Paket Mewah Partai Merah

Menurut sumber yang sama, dalam pertemuan itu PT Anomali dipastikan mendapat kuota sebanyak 550 ribu paket bansos atau senilai Rp 165 miliar dalam pembagian tahap ketiga. Perusahaan itu kembali mendapat kuota di tahap kelima hingga ketujuh. Total proyek PT Anomali berjumlah 1,5 juta paket bansos dengan nilai Rp 442,8 miliar.

Teddy menyertakan PT Famindo Meta Komunika dan PT Mesail Cahaya Berkat. Keduanya bagian dari Grup Anomali. PT Famindo mengerjakan proyek di tahap kedelapan hingga kedua belas dengan total kuota 1,23 juta paket senilai Rp 332,1 miliar. Sedangkan PT Mesail Cahaya Berkat mendapat kuota 250 ribu paket senilai Rp 67,5 miliar di tahap ketujuh. Ada pula PT Junatama Foodia Kreasindo, yang memperoleh kuota 1,6 juta paket dengan nilai kontrak Rp 447,5 miliar, serta PT Tara Optima Primagro dengan 250 ribu paket senilai Rp 67,5 miliar.

Keenam perusahaan tersebut meneken kerja sama dengan PT Dwimukti Graha Elektrindo. Perusahaan itu kini dikelola oleh istri dan anak Herman Hery. PT Dwimukti menyediakan semua bantuan yang dibutuhkan perusahaan saat mengelola proyek bansos, termasuk menyiapkan dana yang dibutuhkan mereka. Hampir semua kantor perusahaan itu telah digeledah oleh penyidik KPK pada awal hingga pertengahan Januari ini.

Penegak hukum yang sama mengatakan Herman Hery juga diduga mendapat jatah proyek bansos melalui perantara lain. Herman ditengarai memerintahkan seseorang bernama Budi Perkasa bertemu dengan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, Adi Wahyono. Budi membawa bendera PT Integra Padma Mandiri dan PT Cipta Mitra Artha. Kedua perusahaan itu menerima kuota proyek masing-masing 1,5 juta paket senilai Rp 742,5 miliar dan 1,25 juta paket senilai Rp 337,5 miliar. Berbeda dengan Grup Anomali, PT Integra dan PT Cipta Mitra tak meneken kontrak dengan PT Dwimukti sebagai penyedia bahan pokok.

Pada Sabtu, 16 Januari lalu, Herman Hery datang ke kantor Tempo dan memberikan penjelasan soal keterlibatannya dalam proyek bantuan sosial. Anggota DPR kelahiran Ende, Nusa Tenggara Timur, 26 November 1962, itu tak membantah jika PT Dwimukti disebut ikut menggarap proyek paket bantuan sosial. Pengerjaan proyek tersebut, kata dia, dilakukan sesuai dengan aturan. Herman pun mengaku mengenal dekat Juliari Batubara, tapi membantah bila disebut berkomplot untuk memperoleh proyek bansos. “Saya tidak bisa menekan Menteri Sosial,” ucapnya. Ihwal jumlah paket bansos yang digarap oleh PT Dwimukti, Herman mengaku tak tahu persis. Namun dia menyangkal mendapat kuota 7,6 juta paket senilai Rp 2,1 triliun.

Toko sembako di Jalan Cikoko Timur No. 19A, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Januari 2021./TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Herman mengklaim tak lagi mengurus perusahaan tersebut setelah terpilih menjadi anggota Dewan pada 2004. Namun akta perusahaan Dwimukti mencantumkan dia baru melepas jabatan sebagai komisaris pada 2008. Herman kini menjadi salah satu pemegang saham. “Sebagai pemegang saham, iya. Jadi otomatis tidak ikut arah perusahaan selama 15 tahun,” tutur Herman.

