Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meyakini kelurahan tidak terlibat makelar tanah dalam pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung. Menurut dia, Lurah justru akan membantu masyarakat untuk mengurus pembebasan lahan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya yakin, pak Lurah memegang teguh tugasnya," kata dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Heru merespons cerita warga RT 15, RW 03 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur yang mengalami sulitnya mengurus administrasi pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Bahkan, ada makelar tanah yang bergerilya di kawasan tersebut sejak 2021.
Mereka menawarkan jasa untuk menghandel pembebasan lahan normalisasi dengan mengutip jatah 25 persen dari total penjualan tanah kepada Pemprov DKI. Karena itu, pengurus RT 15 menamai mereka sebagai biro jasa.
Heru mengimbau warga setempat untuk mengurus dokumen pembebasan lahan normalisasi secara langsung di kantor kelurahan. Di sana, tutur Kepala Sekretariat Presiden ini, warga dapat menemui tim pembebasan lahan.
"Saya imbau kepada warga yang terkait penataan atau normalisasi Kali Ciliwung silakan aja langsung ke kelurahan, silakan aja langsung ke tim pembebasan lahan," kata ujar dia.
Normalisasi Kali Ciliwung adalah salah satu program penanggulangan banjir di Jakarta. Selama menjabat Pj Gubernur, Heru fokus pada isu penanganan banjir, kemacetan, dan tata ruang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 469,29 miliar dalam APBD 2023. Anggaran itu untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cililitan, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Cawang, dan Kelurahan Kampung Melayu.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
