Adu Cepat Prabowo Subianto dan Jokowi di Food Estate Merauke

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat meninjau lahan yang akan dijadikan lumbung pangan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 9 Juli 2020. Foto:Biro Pers Sekretariat Presiden

Menurut Willy, pekerjaan konstruksi kali ini amat menantang. Saban hari belasan ekskavator tenggelam di rawa. “Butuh beberapa hari untuk mengeluarkannya,” ujarnya. 

Jooyoung Lee, koordinator program cetak sawah Jhonlin Group, mengawal langsung pekerjaan tersebut. Proyek penyiapan sarana dan prasarana food estate Merauke ini, kata dia, menggunakan duit Haji Isam, yang mendapatkan tugas negara dari Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

“Makanya sekarang kami diminta start dengan segera memulai pembangunan infrastruktur,” tutur Lee, yang tiba tak berselang lama ketika Tempo berbincang dengan Willy. 

Lee adalah warga negara Korea Selatan yang sudah lama bekerja untuk Isam. Dia pernah memimpin pembangunan perkebunan tebu dan pabrik bioetanol di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, dia menjadi Direktur PT Multi Sarana Agro Mandiri atau MSAM—perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Selatan yang pernah kondang dalam kisruh tumpang-tindih lahan. 

Menurut Lee, target pekerjaannya kali ini adalah membuka lahan selebar 1 kilometer yang melintang sepanjang 135,5 kilometer dari Distrik Ilwayab di sisi barat sampai Distrik Muting di sisi timur. Selain untuk jalan, lahan tersebut dibuka untuk lokasi cetak sawah. Kelak sebuah dermaga berkapasitas 50 ribu deadweight akan dibangun di tepi Selat Mariana untuk dijadikan pintu distribusi produksi hasil pertanian padi. 

Sejauh ini, kata Lee, pekerjaan lapangan telah membuka lahan sejauh 10 kilometer. “Kami tidak bicara target 1 juta hektare. Apakah itu nanti buka 50 ribu atau 100 ribu hektare terlebih dahulu  yang jadi contoh dan evaluasi. Seterusnya pasti berhasil,” ucap Lee.

•••

KABAR dimulainya megaproyek food estate di Merauke berembus pada Juni 2024. Siaran pers Sany Heavy Industry Co Ltd, produsen alat berat asal Cina, mengkonfirmasi pemesanan 2.000 unit ekskavator oleh Jhonlin Group. Alat berat yang ditaksir senilai Rp 4 triliun itu disebut-sebut akan digunakan untuk proyek pertanian, termasuk cetak sawah di Papua.

Proyek lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan, sebenarnya bukan rencana baru. Empat tahun lalu—ketika Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan—Kementerian Pertahanan lebih dulu mengusulkan Merauke sebagai lokasi proyek food estate. Ketika itu Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai pemimpin dalam pelaksanaan proyek ketahanan pangan, yang dianggap sebagai sektor strategis pertahanan nonmiliter.

Ancaman krisis ini merujuk pada imbauan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang menyebutkan pandemi Covid-19 memicu kelangkaan pangan. Indikasinya adalah negara-negara penghasil pangan serentak menahan ekspor komoditas pangan. Sementara itu, ketersediaan pangan strategis Indonesia, terutama beras, bertahun-tahun amat bergantung pada pasokan dari Thailand, Vietnam, Kamboja, dan India.

Kepada Tempo, seorang pejabat di Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa lembaganya melirik Merauke sejak awal 2020. Ketersediaan lahan di Merauke dinilai menjanjikan. Pemerintah Kabupaten Merauke sejak dulu menyatakan telah mengalokasikan lahan setidaknya 2,5 juta hektare, yang sekitar separuhnya pernah dimanfaatkan oleh proyek gagal Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Joko Widodo memegang bibit tebu saat akan ditanam di area PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 23 Juli 2024.. (foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Masih di awal 2020, usulan proyek cetak sawah di Merauke dibawa ke Istana melalui Wakil Menteri Pertahanan saat itu, Sakti Wahyu Trenggono—kini menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun usulan ini ditolak Jokowi.

