Hunian tanpa Uang Muka Sepi Penghuni

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Hunian program down payment (DP) nol rupiah belum seluruhnya laku terjual.
Jumlah pelamar pogram itu mencapai ribuan orang, tapi yang lolos verifikasi tidak mencapai separuhnya.
Sebagian pelamar hunian DP nol rupiah kandas saat bank memverifikasi pengajuan kredit mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Sudah setahun lebih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program pembelian rumah tanpa uang muka yang dinamai Solusi Rumah Warga (Samawa). Namun sejauh ini masih banyak hunian yang kosong. Padahal jumlah warga yang melamar untuk mengikuti program tersebut mencapai ribuan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Bima Priya Santosa, mengatakan persyaratan untuk mengikuti program hunian down payment (DP) nol rupiah ini memang sangat ketat. Sebagian besar pelamar gugur dalam verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta serta Bank DKI. “Banyak juga yang tidak lolos seleksi,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta per 21 Desember lalu, dari 780 unit hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, baru 546 unit yang terjual. Padahal jumlah pelamar yang berminat tinggal di sana mencapai 28.481 orang.

Hal itu juga terjadi di Rumah Susun Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat. Hingga 21 Desember lalu, dari 38 unit hunian di Bandar Kemayoran, hanya 34 unit yang terjual. Sedangkan di Sentraland Cengkareng, hanya 32 dari 64 unit hunian yang terjual.

Menurut Bima, sasaran program hunian tanpa uang muka ini adalah warga Jakarta atau mereka yang sudah menetap di Ibu Kota minimal selama lima tahun. Dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh orang-orang dari luar Jakarta sudah pasti ditolak. Pelamar, kata Bima, juga harus melampirkan surat keterangan belum memiliki rumah. “Pelamar yang diketahui telah memiliki rumah tentu bakal dicoret,” katanya.

Setelah lolos seleksi yang dilakukan Dinas Perumahan, para pelamar diminta mengajukan permohonan kredit pembelian apartemen kepada Bank DKI. Permohonan ini tidak secara otomatis disetujui. Sebab, pihak bank akan meneliti rekam jejak keuangan pemohon. Jika pemohon terbelit kredit macet atau penghasilannya tidak cukup untuk membayar cicilan, permohonannya bisa ditolak. “Nah, di sini banyak juga yang tidak lolos,” kata Bima.

Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, mengungkapkan bahwa sebagian besar para pelamar hunian tanpa uang muka lolos verifikasi administrasi di Unit Pelaksana Teknis Rumah DP Nol Rupiah. Namun sebagian pelamar itu kemudian kandas saat Bank DKI memverifikasi permohonan pengajuan kredit.

Contohnya, Retno melanjutkan, ada pelamar yang kerap telat membayar cicilan barang yang dibeli secara kredit. Rekam jejak keuangan itu tercatat di bank dan sangat mudah dilacak. “Jadi, kebanyakan enggak lolos di sana (verifikasi bank),” tuturnya.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute, Wendy Haryanto, tidak heran jika orang-orang yang lolos seleksi pembelian hunian tanpa uang muka hanya sedikit. Sebab, bank harus cermat sebelum mengucurkan kredit kepada pelamar program itu. “Mereka (bank) mencegah potensi terjadinya kredit macet,” ujarnya.

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menyampaikan pendapat yang sama. “Kalau para pelamar itu keuangannya sehat, pasti bank gampang kucurkan kredit,” ujarnya. Di sisi lain, kata Nirwono, warga yang sebenarnya bisa memenuhi semua persyaratan justru cenderung tidak tertarik mengikuti program hunian tanpa uang muka ini. Sebagian besar dari mereka khawatir program tidak akan berlanjut setelah gubernur berganti. “Rasa aman ini belum terjawab di program DP nol rupiah.”

GANGSAR PARIKESIT