Operasi Penyelamatan di Distrik Paro

Mereka yang dimaksudkan Sebby itu adalah TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma. Selasa lalu, TPNPB-OPM mengumumkan bahwa pasukan di bawah pimpinan Egianus Kogeya tersebut telah membakar pesawat Susi Air dengan kode registrasi PK-BVY sesaat setelah mendarat di Lapangan Terbang Paro, Nduga.

Pesawat yang diterbangkan Philip tersebut terbang dari Bandar Udara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, sekitar pukul 05.33 waktu Indonesia timur (WIT). Lima penumpang turut dalam penerbangan tersebut. "Penumpang tidak disandera karena mereka orang asli Papua," kata Sebby. "Mereka pulang kampung."

Kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, mengatakan pesawat dengan kode registrasi PK-BVY itu mendarat dengan baik di Lapangan Terbang Paro, Nduga, sekitar pukul 06.17 WIT. Pesawat jenis Pilatus Porter P-4 tersebut diduga dibakar. "Pilot dan penumpang pun tidak ada di lokasi. Jadi, diduga kuat ada penyerangan terhadap crew dan penumpang," kata Donal, kemarin.

Pesawat Susi Air Papua

Operasi di Tengah Nduga yang Kembali Memanas

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ignatius Benny Adi Pabowo, mengatakan evakuasi akan melibatkan tim Satuan Tugas Damai Cartenz, yang bakal membantu personel dari Kepolisian Resor Nduga. Namun Benny enggan membeberkan lebih detail ihwal jumlah personel yang dikerahkan dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air ini.

"Untuk jumlahnya, saya tidak bisa sebutkan," kata Benny, kemarin. "Untuk posisi pilot, belum kami ketahui lokasinya. Tapi untuk hari ini, kami akan berfokus pada upaya evakuasi 15 pekerja lebih dulu."

Sebelum terjadi pembakaran terhadap pesawat Susi Air, kondisi di Distrik Paro, Nduga, memanas sejak Sabtu, 4 Februari lalu. Kelompok Egianus Kogeya diduga mengintimidasi 15 pekerja proyek pembangunan sarana pusat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Kemarin, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan para pekerja tersebut telah dievakuasi ke tempat aman. "Mereka tidak pernah disandera. Mereka diamankan di rumah oleh seorang pendeta di Paro," kata Listyo.

Adapun tim Satuan Tugas Damai Cartenz merupakan pasukan gabungan TNI-Polri yang sejak tahun lalu menggantikan Satuan Tugas Namangkawi. Tetap dikomandoi Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua, satgas ini diklaim lebih berfokus sebagai pembinaan daripada perburuan kelompok bersenjata TPNPB-OPM yang sebelumnya dijalankan oleh Satgas Namangkawi. Satgas Damai Cartenz 2022 diawaki 1.824 personel Polri dan 101 anggota TNI.

Personel TNI/Polri berhasil mengevakuasi 15 warga yang disandera di Distrik Kenyam, Kabupaten Ndunga, Papua Pegunungan, 8 Februari 2023. ANTARA/HO/Humas Pendam Cenderawasih

Dalam operasi menghadapi TPNPB-OPM, Satgas Damai Cartenz selama ini hanya bertindak sebagai tim pendukung. Begitu pula, sumber Tempo mengungkapkan, Satgas Damai Cartenz hanya bagian dari tim yang dikerahkan untuk menyelamatkan Philip Mark Mehrtens. Tim penyelamatan juga akan melibatkan personel dari Batalyon Infanteri 514/Raider, Satuan Tugas Taipur Kostrad, dan Satuan Tugas Elang dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Saat dimintai konfirmasi ihwal pasukan yang akan dikerahkan dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Kisdiyanto enggan berkomentar. "Maaf, untuk operasi, sifatnya rahasia," kata Kisdiyanto, kemarin.

Wilayah pegunungan tengah Papua, yang kini terbagi dalam Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, dalam beberapa tahun terakhir menjadi episenter konflik bersenjata antara tim gabungan TNI-Polri dan TPNPB-OPM. Kabupaten Nduga di Papua Pegunungan termasuk wilayah yang mencekam. Eskalasi konflik bersenjata terus meningkat di daerah tersebut sejak peristiwa penyanderaan dan pembunuhan para pekerja proyek jalan Trans Papua pada 2-4 Desember 2018.

Dalam catatan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, ratusan orang tewas akibat konflik bersenjata di Nduga dalam beberapa tahun terakhir. Konflik itu juga dinilai menjadi bencana kemanusiaan karena nasib ribuan warga sipil Nduga yang mengungsi ke beberapa wilayah juga tak menentu.

Tentara Nasional Indonesia melakukan patroli di Nduga, Papua, Maret 2019. TEMPO/Stefanus Teguh Pramono

Tuntutan TPNPB-OPM atas Penyanderaan Kapten Philip

Kemarin, Sebby Sambom mengingatkan agar TNI-Polri tidak menangkap masyarakat di sekitar Nduga. "Dan tidak melakukan penyisiran operasi militer secara sembarangan," kata Sebby. Sebelumnya, lewat siaran pers, kelompok di bawah pimpinan Egianus Kogeya menyampaikan bahwa seluruh Komando Daerah Pertahanan TPNPB-OPM se-Papua akan bergerak selepas peristiwa ini.

Sebby menuturkan, kelompoknya menuntut agar pemerintah Selandia Baru menjadi fasilitator dalam mediasi untuk pengakuan kemerdekaan Papua. "Tuntutan kami bukan dengan Jakarta saja. Kami menuntut Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Uni Eropa karena mereka kirim senjata dan beri pelatihan militer untuk membunuh kami selama 61 tahun,” ujar Sebby kepada Tempo. "Mereka harus bertanggung jawab atas genosida yang dilakukan ini."

Ia menjamin keselamatan Philip yang saat ini tengah dibawa ke markas Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma, sepanjang pemerintah Indonesia menuruti tuntutan untuk melakukan perundingan ihwal kemerdekaan Papua. Sebby mengancam tak akan membebaskan Philip sampai kapan pun jika pemerintah Indonesia tidak memenuhi tuntutan tersebut.

"Kami akan bertanggung jawab terhadap sandera sampai tuntutan kami dipenuhi," ujarnya. "Tapi, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, sandera pilot itu akan tinggal di markas kami dan ikut mendukung perang sampai Papua merdeka."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan terus berkomunikasi dengan pemerintah Selandia Baru ihwal penyanderaan tersebut. "Kami terus menginformasikan sebagai adab dalam pergaulan diplomasi," kata Teuku, yang enggan berbicara lebih banyak mengenai upaya penyelamatan Philip.

Kemarin, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru menyatakan telah mengetahui informasi tentang penyanderaan terhadap warga negaranya. "Untuk alasan privasi, kami tidak akan mengomentari kasus ini lebih lanjut," demikian pernyataan tertulis juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru. Saat ini, pemerintah Selandia Baru melalui Kedutaan Besar Selandia Baru untuk RI tengah memberikan dukungan konsuler kepada keluarga pilot.

Adapun kuasa hukum Susi Air, Donal Fariz, berharap kelompok TPNPB-OPM di bawah pimpinan Egianus Kogeya tidak menyakiti sandera. Philip, kata dia, tidak memiliki urusan politik dengan OPM. "Dia warga negara asing, tapi memiliki istri warga negara Indonesia," kata Donal. "Dia mendedikasikan waktunya selama 13 tahun dalam penerbangan perintis, menghubungkan rute terpencil, khususnya di Papua."

ANDI ADAM FATURAHMAN