Menurut sumber Tempo, Jokowi menolak lantaran lahan di Merauke merupakan bekas area proyek MIFEE. Istana khawatir, jika usulan Kementerian Pertahanan untuk membangun food estate disetujui dan terealisasi, citra baik justru didapatkan Partai Demokrat, partai politik yang didirikan Yudhoyono yang saat itu masih berada di luar barisan pendukung pemerintah. “Nanti seakan-akan MIFEE yang digagas SBY berhasil,” kata sumber Tempo.

Batalnya rencana pembangunan food estate di Merauke itulah yang melatarbelakangi perintah Jokowi agar proyek lumbung pangan digeber di Kalimantan Tengah. Proyek lumbung pangan pertama dikelola Kementerian Pertanian di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, memanfaatkan bekas area Pengembangan Lahan Gambut—yang di era Presiden Soeharto dikenal sebagai proyek sejuta hektare lahan gambut. Proyek kedua dikelola oleh Kementerian Pertahanan untuk pengembangan tanaman singkong—yang belakangan menjelma menjadi jagung—di Kabupaten Gunung Mas.

Dua proyek tersebut hingga kini tak jelas rimbanya. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksaan Ombudsman RI menguak seabrek permasalahan pada perencanaan hingga pelaksanaan proyek food estate di Kalimantan Tengah. 

Empat tahun berselang, rencana lama membangun lumbung pangan di Merauke hidup lagi setelah Prabowo Subianto dipastikan sebagai presiden terpilih pada akhir Maret 2024. “Jangan kaget, sebetulnya food estate ini sudah digagas oleh Pak Prabowo sejak menjadi calon wakil presiden pada 2009,” ujar Jooyoung Lee.

Namun langkah cepat Prabowo memulai proyek cetak sawah di Merauke tersebut bukan semata-mata dilatari keinginan mewujudkan mimpi lamanya. Di ujung masa pemerintahannya, Jokowi justru lebih dulu menghidupkan lagi pembangunan kawasan pertanian dan energi terintegrasi di Merauke. Alih-alih mengembangkan lahan pertanian padi, Istana justru menyokong pembangunan perkebunan tebu untuk produksi gula dan bioetanol. 

Pada 19 April 2024, ketika Prabowo baru saja dipastikan sebagai presiden terpilih, Jokowi meneken Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke. Dia menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketuanya. 

Bukaan lahan di kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Papua Selatan, 31 Agustus 2024. Tempo/George William Piri

Mendapat tugas baru, Bahlil bergerak cepat. Akhir April itu, Kementerian Investasi menggelar rapat koordinasi Satgas Swasembada Gula dan Bioetanol yang diikuti perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke. Tak ada wakil Kementerian Pertahanan dalam rapat yang membahas program kerja dan kluster penyediaan lahan tersebut. 

Merujuk pada catatan rapat, rencana pengembangan industri gula dan bioetanol itu membidik lahan sekitar 2 juta hektare. Sekitar 504 ribu hektare berada di Kluster 3, memanfaatkan sejumlah konsesi perusahaan yang akan terlibat dalam proyek perkebunan tebu melalui pembentukan konsorsium. Pemerintah daerah diberi tugas menginventarisasi kluster lahan berdasarkan suku atau marga, termasuk apabila tumpang-tindih dengan program swasembada beras. 

Dua pekan seusai rapat itu, pada 17 Mei 2024, giliran Menteri Bahlil bertolak ke Merauke untuk melihat lahan perkebunan tebu yang tengah disiapkan PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring. 

Belakangan, berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang pengantarnya diteken Bahlil pada 9 Juli 2024, terungkap bahwa PT Global Papua Abadi hanya satu di antara sepuluh perusahaan yang akan membangun kebun tebu dan pabrik bioetanol di Kluster 3. Rampungnya KLHS untuk pengembangan Kluster 3 itu disusul dengan kegiatan penanaman tebu perdana oleh Jokowi di Tanah Miring. 

Gerak cepat proyek pengembangan industri gula dan bioetanol itu rupanya jadi pergunjingan di lingkaran Prabowo. Jokowi melalui Bahlil, kata seorang anggota tim transisi pemerintahan Prabowo, dianggap menelikung rencana yang telah lama disiapkan Kementerian Pertahanan. “Kalau Jokowi mendukung rencana Prabowo, seharusnya menandatangani rancangan peraturan presiden tentang BCLS yang diajukan sejak 2020,” ucapnya.  

