Silat Terakhir Bosowa-Kalla

RIBUT-RIBUT rencana akuisisi PT Bank Bukopin Tbk oleh grup usaha keuangan terbesar Korea Selatan, Kookmin Bank, menjadi bahasan utama rapat kerja Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Digelar mendadak dan tertutup, Rabu, 17 Juni lalu, rapat itu banjir pertanyaan seputar keputusan OJK menjadikan Kookmin sebagai pemegang saham pengendali baru di Bukopin, yang selama ini dipegang PT Bosowa Corporindo, kelompok usaha milik keluarga Muhammad Aksa Mahmud, ipar mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Kamrussamad salah satu yang melayangkan kritik. Politikus Partai Gerindra ini menilai OJK tidak melindungi kepentingan nasional dengan menyerahkan eks bank umum koperasi tersebut ke tangan asing. “Apakah Kookmin memiliki keberpihakan terhadap small-medium enterprise nanti?” kata Kamrussamad mengulangi pernyataannya dalam rapat tersebut ketika dihubungi Tempo, Jumat, 19 Juni lalu.

Ia membenarkan kabar kedekatannya dengan putra sulung Aksa Mahmud, Erwin Aksa, yang juga Presiden Komisaris Bosowa. Mereka sesama pengusaha yang pernah bergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Tapi Kamrussamad menolak jika kritik yang disampaikannya dalam rapat tertutup, 17 Juni lalu, dianggap hanya untuk membela kepentingan Bosowa. “Kami minta prioritaskan pengalihan kepemilikan Bukopin ke bank negara, seperti BRI. Supaya Bukopin tetap menjadi aset nasional,” ujarnya. “Ini sistem keuangan. Enggak ada gunanya kita bela orang per orang.”

Sebaliknya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, mendukung OJK. Menurut dia, penyelamatan bank sekarat seperti Bukopin, yang sudah kekurangan modal bertahun-tahun dan mengalami penarikan dana simpanan besar-besaran (rush money) beberapa bulan terakhir, cukup mengikuti mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Andreas juga mewanti-wanti agar bank milik negara tidak dibebani tugas menyelamatkan bank bermasalah. “Beban menjaga stabilitas sistem keuangan itu kewenangan KSSK,” tutur Andreas dalam rapat yang sama. Kesimpulan dalam pertemuan tertutup ini akhirnya menampung semua kepentingan. Intinya, penanganan bank bermasalah dilakukan secara profesional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan mengedepankan kepentingan nasional.

Kepastian masuknya Kookmin sebagai pemegang saham pengendali baru Bukopin memang sempat kabur dalam dua pekan terakhir. Di sela-sela itu beredar juga kabar bahwa bank pemerintah akan diberi mandat menyelamatkan Bukopin. Semuanya bercampur dengan video nasabah gagal menarik dana yang viral sejak awal Juni.

Kejelasan baru datang pada Kamis, 11 Juni lalu. OJK mengumumkan Kookmin, pemegang 21,99 persen saham Bukopin, siap menjadi pemegang saham pengendali mayoritas dengan mengambil alih sekurang-kurangnya 51 persen saham. Namun persoalan kembali muncul pada akhir pekan itu juga. Pada Ahad malam, 14 Juni, beredar surat rahasia OJK tertanggal 10 Juni 2020 yang menyatakan Kookmin telah gagal memenuhi tenggat setoran modal ke rekening penampungan (escrow account) di Bukopin.

Ditemui Tempo di kantornya di Menara Karya, Jakarta Selatan, Erwin Aksa berulang kali menyinggung sikap OJK yang berbeda hanya dalam selang waktu sehari tersebut. “Surat-surat OJK ini bertentangan. Surat OJK ini produk hukum bukan, nih?” tutur Erwin, Kamis, 18 Juni lalu.

Lewat siaran pers, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menegaskan surat tertanggal 10 Juni 2020 itu tidak hanya ditujukan kepada Kookmin, tapi juga kepada pemegang saham lain agar melaksanakan komitmen memenuhi kebutuhan likuiditas dan permodalan Bukopin. Jika tidak, pemegang saham tak dapat menghalangi investor baru yang akan memperbaiki kondisi perseroan. “Atas surat yang dimaksud, Kookmin Bank merespons dengan cepat dan menempatkan dana sebesar US$ 200 juta,” ucap Anto. “OJK mendukung Kookmin sebagai investor yang akan menjadi pemegang saham pengendali mayoritas Bukopin.”

•••

HINGGA Kamis pagi, 11 Juni lalu, Bosowa masih berharap bakal mendapat bantuan dari pemerintah untuk menyelamatkan Bukopin. Dengan cara itu, masalah likuiditas tertangani, tapi Bosowa tidak terdilusi.

