Aturan Kaku Impor KRL Bekas

Perbesar

Bongkar muat gerbong kereta rel listrik commuter line di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pengamat kereta api menyarankan pemerintah menerapkan kuota impor KRL bekas.
Kementerian Perindustrian meminta PT KCI merencanakan penggantian dengan lebih matang.
Rangkaian kereta asal Jepang cocok dengan jaringan KRL Jabodetabek.

JAKARTA – Sejumlah pengamat mendesak pemerintah bersikap realistis dalam penegakan aturan impor barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB) di sektor perkeretaapian. Ketua Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, mengatakan pembelian rangkaian kereta bekas dari luar negeri masih bisa diakali agar sesuai dengan target pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). "Seluruh produk kereta bekas masih melewati proses rekondisi yang dikerjakan talenta lokal, otomatis ada kandungan TKDN," tuturnya kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Aturan teknis impor BMTB yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2016 sebelumnya mengganjal upaya pengadaan armada KRL Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Jika bisa dibeli, pesanan kereta bekas dari Jepang itu akan menggantikan 29 rangkaian kereta KRL Jabodetabek yang bakal pensiun pada 2023-2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rancangan pengadaan total 348 unit KRL Type E217 untuk periode itu sudah diusulkan KCI kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan sejak September 2022. Namun izin impor tidak bisa terbit karena nihilnya rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian.

Menurut Darmaningtyas, strategi peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor di bidang perkeretaapian belum disesuaikan dengan kapasitas produksi dalam negeri. Dia pun ragu KRL buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sudah sesuai dengan target TKDN. "Justru KRL INKA yang merupakan produk impor dan bisa memicu peningkatan tarif KRL karena nilai investasinya tinggi," ujar dia.

PT KCI sudah menjalin kesepakatan pengadaan 16 rangkaian KRL baru untuk periode 2025-2026 dengan perusahaan manufaktur kereta api pertama di Asia Tenggara itu. Setelah perundingan spesifikasi dan proses pendukung lainnya sejak pertengahan 2022, kedua pihak menyepakati biaya pengadaan KRL baru senilai hampir Rp 4 triliun.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, juga menyarankan agar TKDN kereta api dipenuhi secara bertahap. Alih-alih melarang impor, dia menyebutkan pemerintah bisa menetapkan sistem kuota KRL bekas yang akan dibeli. Kuota tersebut bisa dipangkas dari tahun ke tahun sambil menunggu peningkatan kapasitas INKA. "Seharusnya impor dibolehkan untuk kebutuhan peremajaan jangka pendek. Bisa dibatasi, misalnya, hanya 25 persen dari kebutuhan," kata dia.

Aditya mengimbuhkan, jaringan KRL lokal sudah lama cocok dengan produk buatan Jepang. Pada era 1990-an, pemerintah pernah membeli rangkaian kereta asal Jerman dan Belanda, tapi terbukti sering rusak. Produk dari Negeri Sakura, yaitu KRL Toei seri 6000, pertama kali masuk lewat hibah pemerintah Tokyo pada 2000. Model sepur itu dipensiunkan oleh pemerintah Jepang setelah beroperasi lebih dari 30 tahun. Penggunaan Toei 6000 itu yang kemudian menjadi cikal bakal pengadaan beberapa seri armada bekas pakai berikutnya.

Penumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Manggarai, Jakarta, 13 Mei 2022. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Kementerian Perindustrian Mengkritik Rencana Impor Kereta

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo, menyebutkan impor KRL bekas bisa digantikan dengan produk INKA. Menurut dia, hasil karya produsen kereta pelat merah itu terbukti laku di beberapa negara. “Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp 1,3 triliun,” tuturnya pada Senin lalu.

Dody meminta KCI merencanakan penggantian atau peremajaan rangkaian dengan lebih matang. “Seharusnya sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi,” ujar dia. Penggunaan produk buatan domestik juga dianggap sesuai dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Mohamad Risal Wasal, mengatakan sudah menyetujui spesifikasi pengadaan KRL yang diusulkan KCI. Namun dia menolak menanggapi ihwal penolakan pemberian rekomendasi izin impor oleh Kementerian Perindustrian. “Kami paham penggantian itu diperlukan untuk operasional dua tahun ini, tapi soal pengadaan itu urusan KCI,” ujarnya.

Adapun Sekretaris Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia, Anne Purba, mengklaim TKDN pada total 106 rangkaian KRL Jabodetabek saat ini, baik 96 rangkaian aktif maupun cadangannya, sudah menembus 40 persen. Saat tiba di Indonesia, ia berujar, manajemen KCI telah memodifikasi beberapa komponen kereta eks Jepang agar sesuai dengan kebutuhan penumpang Indonesia. “Bangkunya diganti. Penghangatnya dilepas. Pendinginnya juga disesuaikan dengan kondisi di negara kita,” kata Anne.

YOHANES PASKALIS | ANTARA