BCLS yang dimaksud adalah Badan Cadangan Logistik Strategis. Tiga tahun lalu, pada masa-masa awal pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, rencana pembentukan BCLS digulirkan Kementerian Pertahanan. Pada 4 Oktober 2022, setelah mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebutkan rencana penerbitan peraturan presiden ihwal pengembangan kawasan food estate dan pembentukan BCLS di bawah pimpinan Menteri Pertahanan.

Tak ingin ketinggalan kereta, Prabowo ikut bergerak untuk mewujudkan rencananya membangun sawah di Merauke. Sumber Tempo di tim transisi pemerintahan Prabowo mengungkapkan, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut meminta bantuan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencari pemodal yang bersedia menyiapkan lahan dan infrastruktur pendukungnya. 

“Intinya Bapak minta siapa konglomerat gila yang mau bantu support cetak sawah di Merauke,” kata sumber Tempo itu. “Memang kebetulan ada Haji Isam yang merupakan sepupu Menteri Amran.” 

Amran kembali dilantik Jokowi sebagai Menteri Pertanian pada 25 Oktober 2023 untuk menggantikan Syahrul Yasin Limpo, yang terjerat korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sejak awal, penunjukan tersebut ditengarai sebagai bagian dari upaya memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum bersamaan dengan pelantikan Amran. Laporan Tempo bertajuk “Cara Lembaga Negara Menghimpun Suara untuk Prabowo-Gibran” pada edisi 11 Februari 2024 menggambarkan peran Amran dalam kampanye pasangan nomor urut 2 tersebut.  

Tak hanya menggaet dukungan Isam melalui Amran, Prabowo juga menghidupkan kembali tim lamanya di BCLS dan PT Agro Industri Nasional (Agrinas), perusahaan di lingkungan Kementerian Pertahanan yang pernah bekerja untuk proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Akta perusahaan Agrinas terbaru, tertanggal 22 Agustus 2024, mencatat kepemilikan saham perseroan telah beralih dari Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan—binaan Kementerian Pertahanan. 

Ida Bagus Purwalaksana, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan yang kini menjadi Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate, tercatat mengantongi 51 persen saham Agrinas sekaligus menjabat direktur utama perseroan. Komisaris Utama Agrinas dijabat Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah dan mantan asisten pribadi Prabowo. Di kursi komisaris Agrinas juga tertera nama Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke periode 2001-2010.

“Semua anggota tim BCLS Kementerian Pertahanan dan Agrinas sekarang disisipkan ke tim Kementerian Pertanian,” tutur sumber Tempo. “Tapi, karena anggaran proyek food estate baru cair tahun depan, semua urusan di Merauke ditanggung Haji Isam.”

Pengusaha batu bara, Haji Andi Syamsudin Arsyad atau Haji Isam di Jakarta. Dok. Tempo Dwianto Wibowo

Tim Prabowo untuk penyiapan food estate Merauke bergerak sama cepatnya dengan Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol yang dipimpin Bahlil. Bersamaan dengan penyusunan KLHS pembangunan kebun tebu Kluster 3 oleh Kementerian Investasi, tim cetak sawah menyiapkan rancangan studi kelayakan yang dikerjakan oleh PT Sucofindo. 

Dokumen paparan Sucofindo bertajuk “Studi Kelayakan: Kawasan Sentra Produksi Pangan di Kabupaten Merauke” mencatat total luas lahan yang dibidik proyek cetak sawah mencapai 1,18 juta hektare. Lokasinya tersebar di 15 distrik di Merauke yang terbagi dalam lima kluster pengembangan. 

Di Kampung Wanam, yang terletak sekitar 250 kilometer dari pusat Kabupaten Merauke ke arah barat laut, tim Jhonlin mulai bekerja. Rombongan alat berat pertama yang didatangkan dari Cina telah tiba di Wanam pada 29 Juli 2024. Sebelum itu, kapal pesiar J7 Explorer milik Isam sudah mondar-mandir di perairan Merauke. Sejak saat itu pula helikopter Bell-407GX warna kuning milik Jhonlin Air Transport lalu-lalang di langit Wanam.