Kuasa hukum Juliari Batubara, Yanuar Wasesa dan Maqdir Ismail, sama-sama mengatakan belum bisa berkomunikasi langsung dengan Juliari karena adanya pembatasan bertemu dengan tahanan pada masa pandemi. “Komunikasi hanya boleh lewat aplikasi Zoom. Pak Ari belum mau ngobrol banyak di Zoom,” ujar Yanuar. Adapun pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan tidak bisa menyampaikan secara detail materi penyidikan. “Nanti pada waktunya akan dibuka di persidangan,” ucap Ali.

• • •

BUKAN hanya Herman Hery Adranacus, mantan Wakil Ketua Komisi Sosial Dewan Perwakilan Rakyat, Ihsan Yunus, juga ditengarai terlibat dalam proyek bantuan sosial paket bahan kebutuhan pokok. Pada Selasa, 12 Januari lalu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki rumah berlantai dua di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Rumah itu milik orang tua Ihsan.

Dua hari seusai penggeledahan, penyidik KPK memeriksa adik Ihsan, Muhammad Rakyan Ikram alias Iman. Nomor telepon Iman tak aktif hingga Sabtu, 23 Januari lalu. Tempo juga berupaya menghubungi Iman lewat temannya, tapi dia tak kunjung memberikan jawaban. Sepekan seusai penggeledahan itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merotasi Ihsan ke Komisi Pemerintahan DPR.

Ihsan diduga menggunakan orang kepercayaannya bernama Yogas untuk menjalankan berbagai proyek. Melalui Iman dan Yogas—juga telah diperiksa KPK—Ihsan menggandeng sejumlah perusahaan. Salah satunya PT Mandala Hamonangan Sude. Perusahaan itu mendapat kuota lebih dari 785 ribu paket bansos. Mengerjakan paket sejak tahap ketujuh, PT Hamonangan mendapat kontrak total senilai Rp 204,8 miliar. Penyidik KPK telah memeriksa Direktur Utama PT Mandala Hamonangan, Rangga Derana Niode, pada Senin, 18 Januari lalu.

Ihsan Yunus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020)./https://www.dpr.go.id

Menurut dua penegak hukum, Ihsan disinyalir juga memiliki andil dalam proyek paket bansos PT Andalan Pesik International, yang mendapat kuota 123 ribu paket dengan nilai Rp 36,3 miliar. Ada lagi PT Bumi Pangan Digdaya dengan kuota 731 ribu paket bernilai Rp 235,98 miliar. Ia juga menguasai paket yang dikerjakan PT Pertani (Persero) sebanyak 557 ribu senilai Rp 158,51 miliar. Mereka mengerjakan paket bantuan sosial ini sejak tahap pertama.

Seorang penegak hukum mengatakan pegawai PT Pertani yang ikut aktif melobi Adi Wahyono dan Matheus Joko bernama Joyce Josephine. Dimintai tanggapan, Joyce memilih bungkam. “Saya tidak berwenang memberi komentar,” ujar Joyce.

Dari kuota paket bantuan sosial yang dikerjakan Iman dan Yogas, Ihsan diduga mendapat komisi sekitar Rp 32 ribu per paket. Iman dan Yogas juga mengalokasikan Rp 10 ribu per paket untuk Menteri Juliari.

Seorang penegak hukum mengatakan duet Ihsan dan Iman kerap terlibat dalam berbagai proyek Kementerian Sosial. Sebelum pandemi Covid-19, Ihsan menggarap proyek Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, seperti pengadaan tenda dan makanan siap saji. Iman diduga berperan sebagai operator proyek.

Pada awal pandemi, Menteri Sosial Juliari Batubara melibatkan rekan separtainya itu menggarap sejumlah paket penanganan pandemi, seperti pengadaan alat pelindung diri, hand sanitizer, masker, vitamin, dan madu senilai Rp 50 miliar. Ihsan juga mengerjakan paket program bahan pokok “Kemensos Hadir” senilai Rp 40 miliar.

