Dunia Ragu Akan Akurasi Data Covid-19 Indonesia

Perbesar

Tenaga kesehatan memantau sejumlah kamar pasien melalui layar monitor di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Umum (RSU) Dadi Keluarga, Kabupetan Ciamis, Jawa Barat, 14 Juni 2021. ANTARA/Adeng Bustomi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah diduga tidak secara terbuka mengumumkan kondisi pandemi Covid-19.
Data antar-instansi berbeda.
Kementerian Kesehatan membantah dan menegaskan bahwa data yang disajikan merupakan data sesungguhnya.

JAKARTA – Pemerintah diduga tidak secara terbuka mengumumkan kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Adanya perbedaan data pandemi antar-instansi menjadi sorotan berbagai kalangan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani ikut menyorot keakuratan data wabah di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah harus menyajikan data riil pandemi kepada publik sesegera mungkin. Hal ini, menurut dia, penting sebelum pemerintah mengambil keputusan pelonggaran pembatasan darurat pandemi. “Kita tentu tidak mau, karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” ujar Puan, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Lembaga nirlaba kumpulan relawan pemantau pandemi, LaporCovid-19, mencatat adanya perbedaan data kematian antara pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Kesehatan mencatat angka kematian sebanyak 71.397 orang hingga 16 Juli lalu. Adapun LaporCovid-19 mencatat 90.144 orang meninggal akibat virus corona dengan merujuk pada data setiap pemerintah daerah. Lembaga nirlaba serupa, KawalCOVID19, juga melaporkan perbedaan data serupa.

Pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa dan Bali hingga 25 Juli mendatang. Sejak hampir dua bulan terakhir dan saat awal aturan isolasi darurat wilayah itu dimulai, angka penularan harian virus corona naik dua kali lipat dan terus meningkat. Angka kematian juga diduga jauh lebih tinggi dari angka sebenarnya.

Papan data jumlah keterisian rumah sakit di gedung tempat isolasi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 21 Juni 2021. ANTARA/Siswowidodo

Perbedaan data kasus harian dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia juga diragukan. Salah satunya oleh Centre for Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID), lembaga penelitian yang berbasis di Inggris. Dilansir ABC.net, mengutip laporan penelitian lembaga itu, angka kematian akibat virus corona di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Namun, menurut para ahli di lembaga tersebut, jumlah kasus yang dilaporkan terlalu rendah.

Kurangnya tes Covid-19 mengakibatkan telah menyebarnya virus corona tanpa terkendali selama berbulan-bulan. “Pemodelan data penyakit menular dari CMMID di London sudah menunjukkan bahwa jumlah sebenarnya kasus positif di Indonesia adalah puluhan ribu dan bisa mencapai 250 ribu, bergantung pada tingkat penularan,” demikian bunyi laporan tersebut. ”Tingkat pengujian Covid-19 termasuk terendah di dunia. Hanya beberapa ribu tes untuk total populasi 270 juta.”

Adanya perbedaan data-data tersebut juga menyiratkan kondisi nyata saat ini. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) lebih dari 70 persen di rumah sakit di kabupaten dan kota di tiap provinsi. Sejumlah tenaga kesehatan kewalahan dan kuburan terus terisi dengan jenazah pasien Covid-19. Akibat data yang tak sinkron di tengah pagebluk yang makin mengganas, jumlah negara yang memperketat aturan masuk dari Indonesia bertambah.

Inggris, misalnya, memasukkan Indonesia ke dalam daftar merah (red list). Semua warga negara dari daftar merah tak boleh masuk ke Inggris kecuali warga negara Inggris, Irish, atau memiliki izin tinggal di Inggris. Jika masuk, itu pun harus dengan hasil negatif tes Covid-19 dan wajib karantina di hotel. Aturan perjalanan dari Indonesia ke Inggris ini berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan. Indonesia naik pangkat per 19 Juli dari daftar amber Inggris ke daftar merah.

Daftar merah adalah daftar dengan aturan paling ketat untuk masuk Inggris. Adapun negara dengan daftar amber, warga negaranya boleh masuk asal menunjukkan hasil negatif; serta daftar hijau yang artinya tak ada aturan perjalanan.

Tak hanya Inggris, pada awal pekan ini, Brunei Darussalam mengumumkan larangan masuk dari Indonesia ke negeri itu. Larangan berlaku buat penerbangan langsung dari Indonesia atau yang transit di negara lain dari Indonesia. Setidaknya sudah sepuluh negara mengumumkan larangan masuk dari Indonesia semenjak jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak. Negara-negara itu antara lain Filipina, Singapura, Hong Kong, Jepang, Taiwan, dan Arab Saudi.

Jepang, Taiwan, Vietnam, dan Korea Selatan bahkan menyewa pesawat khusus untuk memulangkan warga negara mereka dari Indonesia. Kantor berita Jepang, NHK, melaporkan banyak perusahaan Jepang memulangkan pekerjanya dari Indonesia demi keselamatan. Menurut data per kemarin, 3.000 lebih warga negara asing positif terjangkit virus corona. Sebanyak 25 orang meninggal dan 26 lainnya suspek meninggal akibat virus.

Selain masalah data yang berbeda antara pusat dan daerah, KawalCOVID19 menemukan persoalan lain. Pemerintah pusat belum mencatat kematian probable atau kematian orang yang meninggal dengan gejala mengidap virus sebelum sempat menjalani tes usap. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatur bahwa kematian probable seharusnya ikut dicatat sebagai angka faktual.

Data KawalCOVID19 menunjukkan 18 provinsi mencatat kematian probable dengan total 25 ribu orang. “Ini belum provinsi lain. Angka ini penting untuk menjadi basis pengambilan kebijakan dan menyelamatkan jiwa yang lain,” kata Elina Ciptadi, pendiri KawalCOVID19.

Adapun juru bicara penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan laporan data pandemi dari daerah sulit diverifikasi karena tak ada data pendukung yang layak. Menurut dia, ada pula data yang tertunda dilaporkan karena kemampuan laboratorium yang terbatas.

Nadia kembali menegaskan data Covid-19 yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat merupakan data sesungguhnya. “Tidak ada intensi untuk menutupi data,” ujar dia. Menurut dia, pemerintah bekerja keras memperbaiki dan membuat sinkron data pandemi. Masukan dari berbagai organisasi dalam negeri atau internasional diapresiasi.