Operasi Caesar Omnibus

Berbagai pasal yang menguntungkan pengusaha masuk pada detik-detik akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Partai Golkar menjadi motor berbagai perubahan tersebut. Dinilai cacat formil karena draf final belum ada saat pengesahan.

10 Oktober 2020 | 00.00 WIB

Perbesar

(dari kiri bawah)Menteri Keuangan Sri Mulyani ,Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai perwakilan pemerintah saat menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 Oktober 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Beberapa hari setelah disahkan, RUU Cipta Kerja alias omnibus law masih diperbaiki di Badan Legislasi DPR.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung permintaan pengusaha untuk memotong pesangon.
Golkar juga memasukkan aturan perpajakan yang dinilai menguntungkan pengusaha.

LAMPU ruang Badan Legislasi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, masih bersinar meski bilik-bilik lain di sekelilingnya gulita pada Rabu, 7 Oktober lalu, sekitar pukul delapan malam. Sedikitnya sepuluh orang duduk berpencar di ruangan itu. Tiga monitor jumbo di dinding menampilkan pasal-pasal Undang-Undang Cipta Kerja alias omnibus law yang disahkan dua hari sebelumnya, Senin, 5 Oktober.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

undang-undang-cipta-kerja

omnibus-law

airlangga-hartarto

jokowi

partai-golkar

dpr

Raymundus Rikang

Menjadi jurnalis Tempo sejak April 2014 dan kini sebagai Redaktur Pelaksana Desk Wawancara dan Investigasi. Bagian dari tim penulis artikel “Hanya Api Semata Api” yang meraih penghargaan Adinegoro 2020. Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta bidang kajian media dan jurnalisme. Mengikuti International Visitor Leadership Program (IVLP) "Edward R. Murrow Program for Journalists" dari US Department of State pada 2018 di Amerika Serikat untuk belajar soal demokrasi dan kebebasan informasi.

Edisi 10 Oktober 2020