Ambisi Hampa di Kota Nusantara

Pembangunan IKN salah satu proyek mercusuar Jokowi. Selain karena Jakarta terlalu padat dan permukaan tanahnya terus bergerak turun, Jokowi beralasan pemindahan ibu kota negara diperlukan demi pemerataan ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menyebutkan kebutuhan pendanaan IKN mencapai Rp 466 triliun. Dari total kebutuhan biaya tersebut, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya Rp 90,4 triliun atau sekitar 19,39 persen. 

Sisanya, pemerintah berharap ada investasi, yakni pendanaan oleh badan usaha atau swasta sebesar Rp 123,2 triliun (26,44 persen), juga skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha senilai Rp 252,5 triliun (54,18 persen).

Faktanya, pembangunan IKN masih mengandalkan anggaran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, serapan anggaran proyek IKN per 30 April tercatat Rp 4,8 triliun atau sekitar 12,1 persen dari alokasi APBN 2024 yang sebesar Rp 39,8 triliun. Tahun lalu, penggunaan APBN untuk IKN sebesar Rp 27 triliun. Adapun APBN 2022 yang terpakai Rp 5,5 triliun. Dengan demikian, total pemakaian dan alokasi anggaran selama tiga tahun berturut-turut adalah Rp 72,3 triliun. 

Masalahnya, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, pembangunan IKN saat ini sepenuhnya merupakan bagian dari belanja APBN meski pemerintah berharap porsi belanja APBN menurun dan berganti dengan investasi—terutama asing. “Tapi investasi tak kunjung masuk,” katanya, Senin, 22 Juli 2024.

Persoalan lain: imbal balik modal atau break-even point ataupun return on investment pembangunan gedung pemerintahan dan berbagai infrastruktur tidak bisa dihitung. Padahal cicilan bunga dan pokok utang terus berjalan. 

Pembangunan IKN yang membutuhkan dana besar juga mempengaruhi badan usaha milik negara yang mendapat penugasan. “Bisa mempengaruhi likuiditas, credit rating perusahaan, dan lainnya,” ucap Bhima. Sementara itu, IKN bukan proyek yang secara ekonomi bisa diharapkan. “Namanya membangun fasilitas gedung pemerintahan. Kecuali bila suatu saat IKN akan dijual.” 

Bhima menambahkan, seiring dengan kebijakan pemerintahan baru yang akan memprioritaskan anggaran program makan bergizi gratis ketimbang membangun IKN, jangka waktu pembangunan IKN akan memakan waktu lebih lama. Implikasinya, beban anggaran terus-menerus muncul. 

Itu baru beban fiskal atas pembangunan infrastruktur. Beban anggaran atas program pemindahan aparatur sipil negara plus insentif yang dijanjikan pemerintah belum dihitung, meskipun hingga kini belum jelas bentuk insentif seperti apa yang akan diberikan.

•••

RUPANYA, insentif itu masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. “Masih dibahas karena harus detail dan cermat,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mohammad Averrouce, Senin, 22 Juli 2024. Itu sebabnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum bisa mengungkapkan bentuk dan nilai nominal insentif yang akan diberikan kepada aparatur sipil negara yang pindah ke Ibu Kota Nusantara.

Meski belum jelas, Septian Hario Seto memantapkan niat untuk boyongan ke sana. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu telah terdaftar sebagai salah satu pejabat di kantornya yang akan berpindah ke ibu kota baru. “Saya batch kedua, jadwal berangkat September,” bapak empat anak itu mengungkapkan kepada Tempo, Rabu, 17 Juli 2024. 

Satu per satu pejabat dan pegawai Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi akan pindah ke IKN. Tapi tidak demikian dengan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini akan tetap berada di Jakarta seiring dengan masa pensiun yang segera tiba. Luhut akan berusia 77 tahun pada 28 September 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berencana memindahkan pegawai negeri ke ibu kota baru secara bertahap, sesuai dengan ketersediaan hunian dan penapisan kelembagaan. Penapisan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas bagi pemerintah. Prioritasnya adalah 179 unit jajaran eselon I dari 38 kementerian/lembaga, 91 unit eselon II dari 29 kementerian/lembaga, dan beberapa opsi lain. Pemerintah memberi iming-iming insentif bagi ASN yang bersedia pindah pada tahap awal berupa tunjangan pionir.

