Proyek Listrik Jawa-Sumatera

Perbesar

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo (kiri) usai penandatanganan nota kesepahaman kajian jaringan listrik Jawa-Sumatra dengan Sumitomo, di Bali, Oktober 2022. Dok.PLN

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PLN dan perusahaan listrik Cina menggelar studi proyek interkoneksi listrik Jawa-Sumatera.
Cina dan sejumlah negara lain mengincar proyek kelistrikan di Indonesia.
Pembiayaan Belt and Road Initiative dinilai menarik, tapi berisiko tinggi.

PROYEK jaringan transmisi dan interkoneksi listrik Jawa-Sumatera menjadi buruan sejumlah perusahaan asing. Salah satunya State Grid Corporation of China (SGCC). Perusahaan listrik terbesar di dunia yang seluruh sahamnya dimiliki pemerintah Cina ini sedang berunding dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk menggelar studi bersama tentang proyek tersebut. “Sedang merancang studi dan tata waktunya,” kata Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi kepada Tempo, Selasa, 7 November lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SGCC dan PLN menggelar studi bersama sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang diteken dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina, Selasa, 17 Oktober lalu, di Beijing. Acara ini merupakan bagian dari The 3rd Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) yang diinisiasi Komite Kamar Dagang Cina. Dalam kerangka BRF, Cina berupaya menjalin kerja sama global di berbagai sektor, termasuk di bidang energi. Tak hanya menggandeng SGCC, PLN juga bekerja sama dengan Trina Solar China, pengembang energi surya terbesar di dunia, untuk membangun pabrik sel dan panel surya.

Baca:

Utang Cina Merembet ke BUMN

Dalam rencana pengembangan transmisi Jawa-Sumatera, PLN ternyata tidak hanya bekerja sama dengan SGCC, tapi juga dengan Sumitomo Corporation dari Jepang serta Électricité de France SA (EDF) asal Prancis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Nota kesepahaman studi bersama PLN-Sumitomo diteken Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo dan General Manager Power Infrastructure Department Sumitomo Corporation Takeshi Noguchi pada 18 Oktober tahun lalu dalam acara State Owned Enterprise International Conference di Bali.

Saat itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kerja sama dengan Sumitomo akan menghasilkan studi pengembangan transmisi untuk mendukung koneksi antarpulau. Studi juga akan mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu terutama di daerah yang masih ditopang pembangkit listrik tenaga diesel melalui program dedieselisasi. “Nota kesepahaman dengan Sumitomo berlaku dua tahun sejak penandatanganan," ucapnya saat itu.

Baca:

Timbunan Masalah Proyek Utang Cina

Sedangkan nota kesepahaman antara PLN dan EDF diteken saat direksi PLN berkunjung ke Prancis pada pertengahan April lalu. Bahkan ada satu lagi perusahaan listrik pelat merah asal Korea Selatan yang mungkin juga akan mengerjakan studi bersama PLN untuk mengembangkan jaringan transmisi. Tapi sejauh ini kedua pihak belum meneken kesepakatan.

Melalui kerja sama dengan banyak pihak, PLN berharap hasil studi ini akan menghasilkan sistem operasi yang efisien, menurunkan biaya pokok penyediaan listrik, mempercepat program dedieselisasi, meningkatkan penetrasi energi terbarukan, dan mengurangi beban belanja modal pada pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Hasil studi itu juga bisa menjadi pembanding kajian internal yang telah dilakukan PLN, yang kemudian akan menjadi referensi dalam penyusunan dokumen lelang terbuka.

•••

PERUSAHAAN Listrik Negara memprioritaskan pengembangan jaringan transmisi dan interkoneksi untuk mengalirkan listrik energi baru dan terbarukan dari beberapa daerah ke pusat permintaan di Jawa. Menurut Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo, Indonesia sebenarnya memiliki banyak sumber energi hijau, tapi lokasinya jauh dari daerah yang membutuhkan pasokan listrik besar seperti di Jawa.