Di sisi lain, Bosowa punya sederet alasan pentingnya bantuan pemerintah. Selain masih ikut menguasai saham, pemerintah punya simpanan di Bukopin berupa dana milik sejumlah lembaga, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Erwin Aksa mengungkapkan, nilai dana pemerintah itu mencapai Rp 15 triliun.

Sinyal bantuan dari pemerintah bakal datang makin kuat ketika manajemen Bukopin mengumumkan kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam bimbingan teknis dalam treasury management, Ahad, 7 Juni lalu. Selang empat hari kemudian, giliran OJK meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bank dengan aset terbesar milik pemerintah, memberikan technical assistance di Bukopin. Dalam suratnya kepada BRI itu, OJK mengatakan technical assistance bertujuan mengatasi masalah likuiditas dan operasional bank. “Mudah-mudahan dengan adanya BRI bisa menenangkan pasar,” kata Erwin Aksa.

Ditemui terpisah, dua sumber Tempo yang dekat dengan keluarga Aksa Mahmud mengatakan kelompok Bosowa memang mengira adanya permintaan kepada BRI agar memberikan asistensi teknis di Bukopin merupakan sinyal bahwa lobi mereka membuahkan hasil. Sebab, Jusuf Kalla, menurut mereka, sudah turun tangan dengan meminta bantuan pemerintah. Permintaan itu disampaikan langsung ketika ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 3 Juni lalu.

Pada Rabu itu, Kalla memang bertandang ke Istana Negara sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia untuk membicarakan penanganan pandemi Covid-19. Namun, di sela-sela pertemuan, kata dua sumber Tempo tadi, Kalla berbicara kepada Jokowi agar pemerintah menyelamatkan Bukopin.

Presiden Joko Widodo mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Oktober 2019./ TEMPO/Subekti

Kalla, satu dari dua sumber Tempo mengungkapkan, hanya membuka jalan. Setelahnya, giliran Direktur Utama Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, adik Erwin, yang bergerak. “Sadikin sudah bilang Bosowa tidak ada masalah terdilusi oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),” ujarnya. Adapun beralihnya technical assistance dari BNI ke BRI, dia melanjutkan, disebabkan oleh adanya penolakan dari Komisaris Utama BNI Agus Martowardojo.  

Juru bicara Kalla, Hussain Abdullah, belum menjawab permintaan klarifikasi Tempo sejak dihubungi pada Jumat, 19 Juni lalu. Adapun Erwin membantah kabar bahwa kedatangan pamannya pada 3 Juni lalu bertujuan membicarakan penyelamatan Bukopin. “Pak JK—panggilan Jusuf Kalla—datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PMI. Pak JK tidak punya urusan dengan Bukopin,” tutur Erwin, yang juga menampik kabar bahwa adiknya ikut melobi pemerintah. “Kami tidak pernah meminta-minta.”

Namun surat bernomor SKL-119/SKL/CSA-BC/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020 menunjukkan permintaan bantuan kepada pemerintah bukannya tak pernah disampaikan Bosowa. Surat dari manajemen Bosowa kepada Menteri Keuangan, yang ditembuskan ke OJK, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Dewan Komisaris Bukopin, itu terangkum dalam kronologi persoalan Bukopin versi Bosowa yang diberikan Erwin kepada Tempo.

Pada intinya, lewat surat ini Bosowa merasa pesimistis bahwa Kookmin dapat membantu mengatasi masalah likuiditas Bukopin. Mereka memohon bantuan pemerintah agar membantu Bukopin, yang sedang mengalami penarikan dana besar-besaran oleh nasabah.

Dihubungi sejak 19 Juni lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir belum menjawab permintaan klarifikasi seputar permintaan bantuan yang diajukan Bosowa. Namun dua petinggi Kementerian Keuangan memastikan Menteri Sri Mulyani sejak awal tidak pernah menyiapkan opsi penyelamatan Bukopin lewat injeksi modal negara.

Sebagai koordinator KSSK, ujar pejabat tadi, Sri mendorong anggota KSSK, termasuk OJK, menjalankan fungsinya dalam penyelesaian masalah Bukopin. “Kemenkeu juga hanya mengikuti perkembangan sikap Kementerian BUMN untuk aspek korporasi,” ujarnya.

Agus Martowardojo membenarkan informasi bahwa dewan komisaris sempat meminta penjelasan tentang kabar yang menyebut BNI akan menjadi pembeli siaga dalam rencana rights issue Bukopin. “Kami klarifikasi kabar dari pemberitaan saja,” kata Agus saat dihubungi pada 19 Juni lalu.

Namun mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan ini memastikan belum sempat ada forum direksi-komisaris BNI yang membahas persetujuan akuisisi Bukopin. Setahu Agus, BNI hanya memberikan pinjaman likuiditas dengan skema komersial.