Separuh Surga Pajak Indonesia

Perubahan aturan perpajakan menyelip di tengah-tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Menebar banyak keringanan pajak.

10 Oktober 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pemerintah dan DPR melebur RUU omnibus law perpajakan ke RUU Cipta Kerja.
Diusulkan Golkar, pasal-pasal kluster perpajakan baru dibahas beberapa pekan sebelum pengesahan.
Bonus dan keringanan pajak bertebaran demi menarik investasi.

MASUK dua keluar satu. Begitulah akhir cerita Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja serta RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dua rancangan aturan sapu jagat alias omnibus law usulan pemerintah yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat itu digabung dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan Senin, 5 Oktober lalu.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

undang-undang-cipta-kerja

omnibus-law

pajak

direktorat-jenderal-pajak

mafia-pajak

Khairul Anam

Redaktur ekonomi Majalah Tempo. Meliput isu ekonomi dan bisnis sejak 2013. Mengikuti program “Money Trail Training” yang diselenggarakan Finance Uncovered, Free Press Unlimited, Journalismfund.eu di Jakarta pada 2019. Alumni Universitas Negeri Yogyakarta.

Edisi 10 Oktober 2020