Pemerintah telah menyiapkan 12 menara untuk rumah susun ASN serta aparat pertahanan dan keamanan. Targetnya, bangunan tersebut rampung pada saat perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79. “Untuk 17 Agustus kita siapkan 12 menara,” ujar Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi dalam keterangan kepada media, 11 Juli 2024.

Namun, pada saat peringatan Hari Kemerdekaan itu, ke-12 tower rumah susun tersebut belum siap huni. Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN menargetkan delapan menara untuk ASN serta empat tower bagi aparat pertahanan dan keamanan selesai dibangun pada Agustus 2024. Adapun tahap pengisian atau penggunaannya dijadwalkan pada September. Pemerintah mencatat target penyelesaian pembangunan rusun pegawai negeri serta aparat pertahanan dan keamanan rampung pada Oktober.

Bergesernya jadwal penyelesaian infrastruktur menjadi kabar gembira bagi sejumlah ASN yang terdaftar untuk boyongan pada tahap pertama. Bima misalnya. Pegawai negeri muda di salah satu kementerian koordinator ini mengaku lega bukan main mendengar berita tentang mundurnya jadwal Presiden Joko Widodo pindah ke IKN karena terhambat fasilitas air dan listrik yang belum siap. Itu berarti dia masih bisa memanfaatkan lebih banyak waktu bersama keluarga. “Alhamdulillah, aman untuk sementara,” ujar pria yang meminta identitas aslinya tidak diungkap itu. 

Bima mengatakan informasi tentang program pemindahan ASN ke IKN masih simpang siur. Semula pemerintah akan memboyong ASN secara bertahap mulai Juli 2024. Namun hunian belum siap. Karena itu, jadwal pemindahan mundur menjadi 1 September 2024. Rencananya, sebanyak 1.740 ASN bakal diboyong ke ibu kota baru.

Kebetulan, kementerian tempat Bima bekerja terdaftar sebagai instansi yang mendapat giliran pertama pindah. Namun sejauh ini dia belum mendapat informasi yang jelas. Ia belum tahu pasti kapan gilirannya berangkat. “Sejujurnya, saya tidak tertarik pindah dalam waktu dekat,” tutur Bima, yang mengungkapkan bahwa belum lengkapnya infrastruktur dan fasilitas di IKN menjadi alasan keengganannya.

Senada, Susi—aparatur sipil negara di kementerian lain—hanya menunjukkan mimik cemberut saat ditanyai mengenai program boyongan ke IKN. Tapi Susi tidak serisau Bima. Sebab, di kantornya, rencana pemindahan ASN baru sebatas obrolan dari mulut ke mulut. Belum ada pengumuman resmi, apalagi daftar pegawai yang akan pindah. “Masih simpang siur,” ucap Susi, yang juga meminta identitasnya disembunyikan.

Janji insentif bagi ASN yang bersedia pindah pada tahap awal sama tidak jelasnya. Susi dan beberapa koleganya sebelumnya mendengar kabar tentang adanya insentif. Konon, gaji mereka akan dinaikkan dua kali lipat serta ada tunjangan anak, istri, dan asisten rumah tangga, juga tunjangan lain hingga Rp 50 juta. “Tapi belum jelas itu untuk golongan berapa.”

Adapun Christian Samosir, Staf Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tengah menimang-nimang harapan. Ada rasa waswas dalam dirinya sebagai ASN muda akan diutamakan pindah. Ia berharap pemerintah memberi hak kepada yang muda untuk memilih dan mengutamakan pegawai yang sukarela pindah. “Jangan sampai orang pindah ke IKN karena terpaksa," ujar pria 31 tahun ini. "Jangan ada anggapan IKN sebagai kota buangan."

Ada juga pegawai yang bersedia pindah secara sukarela. Salah satunya Anton Rumanto, pegawai kantor Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Ia mempertimbangkan jaminan kebutuhan dari pemerintah. “Tidak bingung cari tempat tinggal karena disediakan unit apartemen.” Karena itu, ia siap boyongan asalkan bersama keluarganya.

Anton berharap janji pemberian insentif bukan omong kosong belaka. “Semoga sesuai dengan kebutuhan hidup di sana karena memindah satu keluarga butuh biaya besar,” katanya.