Beban BUMN Akibat Warisan Utang Jokowi

Dalam catatan laporan keuangan konsolidasian interim September 2024, Waskita menyatakan tengah berupaya menyelesaikan proses restrukturisasi bersama konsultan konsorsium. Perusahaan mengatur kembali ketentuan dalam dokumen instrumen utang perbankan dan utang obligasi perseroan. Dalam hal ini, Waskita mengusulkan penyesuaian skema penyelesaian utang atas instrumen utang perbankan dan utang obligasi sesuai dengan kemampuan keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Waskita Karya dalam 10 tahun terakhir merampungkan 23 ruas jalan tol sepanjang lebih dari 1.000 kilometer dari total 2.000 kilometer jalan tol yang dibangun. Waskita juga berinvestasi pada 18 ruas jalan tol yang dibangun di Jawa dan Sumatera dengan panjang 953 kilometer. Salah satu yang paling signifikan adalah ruas jalan tol Trans Jawa, seperti Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang, yang totalnya mencapai 200 kilometer.

Dari penambahan ruas jalan tol yang beroperasi 1.700 kilometer pada 2017-2024, Waskita Karya menyumbang 773 kilometer. “Hampir 50 persen dari penambahan tol yang beroperasi," tutur Hanugroho pada Jumat, 20 September 2024. 

Pembangunan Kawasan Kemenko 3 IKN. waskitaprecast.co.id

Perusahaan pelat merah lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, juga mengalami defisit. Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia pada Juni 2024 menyatakan, hingga semester pertama tahun ini, perusahaannya mengalami defisit Rp 2,462 triliun. Pada periode tersebut, Wijaya Karya juga mencatatkan saldo negatif yang signifikan dari arus kas operasi sebesar Rp 1,908 triliun.

Dalam penjelasan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen Wijaya Karya menyebutkan adanya tambahan penyertaan modal negara dalam modal saham perusahaan sebesar Rp 6 triliun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Pengucuran dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2024 yang terbit pada 28 Maret 2024.  

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pemulihan BUMN yang babak-belur seperti Wijaya Karya dan Waskita Karya bergantung pada penugasan yang dibebankan pemerintah di masa mendatang. Artinya, dia menerangkan, harus dilihat apakah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberi tugas yang sama beratnya atau ada evaluasi. “Mana infrastruktur yang mau dilanjutkan dan mana yang bisa ditunda dengan melihat likuiditas perusahaan,” ucapnya pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Bhima Yudhistira. Iinstagram @bhimayudhistira

Masalahnya, Bhima melanjutkan, apabila pemerintah memaksa, ada kekhawatiran masalah itu merembet ke persoalan fiskal negara. Sebab, akan ada risiko liabilitas yang diteruskan. Jika BUMN mengalami kesulitan karena memikul utang besar, dana segar yang lebih besar dari APBN harus disuntikkan. “Artinya, akan ada ancaman terhadap ruang fiskal,” ujarnya.  

Menurut Bhima, terdapat peluang menyehatkan BUMN dengan melepas proyek-proyek yang bersifat komersial seperti jalan tol. Perseroan bisa menggandeng investor yang bersedia masuk atau membeli saham perusahaan di proyek jalan tol tersebut. Opsi lain, menurut Bhima, BUMN harus go export, misalnya dengan mengikuti lelang pembangunan proyek di negara lain untuk menghasilkan pendapatan. Hal itu bisa menjadi salah satu cara memulihkan kondisi keuangan perseroan. 

Bhima pun berharap pemerintahan Prabowo lebih realistis dengan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur. Dia memberi contoh proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang alokasi anggarannya bisa diperkecil. Bahkan dalam rencana APBN perubahan anggaran itu bisa dikurangi lagi. 

Merujuk pada Rancangan APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran proyek IKN sebesar Rp 143,2 miliar. Angka itu jauh lebih kecil dibanding alokasi pada 2024 yang mencapai Rp 42,5 triliun. "Anggaran menurun karena alokasi dananya harus berbagi. Tapi IKN tetap jadi prioritas," tutur Viva Yoga Mauladi, politikus Partai Amanat Nasional yang sebelumnya menjabat juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada 27 Agustus 2024.

Informasi berbeda disampaikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam media gathering Kementerian Keuangan di Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024. Keponakan Prabowo ini mengatakan pembangunan IKN akan berlanjut dengan bekal anggaran Rp 15 triliun plus diskresi yang diberikan kepada pemerintahan baru. “Total untuk 2025 saat ini Rp 15 triliun. Tapi bisa ditambah dari ruang diskresi presiden menurut kebutuhan.” 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan BUMN seperti Waskita Karya tidak akan menggarap proyek jalan tol lagi. Menurut dia, Waskita akan melepas proyek-proyek jalan tol yang telah beroperasi secara bertahap untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. "Nanti dilepas sehingga mengurangi jumlah utang secara bertahap,” katanya. BUMN, Kartika menambahkan, juga akan mengambil proyek-proyek baru dengan kontrak yang lebih sehat, meskipun itu proyek pemerintah.  

Masalahnya, menurut ekonom Yanuar Rizki, salah satu penyakit kronis berat yang diwariskan pemerintahan Jokowi adalah tata kelola ekonomi yang buruk dan konflik kepentingan. Ia mengatakan kebijakan ekonomi atau pembangunan proyek yang dilakukan tanpa perencanaan baik pada akhirnya malah menjadi beban bagi generasi mendatang. Pertanyaannya, dia mengungkapkan, kebijakan seperti itu akan dilanjutkan atau tidak. “Kalau proyek semacam itu dilanjutkan, ya celaka,” tuturnya pada Kamis, 17 Oktober 2024.