhan kepala sekolah yang memperoleh pembagian juga telah dimintai keterangan.

Yunus memang memiliki peran penting dalam proyek pengadaan UPS. Seorang pengusaha yang mengetahui proses pengadaan mengatakan Yunus adalah koordinator peserta tender. "Dia yang mengumpulkan beberapa perusahaan tidak jelas untuk mengikuti lelang UPS tahun 2014," ujarnya.

Alamat kantor Yunus adalah sebuah gedung tua di Jalan Kebon Sirih, sekitar 50 meter dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Gedung ini dipakai sebagai alamat kantor sekitar 40 perusahaan seolah-olah. Kantornya menempati kaveling 16, yang terletak di sayap barat bangunan. Tidak ada papan nama penanda perusahaan.

Salah seorang karyawan Yunus menuturkan bosnya sudah jarang ke kantor setelah kasus UPS dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, perusahaannya kini menyiapkan pelbagai macam dokumen dari puluhan perusahaan yang dulu dipakai ikut lelang. Ditanyai soal itu pada Rabu pekan lalu, Yunus menolak memberi komentar. Katanya, "Maaf, kerabat ada yang meninggal. Saya sedang berduka."

Sebagai koordinator perusahaan peserta lelang, Yunus menjadi incaran polisi. Sebab, menurut Harly Tambunan, koordinator biasanya mengutip fee sekitar dua persen dari nilai proyek. Tugas seorang koordinator perusahaan tidak sekadar menyiapkan dokumen dan mendaftarkan lelang, tapi juga harus memastikan hasil lelang terbagi dengan rata ke peserta tender. Harly berani memastikan sebagian besar lelang di DKI Jakarta sudah dibagi rata.

Seorang pengusaha yang kerap ikut tender di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan pengaturan proyek Anggaran 2014 tidak hanya dilakukan dalam proyek UPS. "Ada pengadaan scanner dan printer 3D," katanya. Modus yang digunakan serupa dengan pengadaan UPS, yakni tiap paket sudah ditentukan pemenangnya. Satu peserta yang dipastikan menang akan didampingi perusahaan "figuran".

Ia memberi contoh pengadaan alat pemindai dan printer 3D di SMA Negeri 95 Jakarta Barat. Di paket ini, PT Panan Citra Mulia terpilih sebagai pemenang tender dengan nilai Rp 5,744 miliar. Perusahaan itu juga ikut di pengadaan alat yang sama untuk SMK Negeri 9 Jakarta Barat. Di sekolah itu, PT Panan Citra sengaja mengalah dengan memasang harga tinggi, yaitu Rp 5,828 miliar.

Tempo mendatangi alamat perusahaan itu di kawasan Ruko Mal Klender, Jakarta Timur, Jumat pekan lalu. Namun tidak ada tanda-tanda perusahaan tersebut berkantor di sana. Dani Sarwoko, petugas keamanan di sana, mengatakan tidak pernah mendengar nama perusahaan itu.

Pengadaan pemindai dan printer 3D ini juga memunculkan nama Alex Usman. Mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat ini merupakan pejabat pembuat komitmen. Nama Alex sedang menjadi sorotan karena banyak berperan dalam pengadaan UPS di tahun anggaran 2014. Ketika dimintai konfirmasi beberapa waktu lalu, Alex hanya berkata akan menaati proses hukum.

Pengadaan scanner dan printer 3D di tahun 2014 kembali masuk ke anggaran tahun berikutnya. Ahok mengatakan pekerjaan tersebut masuk anggaran siluman karena diselundupkan setelah rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Pada tahun lalu, nilai kontraknya tercantum di atas Rp 5 miliar, sementara sekarang anggaran untuk scanner dan printer 3D turun menjadi Rp 3 miliar.

Anin Ashanto, pengusaha pengadaan alat pendidikan dan komputer, mengatakan sempat mencoba mendaftar lelang pada tahun anggaran 2014. Menurut Anin, saat itu dia sudah diingatkan oleh pengusaha lain bahwa tidak mungkin memenangi lelang yang disebutnya sekadar formalitas ini. Benar saja, baru sampai meja pendaftaran, ia disodori pelbagai syarat yang mustahil dipenuhi dalam waktu cepat. "Masak, untuk mengikuti tender pengadaan scanner harus memiliki sertifikat amdal (analisis mengenai dampak lingkungan)," katanya.

Harly Tambunan mengatakan salah satu cara paling halus untuk menyingkirkan pesaing yang tidak diinginkan adalah memasang banyak syarat. Peminat yang benar-benar ingin mengikuti pengadaan akan mundur dengan sendirinya. "Itu modus lama," ujarnya. Cara lain adalah mengunci spesifikasi pengadaan sehingga tidak bisa semua orang ikut.

Lelang di DKI Jakarta, kata Harly, sudah terkenal kotor. Ia menyebutkan perusahaan pemenang bisa menjadi sapi perah pejabat di Balai Kota dan DPRD. "Saya pernah malam-malam disuruh mengantar uang buat hiburan," ujarnya. Ahok berjanji membenahi sistem lelang di DKI Jakarta. Salah satu caranya adalah mendorong rekanan mulai memanfaatkan e-catalog.

Syailendra Persada, Erwan Hermawan, Raymundus Rikang, Linda Hairani