Hartanto memberi contoh, untuk memasok energi terbarukan ke sistem kelistrikan Jawa, ada pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Aceh dan Sumatera Utara. Masalahnya, sumber energi terbarukan tidak bisa diangkut ke daerah lain, berbeda dengan batu bara, minyak, atau gas yang dapat dibawa dengan tanker atau truk.

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur gardu induk dan transmisi PT PLN Persero di Desa Lam Puja, Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, pada 26 Januari 2022. ANTARA/Ampelsa

Walhasil, pembangkit listrik harus dibangun di lokasi sumber daya tersebut dan energi yang dihasilkan masuk ke jaringan transmisi antarpulau, seperti yang akan didirikan untuk menghubungkan sistem di Jawa dan Sumatera. PLN memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun jaringan transmisi dan interkoneksi dengan kabel bawah laut mencapai US$ 6,5 miliar atau sekitar Rp 101 triliun.

Baca:

Kedok Bantuan Road and Belt Initiative Cina

Pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi untuk listrik energi terbarukan sejalan dengan target transisi energi dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030. Dalam rancangan tersebut, PLN akan memakai energi terbarukan hingga 52 persen dan energi fosil 48 persen. Hal itu pula yang menjadi latar belakang pembicaraan pemerintah dengan Cina di sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November tahun lalu.

PLN mengidentifikasi sistem kelistrikan Sumatera saat ini memerlukan jaringan interkoneksi utama (backbone) yang kuat mengingat jarak geografis yang jauh. Karena itu, di dalam RUPTL 2021-2030, PLN merancang pembangunan jaringan interkoneksi bertegangan 275 kilovolt (kV) pada tahap awal di koridor barat Sumatera dan tegangan 500 kV di koridor timur Sumatera.

Selain itu, dalam draf dokumen Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP), PLN memasukkan 32 proyek pembangunan transmisi dan jaringan prioritas di seluruh Indonesia. Di antaranya dua jaringan Sumatera Backbone, lima proyek saluran udara tegangan ekstra-tinggi, dan interkoneksi Sumatera-Jawa. Dana yang diperlukan mencapai US$ 13,3 miliar atau sekitar Rp 208,7 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, rencana kerja sama PLN dengan SGCC menarik karena perusahaan asal Cina itu memiliki keahlian mengelola dan mengembangkan jaringan kelistrikan, termasuk teknologi ultra-high voltage dan jaringan listrik pintar atau smart grid. “PLN bisa belajar banyak dari penguasaan teknologi SGCC dan bermitra membangun transmisi HVDC di Indonesia,” ujarnya. HVDC atau high-voltage direct current adalah transmisi daya listrik jarak jauh menggunakan arus searah yang lebih efisien.

Baca:

Tambal-Sulam Kereta Cepat

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pembangunan transmisi untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan sangat penting. Menurut dia, dengan target bauran energi terbarukan 44 persen dalam skenario JETP, diperlukan investasi sekitar US$ 9 miliar atau Rp 140,4 triliun hingga 2040. Sedangkan skema pendanaan yang ada saat ini, baik melalui JETP maupun dana publik, belum mampu menutup kebutuhan tersebut.

Namun, menurut Bhima, pemerintah ataupun PLN perlu melihat program Belt and Road Initiative yang dijalankan Cina secara hati-hati. Dia mengatakan model Belt and Road Initiative selama ini cenderung menerapkan pinjaman konsesi atau concessional loan dengan bunga bervariasi yang relatif rendah daripada bunga pasar. Meski begitu, ada risiko yang perlu diwaspadai. Manakala ada masalah likuiditas di tubuh PLN, konsekuensinya pemerintah harus menutupnya dengan anggaran negara. Sebab, skema Belt and Road Initiative biasanya mewajibkan adanya penjaminan dari negara.