DKI Minta Eksekusi Lahan Kebun Bibit Srengseng Ditunda

JAKARTA – Pemerintah Jakarta meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda eksekusi lahan kebun bibit Srengseng di Jakarta Barat. Alasannya, pemerintah sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi pemerintah Jakarta. "Kami surati Pengadilan, minta mereka menunggu putusan PK keluar," ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Kamis lalu.

Kepemilikan lahan kebun bibit Srengseng digugat oleh Ali Effendy dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Maret 2017. Pada 13 Desember tahun yang sama, pengadilan mengeluarkan putusan yang memenangkan Ali Effendy. Pemerintah DKI kemudian mengajukan banding tapi ditolak oleh pengadilan tinggi. Alasannya, pengajuan surat banding itu telat didaftarkan.

Pemerintah DKI kemudian mengajukan kasasi pada 1 Oktober 2018. Namun lagi-lagi majelis hakim menolak upaya hukum pemerintah. Majelis berpendapat, permohonan kasasi tidak bisa diterima karena pemerintah Jakarta telat mengajukan banding atas putusan sebelumnya. Dalam putusan kasasi itu ditegaskan, "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, upaya hukum banding maupun kasasi (pemerintah DKI Jakarta) tidak dapat dilakukan."

Untuk peninjauan kembali, kata Yayan, Biro Hukum akan menyertakan novum (bukti baru). Namun dia belum bisa menentukan bukti baru yang dimaksud. "Novum lagi kami cari," katanya.

Salah satu peluang novum yang dimiliki oleh Biro Hukum ialah pelaporan atas dugaan pemalsuan girik yang diduga dilakukan Ali Effendy. Girik yang diduga palsu inilah yang dijadikan dasar oleh Ali Effendy untuk menggugat kepemilikan lahan kebun bibit Srengseng. Belakangan, kepolisian menghentikan penyidikan karena Ali meninggal. "Jadinya dihentikan proses pidananya," ujar Yayan.