Bagaimana Lembaga Swadaya Menangkal Hoaks Vaksin

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Teori konspirasi jadi berita bohong paling banyak disebarkan soal vaksinasi.
Pemerintah dinilai belum punya mekanisme komunikasi sains yang baik.
Kabar kibul masih jadi penghalang cakupan vaksinasi.

HOAKS vaksin menyebar pertengahan tahun ini: sebuah video menayangkan kepingan logam bisa menempel pada lengan orang penerima vaksin Covid-19. Video ini seperti mendukung teori konspirasi yang menyebut vaksin Covid-19 berisi chip mikro yang mengandung magnet. Video lain segera menyusul di media sosial dengan judul “Magnet Challenge” dan “Coin Challenge”.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum video itu sampai ke Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah (Mafindo) sudah bersiap menepisnya, tapi rupanya tidak mudah. “Ternyata ketika sampai ke Indonesia, koin itu jadi tren coin challenge. Setiap orang berusaha membuktikan kandungan mikrocip. Narasi yang kami siapkan tidak mempan,” kata Ketua Komite Penelitian dan Pengembangan Mafindo Santi Indra Astuti, Rabu, 22 Desember lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate di kantornya, gedung Kominfo, Jakarta, 6 Juli 2020/TEMPO/M Taufan Rengganis

Akhirnya salah seorang personel tim membalikkan fakta tersebut lewat tren tandingan, yaitu menempelkan uang kertas pecahan Rp 100 ribu di lengan. “Bagi saya, receh tidak mempan. Di (tubuh) saya hanya mempan pakai uang seratus ribu,” ujar Santi menirukan narasi konten tandingan itu.

Tak berselang lama, konten tersebut ramai ditiru untuk melawan tren coin challenge. Cara tersebut mampu menjadi penangkal berita bohong di tengah sulitnya masyarakat menerima fakta. Teori konspirasi berhasil menjadi salah satu hoaks vaksin yang paling banyak menyebar di masyarakat. Kabar bohong lain adalah tentang kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI), dari rasa sakit yang timbul hingga dampak kematian.

Mafindo yang dibentuk pada akhir 2016 awalnya aktif menepis kabar kibul seputar politik hingga agama. Selama hampir dua tahun belakangan, Mafindo ikut bergerilya memerangi hoaks seputar Covid-19. Pada 2020, Santi masuk ke kelompok kerja bersama beberapa rekan lain untuk memperkuat tim hoax buster. “Ada yang tingkat nasional, ada pula di tingkat lokal ataupun regional,” tutur Santi.

Semula, Santi menganggap kerja kelompoknya cukup hanya seputar edukasi masyarakat. Namun hal itu tak mampu menyadarkan publik untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19. Mafindo pun mulai menjadi bagian dari kelompok kerja yang bersinggungan dengan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak (UNICEF), Badan Kesehatan Dunia (WHO), hingga WHO Asia Tenggara. Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Siberkreasi, Mafindo mengadakan Kelas Kebal Hoax bagi masyarakat.

Mesin-mesin pemberantas hoaks pun bekerja dari berbagai arah, baik dari laporan masyarakat, pemantauan media sosial, hingga blusukan ke situs-situs produsen berita palsu. Mafindo juga membentuk jejaring relawan di beberapa wilayah dan menggandeng aktivis kampus. Mereka bergerilya ke wilayah-wilayah tidak terjangkau akses digital. “Ada hoaks lokal yang tidak bisa kami sentuh. Teman lokal ini yang memiliki peran penting, apalagi yang berkaitan dengan agama. Community-engagement menjadi salah satu andalan kami.”

