Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir jabatan dinilai sarat kepentingan politis dan demi segelintir elite. Dengan segala cara, mereka menggunakan hukum sebagai instrumen untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ini menguatkan gejala legalisme otokratik. Koalisi masyarakat sipil dan akademikus bersiap menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika DPR dan pemerintah tetap mengesahkannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