Sedangkan Johanes Gluba Gebze, mantan Bupati Merauke yang lahir di Wanam, bergerak di kampung untuk mensosialisasi rencana cetak sawah Prabowo. Kepada Tempo, sejumlah warga Wanam dan kampung sekitarnya mengungkapkan bahwa JGG—panggilan Johanes Gluba Gebze—mengumpulkan mereka di bekas mes pekerja perusahaan perikanan PT Dwikarya Reksa Abadi di Kampung Wogikel pada 12 Agustus 2024. Pertemuan itu digelar sehari setelah warga Wanam berunjuk rasa di area pembukaan lahan yang merupakan tanah ulayat mereka.

Ketika dimintai konfirmasi oleh Tempo, Johanes mengatakan masyarakat membutuhkan program konkret pemerintah. Menurut dia, warga Papua sudah lama menderita karena kemiskinan kronis. “Otonomi cuma tambal sulam,” katanya pada 3 September 2024.

Namun JGG menolak menjawab ihwal informasi dari warga Wanam yang menyatakan bahwa mereka sempat menitipkan pesan agar tanah ulayat tak diganggu. “Kau dengar dari siapa? Masyarakat siapa? Sebut namanya!” ujarnya. Johanes juga tak membalas pesan Tempo pada Kamis, 19 September 2024, ihwal akta perusahaan yang mencatat namanya sebagai komisaris Agrinas.

Tempo juga telah melayangkan surat permohonan wawancara kepada Isam, yang dikirimkan ke kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 September 2024. Namun, hingga laporan ini diturunkan, belum ada balasan dari Isam. 

Sebelumnya, surat permohonan wawancara dan konfirmasi dilayangkan dua kali melalui Junaidi, kuasa hukum Isam. Lewat pesan pendek, Junaidi menjawab singkat, “Dia gak terbiasa diwawancarai.” Menyatakan sedang berada di luar negeri, Junaidi tak lagi menjawab pertanyaan Tempo. 

Adapun Jooyoung Lee, yang ditemui Tempo di Wanam, menyatakan tak tahu-menahu ihwal isu politik di balik dikebutnya pembukaan lahan untuk cetak sawah di Merauke. Namun dia membenarkan informasi bahwa seluruh biaya operasional di Wanam ditanggung oleh Jhonlin Group. “Kalau sampai saat ini, kalau tidak salah, sudah mendekati Rp 1 triliun hanya untuk pembukaan lahan,” ucap Lee. 

Tempo telah mengajukan permohonan wawancara kepada Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Surat dilayangkan melalui juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Bagian Pemberitaan Biro Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Kolonel Sulistyanto. Namun permohonan tersebut belum dikabulkan. “Nanti kami bantu monitor suratnya,” kata Sulistyanto pada Selasa, 17 September 2024.

Kementerian Pertanian setali tiga uang. Permohonan wawancara yang diajukan Tempo kepada Andi Amran Sulaiman melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Arief Cahyono tak kunjung berbalas. Arief hanya menyatakan bakal menyampaikan surat tersebut.

Dicegat Tempo di kantornya pada Kamis, 19 September 2024, Amran menegaskan bahwa peran Jhonlin di proyek food estate Merauke hanya membantu pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur, seperti optimalisasi lahan dan pembangunan jalan. Adapun lahan yang dibuka, menurut dia, merupakan milik negara dan bukan untuk diberikan kepada swasta. “Kami hanya minta tolong kepada swasta seperti di Kalimantan Tengah,” tutur Amran.

Ditanyai soal anggaran, Amran mengatakan Kementerian Pertanian sedang berfokus menggarap intensifikasi pada sawah existing seluas 40 ribu hektare di Merauke. Dari jumlah tersebut, 30 ribu hektare sudah dalam tahap penanaman dan masuk masa panen. Tahun depan, kata Amran, pemerintah akan memperluas cetak sawah di Merauke menjadi 60-70 ribu hektare.

Adapun Wakil Menteri Pertanian yang juga menjabat Komisaris Utama Agrinas, Sudaryono, tak merespons pertanyaan Tempo yang dikirimkan ke nomor telepon selulernya. 

