Imelda tentang banjir dan sampah

MINGGU terakhir Maret lalu (selama 6 hari), dengan sponsor Gubernur DKI Jakarta Letjen Tjokropranolo, wartawan TEMPO D.S. Karma bersama 2 orang wartawan lainnya mengunjungi Bangkok dan Manila. Kesempatan berada di Filipina oleb TEMPO digunakan pula untuk mengkover pemiliban umum pertama 7 April itu dan mengadakan peninjauan ke Filipina Selatan. Laporan-laporannya telah diturunkan mulai nomor-nomor lalu. Berikut ini laporannya tentang kota Manila Raya, khusus mengenai pasar dan kakilima. Masalah pasar dan kakilima di Manila Raya ternyata sama saja dengan di Jakarta belum dibenahi secara rapi. Bagi Gubernur Manila Raya, Ny. Imelda Marcos, masalah tersebut tampaknya paling kurang mendapat perhatiannya. Hingga dalam serial laporannya kepada warga Ibukota Filipina yang dimuat koran-koran menjelang pemilu baru lalu, masalah tersebut tak ada disinggungnya. Apalagi masalah pasar dan kakilima di Metro Manila memang diserahkan pengurusan dan penanggulangannya kepada masing-masing walikota atau kotamadya. Harap dimaklumi Manila Raya atau Metro Manila terdiri dari 4 Kota (city) dan 12 Kotamadya (Municipality). Masing-masing memiliki hak otonom dan pemerintahan kota sendiri. "Pasar-pasar di Manila Raya berada di bawah pengelolaan walikota masing-masing. Hingga dalam masalah tarif retribusi pun belum ada kesatuan," tutur Leonardo Dayap, Administrator Pasar Kota Manila, salah satu di antara 4 kota di Manila Raya. Bisa difahami bila Imelda Marcos kurang mengacuhkan perkara tersebut. Apalagi sejak menjabat Gubernur Manila laya, Nopember 1975, ia harus bergulat menanggulangi 3 masalah besar. Yaitu banjir, sampah dan angkutan umum. Semua ini katanya merupakan warisan masa-masa pemerintahan kota sebelumnya, yang dijulukinya, "dekade, bersikap masa bodoh, tak bersistem dan bertujuan serta kekosongan pengawasan." Ditambah tak kurang dari 9 bidang yang harus ditanganinya sejak masalah pemukiman sampai administrasi, perencanaan dan keuangan. Yakni tugas-tugas yang digariskan Metropolitan Manila Commission atau badan pemerintahan kota yang dibentuk dengan dekrit presiden. Dalam masalah penanggulangan banjir misalnya, Gubernur dan juga Nyonya Presiden itu tampak merasa sedikit lega dengan hasil kerjanya. "Banjir mungkin tak bisa dikeringkan seluruhnya. Tapi genangan alr setelah musim hujan tak akan lagi mengendap atau menggenang lebih lama lagi di Manila Raya," kata Imelda menjelaskan hasil 2 tahun rencana 10 tahun pengendalian banjirnya. Dalam perkara sampah Ny. Marcos membanggakan, "petugas kebersihan Metro kami bekerja tanpa kenal lelah dan tanpa tandingan, menjamin Manila Raya kita sekarang sebagai kota terbersih di dunia." Ucapan berbau propaganda itu mungkin bisa meyakinkan warga Manila Raya karena ditopang oleh tak kurang dari 11.000 petugas kebersihan dengan 6.000 di antaranya terdiri dari para penyapu yang bekerja 3 giliran setiap hari. Hingga bisa disaksikan misalnya jalan-jalan di depan dan di sekitar gedung Mapa High School tempat Ny. Marcos memberi suara 7 April lalu, klimis kembali begitu ditinggalkan orang-orang yang memberi suara. Padahal pada pagi dan siang harinya hiruk pikuk oleh orang dan pedagang makanan yang menyebarkan sampah di mana-mana. Pembangunan pasar-pasar di Manila Raya jadi kewajiban para Walikota. Dari 65 pasar umum di Manila Kaya dan 34 di antaranya di kota Manila, mengambil kebijaksanaan sendiri-sendiri dalam pengaturan tarif dan pengelolaannya. Dengan pelaksana sehari-hari seorang Administrator Pasar, pengurusan keuangan pasar langsung dipegang Bendahara atau bagian keuangan Kota/Kotamadya. Pemilik kios hanya diwajibkan membayar retribusi harian. Retribusi itu, menurut Dayap berbeda-beda di setiap pasar. Bahkan, kata Dayap, pasar-pasar yang berada di satu kota atau kotamadya pun saling berbeda. Itu tergantung keadaan pasar dan letaknya. Kakilima Di Kota Manila sendiri, menurut nayap, tarif retribusi pasar sekitar 40-75 centavos (1 dollar AS sama dengan70 centavos) sehari. Tanpa embel-embelan lainnya, retribusi itu dipungut oleh kolektor yang menyerahkannya kepada Kepala Pasar. Seterusnya dikirim ke Bendahara Kota. Seorang pemilik kios (pemegang surat izin pemakaian) yang tak membuka kiosnya selama 15 hari, kiosnya akan ditutup dan digantikan yang lain. Supermarket adalah milik perseorangan/perusahaan swasta dengan izin gubernur. Jumlah pedagang kakilima di Manila Raya tak diketahui secara pasti. Tapi di kota Manila sendiri diperkirakan sekitar 17.000 orang. Para pedagang modal cekak ini, dibiarkan saja berusaha di pasar-pasar publik atau di tepi jalan tak jauh dari sana "Ketimbang jadi maling," ucap Dayap. Di hari-hari libur mereka dipersilahkan meramaikan pasar-pasar. "Mereka manusia juga. Ini masalah sosial di kota-kota besar seperti juga di Singapura dan Hongkong," kata Dayap lagi. Karena masalah itu menurut Dayap juga dihadapi kota-kota di luar Manila Raya, maka masalahnya jadi masalah nasional. Hingga untuk memecahkannya Presiden Marcos sendiri turun tangan. Dan buat Manila Raya yang berpenduduk 7 juta lebih, kini sedang dibangun pasar-pasar buat menampung pedagang kakilima di Quezon City dekat Universitas Philipina, di perbatasan Pasay City dan Makati City serta di Caloocan City. Kapasitasnya masing-masing 3000-an. Tapi kapan seluruh pedagang kakilima itu bisa tertampung, Dayap angkat bahu. Jika dibandingkan DKI Jakarta, di sana masalahnya tampak lebih ruwet. Apalagi kabarnya DKI Jakarta cuma menghadapi sekitar 20 ribu pedagang kakilima. Apalagi Presiden Suharto sudah menyediakan dana Inpres pasar untuk memecahkannya.