Tempo menyambangi kediaman orang tua Ihsan di Cipayung, Jakarta Timur, pada Kamis, 21 Januari lalu. Penjaga rumah itu, Ranik, mengatakan sang pemilik tidak berada di tempat. “Bapak sedang keluar,” ujarnya. Surat permintaan wawancara yang dikirimkan kepada Ihsan di DPR dan rumah orang tuanya tak berbalas. Ihsan sempat membantah terlibat kasus korupsi paket bantuan sosial. “Enggak benar itu, fitnah,” kata pria 42 tahun tersebut.

• • • 

TUMPUKAN galon air mineral, karung beras, kemasan minyak goreng, telur, dan bahan makanan berjejer di halaman rumah yang merangkap toko di Jalan Cikoko Timur Nomor 19A, Jakarta Selatan. Tak ada plang toko di bangunan dua lantai itu. Di depan pagar, terbentang spanduk berkelir merah jambu bertulisan “Peduli Covid-19, Jual Sembako Murah”.

Pemilik toko, Rohisah Lia, tinggal di sana. Ia mengatakan memiliki lima tempat usaha serupa. “Toko saya bukan hanya yang di sini,” ujar Lia saat dijumpai di tokonya pada Kamis, 21 Januari lalu.

Gedung kantor PT Dwimukti Graha Elektrindo di Jl Panglima Polim, Jakarta, Jumat, 22 Januari 2021./TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Tak hanya memiliki toko, Lia juga menjabat Direktur PT Tridiaksi, salah satu pemenang pengadaan paket bantuan sosial tahap kelima dan keenam serta kelompok komunitas. Perusahaan itu mendapat jatah pengadaan 199 ribu paket bansos senilai Rp 57,63 miliar. Menurut seorang penegak hukum yang mengetahui kasus korupsi bansos, Lia mendapat proyek itu karena membawa nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Puan Maharani. Penegak hukum yang sama menyebutkan Lia juga membawa bendera PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang, yang mendapat kuota 25 ribu paket senilai Rp 6,75 miliar.

Lia ditengarai beberapa kali bertemu dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko, dua pejabat pembuat komitmen proyek bansos. Salah satunya pertemuan pada Rabu siang, 21 Oktober tahun lalu, di lantai lima kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur. Seusai pertemuan itu, Tridiaksi pun mendapat proyek bansos.

Mengaku mengerjakan proyek paket bansos di Kementerian Sosial, Lia menyangkal membawa nama Puan Maharani. “Orang besar begitu mana kenal saya,” ujarnya. Dia pun menampik tudingan melobi panitia untuk mendapatkan proyek. “Yang mengurus anak saya,” ucapnya. “Saya enggak tahu dan saya enggak berkasus. Sudah, selesai.”

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, tak memberikan jawaban spesifik mengenai pertemuan Adi, Joko, dan Lia. Ia juga tak berkomentar ihwal Lia sebagai orang titipan Puan. Ali memastikan KPK akan memanggil siapa pun yang mengetahui rangkaian perkara korupsi paket bansos sebagai saksi.

Pengacara Adi Wahyono, Sirra Prayuna, belum bisa mengomentari berbagai tudingan kepada kliennya. “Saya belum bisa bertemu dengan Pak Adi, jadi belum bisa memberikan keterangan,” ujarnya. Sedangkan kuasa hukum Matheus Joko, Tangguh Setiawan, mengatakan akan membaca dulu daftar pertanyaan dari Tempo. “Sebentar ya, nanti aku kabari,” tutur Tangguh. Namun, hingga Sabtu malam, 23 Januari lalu, Tangguh tak memberikan jawaban. Ia hanya menyampaikan bahwa Matheus Joko sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet karena berstatus positif Covid-19.

Tempo belum bisa memverifikasi informasi soal keterlibatan Puan Maharani dalam proyek bantuan sosial. Hingga Sabtu, 23 Januari, Puan juga tak merespons permintaan wawancara yang dikirimkan melalui surat ke Sekretariat DPR dan staf khususnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh informasi tersebut menyesatkan dan tidak benar. “Partai tidak pernah mengintervensi tugas menteri dan partai tidak pernah memberi tugas terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” ucapnya.

LINDA TRIANITA, BUDIARTI UTAMI PUTRI