Bagaimana Prabowo-Gibran Meredam Isu Dinasti Politik Jokowi

KERIUHAN sidang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 7 November lalu, hampir tak terasa di gedung Graha Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solo, Jawa Tengah. Ketika MKMK memecat pamannya, Anwar Usman, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti rapat anggaran di DPRD.

Ekspresi wajah laki-laki 36 tahun itu tak banyak berubah saat ditanyai wartawan seusai rapat berakhir. “Saya mengikuti saja,” kata calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024 itu seraya masuk ke mobilnya.

Anwar Usman dicopot karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ia, misalnya, terlibat konflik kepentingan lantaran mengikuti sidang mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan dalam perkara nomor 90 itu membuka jalan bagi duet Prabowo-Gibran dengan membolehkan kepala daerah berusia kurang dari 40 tahun menjadi capres-cawapres.

Putusan MKMK bukan kejutan bagi kubu Prabowo-Gibran. Mereka yakin putusan majelis yang dipimpin Jimly Asshiddiqie itu tak akan mencabut putusan MK. “Putusan MK itu sudah final dan mengikat, tak bisa diganggu gugat,” ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Utje Gustaaf Patty, Selasa, 7 November lalu.

Menurut Utje, nyaris tiada pembahasan soal antisipasi putusan MKMK di tim Prabowo-Gibran. Mereka justru mengumumkan struktur awal TKN di Kemang, Jakarta Selatan, sehari sebelum putusan dibacakan. Gibran Rakabuming Raka datang dan menyatakan akan tetap berlaga dalam pilpres 2024. “Pastikan kapal besar ini berlabuh di dermaga kemenangan,” kata putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Namun pembahasan di TKN kini berfokus pada dampak pencalonan Gibran yang dianggap sebagai bagian dari dinasti politik Jokowi dan berbau nepotisme. Dua kolega Gibran, salah satunya anggota tim pemenangan, mengatakan baik Jokowi maupun putranya sama-sama meminta pendukungnya tak merespons isu tersebut.

Sumber yang sama mengatakan sentimen negatif publik terhadap dinasti politik dan nepotisme menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran 3-4 persen. Pun tingkat kepuasan terhadap Jokowi menurun karena ia dianggap cawe-cawe dalam pencalonan Gibran. Wakil Ketua TKN Erwin Aksa tak membantah kabar tentang penurunan itu. “Sudah diperhitungkan,” ujarnya, Jumat, 10 November lalu.

Dari hasil sigi Charta Politika pada 26-31 Oktober 2023, hampir separuh responden, yaitu 49,3 persen, menilai pencalonan Gibran sebagai bentuk dinasti politik. Sebanyak 60 persen responden menyatakan tidak sepakat dengan politik dinasti. Sedangkan 39,7 persen responden percaya bahwa Presiden ikut melapangkan jalan Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi isu ini, Gibran meminta publik menggunakan lebih dari satu acuan lembaga survei. Ia kemudian meminta publik menunggu rilis survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, Indo Barometer, hingga Populi Center. “Acuannya lebih dari satu. Nanti lihat saja,” ucap Gibran, Selasa, 7 November lalu.

Dua hari kemudian, survei yang dimaksud Gibran dirilis. Populi Center menyebutkan elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai angka 43,1 persen, jauh meninggalkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. (23 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (22,3 persen).

Sehari kemudian, Indo Barometer merilis hasil survei yang menunjukkan tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran sebesar 34,2 persen. Pasangan itu meninggalkan Ganjar-Mahfud (26,2 persen) dan Anies-Muhaimin (18,3 persen). “Prabowo-Gibran berpotensi menang satu putaran,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, Jumat, 10 November lalu.

Gibran pun mulai berkampanye ke berbagai daerah. Pada Selasa, 7 November lalu, Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menggelar rapat tertutup di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, untuk membahas rencana kunjungan ke Sumatera, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

“Ini pertama kali Gibran bersafari dengan didampingi TKN,” ujar Utje Gustaaf Patty, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). 

Tiga petinggi TKN mengatakan kunjungan itu bagian dari upaya memangkas isu dinasti politik ataupun nepotisme. Tim itu juga mendorong capres-cawapres dan juru bicara menguasai delapan program kerja yang tertuang dalam Asta Cita. Strategi ini diharapkan bisa menjadi titik balik alias rebound elektabilitas Prabowo-Gibran yang menurun.

Narasumber yang sama bercerita, Gibran akan mengkampanyekan sejumlah programnya di Solo yang dianggap berhasil. Sejak menjabat wali kota pada 2020, ia kerap menggembar-gemborkan urusan perekonomian kreatif. Pembahasan program pun dirancang khusus oleh tim pakar TKN.

Untuk sejumlah isu, Gibran berdiskusi langsung. “Mas Gibran yang ngerti persoalan ekonomi, terutama usaha kecil-menengah,” tutur Wakil Ketua TKN Erwin Aksa.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan pembahasan di lingkup internal TKN lebih banyak berfokus pada kajian 4M, yakni media, message (pesan), money (pendanaan), dan make no mistake (tak membuat kesalahan). “Jangan sampai ada blunder, ini yang kami jaga,” kata Erwin.

Demonstrasi mahasiswa menolak politik dinasti terkait putusan MK di kawasan Patung Kuda, Monas, 20 Oktober 2023. Tempo/Subekti

Pemilihan Lampung dan Bangka Belitung sebagai lokasi kunjungan Gibran tak sembarangan ditentukan. Dua daerah itu dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengusung Ganjar-Mahfud. Pada Pemilihan Umum 2019, PDIP menjadi pemenang di Lampung dengan 20,42 persen suara. Sedangkan di Bangka Belitung partai banteng menang dengan 21,12 persen.

Rencana kunjungan Gibran juga sudah didengar oleh PDIP. Meski mengaku tak ambil pusing atas rencana itu, mereka berharap kunjungan dilakukan dengan etis dan tak menggunakan instrumen kekuasaan. “Kalau ada dugaan pelanggaran itu, tentu kami akan melawan,” ujar politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Kamis, 9 November lalu.

Hingga akhir pekan lalu, Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Beberapa waktu lalu, saat bertemu dengan sejumlah purnawirawan tentara di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung ihwal Gibran dan Jokowi. Megawati mengatakan keduanya bisa melangkah sejauh ini karena jasa PDIP. 

Politikus PDIP, Andreas Pareira, yang hadir dalam pertemuan itu, tak membantah ataupun membenarkan ucapan Megawati tersebut. “Ibu banyak berbicara soal negara,” ucapnya, Rabu, 8 November lalu.

Seorang petinggi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud bercerita, Megawati lewat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah menginstruksikan kader partai agar tak menyerang Jokowi dan Gibran secara terbuka. Meski begitu, mereka memainkan isu dinasti politik dan nepotisme.

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, membantah ada instruksi terkait dengan pasangan Prabowo-Gibran ataupun bekas Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. “Tidak ada instruksi itu,” kata Deddy.