Asisten Khusus Menteri Pertahanan yang belakangan juga menjadi bagian dari Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, enggan berkomentar. Menurut dia, pengembangan food estate sebaiknya ditanyakan kepada Kementerian Pertanian, yang tengah menyiapkan 3 juta hektare sawah. Adapun Kementerian Pertahanan, kata Sjafrie, hanya memfasilitasi keamanan dan kelancaran program tersebut. 

Sjafrie juga menuliskan catatan dalam pesan pendek itu. “Program cetak sawah bukan bagian perkebunan tebu yang dimaksud,” ucap Sjafrie pada Senin, 16 September 2024.

•••

PADA Rabu, 4 September 2024, Tempo melongok area konsesi PT Global Papua Abadi (GPA) di Distrik Tanah Miring yang disiapkan sebagai salah satu lokasi proyek swasembada gula dan bioetanol. Di Kampung Sermayam, bibit tebu setinggi satu jengkal yang ditanam Joko Widodo dan Bahlil Lahadalia pada Juli 2024 masih berdiri tegak. Hanya ada dua banjar penanaman sepanjang 100 meter di lahan tersebut. Tepat di seberangnya, tebu-tebu dewasa tumbuh di area pembibitan yang terhampar sekitar 10 hektare di belakang kantor perseroan.  

Area konsesi PT Global Papua Abadi tak hanya mengiris wilayah Tanah Miring, tapi juga Distrik Jagebob. Diperlukan waktu sekitar 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda empat untuk menghabiskan jalan akses utama perusahaan. Di sepanjang jalan itu, puluhan ekskavator, traktor, dan buldoser tampak tengah beroperasi merobohkan pohon, membajak lahan, dan meratakan tanah. 

Gelondongan kayu bekas tebangan juga bertumpuk di sepanjang jalan akses perusahaan. Kayu-kayu beragam ukuran, termasuk yang berdiameter di atas 50 sentimeter, diangkut ke sawmill yang didirikan di tengah area konsesi. Tebangan pohon-pohon yang lebih besar, di antaranya berdiameter kira-kira tiga pelukan orang dewasa dan setinggi lebih 10 meter, tergeletak di pinggir jalan. Nusantara Atlas, platform pemantauan berbasis pengindraan jauh, mencatat setidaknya 762 hektare hutan alam telah dibabat di area konsesi PT GPA sejak 20 Mei 2024. 

Seluruh aktivitas penyiapan lahan tersebut tak dikerjakan sendiri oleh PT GPA. Perseroan menggandeng beberapa perusahaan untuk menjadi subkontraktor. Satu di antaranya PT Myesha Shafiyah Gemilang (MSG)—perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan infrastruktur. “Kami baru sepekan masuk sini dan diminta oleh Global Papua untuk land clearing lahan,” kata Supervisor MSG Julianto ketika ditemui Tempo di lokasi pembukaan lahan pada hari yang sama.

Tempo telah melayangkan surat permohonan wawancara kepada direksi PT GPA yang dititipkan ke petugas keamanan di area konsesi perusahaan. Pada 9 September 2024, melalui pesan pendek, Corporate Communication PT GPA Gloria Guida Manalu menyatakan akan berkomunikasi dulu dengan lingkup internal perusahaan sebelum memberi waktu wawancara. “Hari ini masih belum ada jeda, nanti segera saya hubungi, ya,” ucap Gloria pada 9 September 2024. Namun, hingga laporan ini diturunkan, Gloria tak merespons lagi pertanyaan Tempo. 

Istana juga tak menjawab surat permintaan konfirmasi Tempo ihwal polemik proyek cetak sawah dan kebun tebu di Merauke, yang dilayangkan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Begitu pula Bahlil Lahadalia, yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tak merespons pertanyaan Tempo.

Sebelumnya, ketika mengikuti kegiatan di area konsesi PT GPA pada 23 Juli 2024, Jokowi menegaskan bahwa penanaman tebu di Kampung Sermayam menjadi langkah strategis. Dia kembali mengingatkan ihwal ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim. “Dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi,” tuturnya. 

Dalam acara yang sama, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa total rencana investasi perkebunan tebu Merauke di Kluster 3 mencapai US$ 5,62 miliar atau sekitar Rp 83,27 triliun. Investasi ini, kata dia, akan menyokong target produksi gula nasional mencapai 3 juta ton pada 2027. “Artinya apa? Indonesia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kita melakukan swasembada gula,” ujarnya.