Menurut Santi, saat ini setidaknya ada 25 cabang relawan Mafindo yang mengaktivasi community-engagement di seluruh Indonesia. Dari ribuan relawan terdaftar, ada sekitar 500 orang yang aktif di lapangan, baik melakukan edukasi, pendampingan, maupun monitoring.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan sepanjang 2020 hingga 20 Desember 2021 ada ribuan berita bohong berseliweran di media sosial. Menkominfo Johnny Gerard Plate mengatakan terdapat 2.031 isu dengan 5.279 unggahan kabar bohong tentang pandemi Covid-19. Ada 49 hoaks soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan 1.292 unggahan. Adapun soal vaksinasi, ada 416 hoaks dengan 2.498 unggahan.

Co-Founder Kawal Covid, Elina Ciptadi/Dok Pribadi

Pemerintah menggerakkan patroli siber selama 24 jam untuk menjaring kabar bohong. Johnny mengatakan tak jarang kabar bohong datang dari laporan masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan media. Konten yang diduga mengandung muatan hoaks diverifikasi oleh tim patroli siber kementerian dan diperiksa kebenaran sumbernya.

Kementerian Komunikasi juga menggenjot berbagai model edukasi melalui talkshow, podcast, hingga kelas daring. Pemerintah bekerja sama dengan komunitas lokal, akademikus, masyarakat siber, media, dan pihak swasta berkampanye menangkal hoaks serta melakukan literasi digital. “Kami juga melakukan upaya hoax debunking bersama fact checker yang berasal dari media, akademikus, dan komunitas masyarakat sipil,” tutur Johnny.

Kabar bohong itu menjadi tantangan dalam percepatan program vaksinasi. Hasil survei dari Change.org Indonesia bersama KawalCovid-19 dan Katadata Insight Center pada Agustus 2021 menunjukkan 38,3 persen responden tidak bersedia divaksin karena merasa memiliki imun kuat dan vaksin tidak efektif melawan Covid-19.

Adapun hasil survei Lingkaran Survei Indonesia pada Juni 2021 menunjukkan 55,5 persen responden yang menolak vaksinasi takut pada efek sampingnya dan mempertanyakan keamanannya. Selain itu, survei Median bersama Party Watch Institute pada Agutus 2021 di 34 provinsi di Indonesia mencatat bahwa sebanyak 8,2 persen responden yang tidak mau divaksin mengaku takut meninggal setelah divaksin.

Langkah yang dilakukan KawalCovid-19 lain lagi. Mereka cenderung bergerak pada edukasi. “Kami berbeda dengan hoax buster. Kami berfokus memberikan informasi akurat dan paling penting untuk diketahui masyarakat,” ujar Co-Founder KawalCovid-19 Elina Ciptadi. Mereka rutin berkonsultasi dengan para ahli untuk memastikan informasi apa saja yang paling penting diketahui masyarakat tentang vaksinasi, seperti keamanan, rentang waktu, prosedur, dan KIPI.

Relawan Lapor Covid Firdaus Ferdiansyah/Dok Pribadi

Informasi disampaikan secara tertulis, dalam infografis, data, hingga siaran langsung media sosial. “Apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mau memakai materi kami untuk gerilya di lapangan, kami akan senang sekali. Materi kami sudah dikurasi oleh ahli data, peneliti, dan ahli medis,” kata Elina.

Relawan LaporCovid-19, Firdaus Ferdiansyah, menyampaikan pengalaman berbeda. Ia hampir tidak pernah mendapatkan laporan warga yang enggan divaksin, terlebih karena kabar bohong. Sebaliknya, ia lebih sering mendapatkan informasi bahwa antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin terhambat ketentuan administratif dan tidak tersedianya vaksin.

Tak seperti Mafindo yang melawan hoaks vaksin, LaporCovid-19 menyediakan kanal sebagai saluran alternatif bagi masyarakat mengadukan kendala atau permasalahan seputar pandemi Covid-19. “Termasuk bertanya tentang informasi program vaksinasi pemerintah,” ujar Firdaus. Mereka lalu memverifikasi laporan itu dan meneruskannya kepada sejumlah instansi, semisal dinas kesehatan.